Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu)dan prosedur (perlindungan hak individu) menurutsistemyangtelanditentukan. Konsideran huruf c KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasionaldi bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk memberi manfaatdalamprosespembangunandi bidangHukumAcara Pidana. Pembahasan dalam buku ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang baru, misalnya UU No. 48 Tahun zoo9 tentangKekuasaan Kehakiman, UU No.5 Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu)dan prosedur (perlindungan hak individu) ...
PERBUATAN MALAWENG DALAM | PUTUSAN PENGADILAN teknologi , yang
membawa ketegangan dan harus mendapat penyelesaian di bidang hukum pidana . Khusus dalam hal ini , digambarkan perubahan dan perkembangan “
lus ...
( 2 ) Dalam ordonansi - ordonansi yang mengatur hukum perdata dan dagang ini
: a . untuk golongan orang Eropa berlaku ( dianut ) ... dengan mengingat baik
yang khusus berlaku menurut keadaan di Indonesia , maupun demi kepentingan
mereka ditundukkan kepada ... ( 3 ) Dalam ordonansi - ordonansi yang mengatur
hukum pidana , hukum acara perdata dan hukum acara pidana , bila hal itu
berlaku ...
Yaitu perkara pengujian UU Penyiaran , perkara pengujian UU Ketenagalistrikan , perkara pengujian UU Migas dan perkara pengujian UU Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 . 60 Lihat Perkara No. 013 / PUU - I / 2003 Pengujian UU Nomor 16 ...
8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana telah
menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara
implementasi terhadap tatacara penyelesaian perkara pidana di Indonesia . 93 )
Nama ... R . Subekti , " Hukum Acara Perdata " , Binacipta , Jakarta , 1982 , hlm .
4 .
penjelasan istilah-istilah hukum Belanda-Indonesia Martias gelar Imam Radjo
Mulano ... yang mengatur hukum acara perdata untuk pengadilan - pengadilan
Raad van Justitie dan Hooggerechtshof zaman pemerintahan Hindia Belanda (
LN ...
... 1950 : " Hukum perdata dan hukum dagang , hukum pidana sipil maupun
hukum pidana militer , hukum acara perdata ... Membentuk suatu pemerintahan
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah ...
