On Indonesian legislative drafting.
On process of bill drafting in Indonesia.
On process of bill drafting in Indonesia.
On bill drafting in Indonesian legal system.
On bill drafting in Indonesian legal system.
Manual for understanding draft of a bill of local government in Indonesia.
Manual for understanding draft of a bill of local government in Indonesia.
Buku Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Teknik Perancangan Kontrak (Pengetahuan Praktis Bagi Pegawai Unit Kerja Hukum Pemerintah Daerah) materinya adalah tentang teknik dan tata cara pembentukan peraturan daerah serta teknik perancangan kontrak. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi pegawai unit kerja hukum pemerintah daerah khususnya dan bagi mahasiswa Ilmu Hukum umumnya. Pengetahuan praktis teknik pembentukan Peraturan Daerah dan teknik perancangan kontrak sangat duperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi daerah dan konsultasi hukum pada Unit Kerja Hukum Pemerintah Daerah.
Buku Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Teknik Perancangan Kontrak (Pengetahuan Praktis Bagi Pegawai Unit Kerja Hukum Pemerintah Daerah) materinya adalah tentang teknik dan tata cara pembentukan peraturan daerah serta teknik ...
Buku ini merupakan kelanjutan dari buku penulis yang terbit di Tahun 2017 “Hukum Kontrak dan Perkembangannya”, didasari rasa keinginan penulis untuk terus bisa eksis dalam berbagi keilmuan, mengingat konsekuensi perkembangan perdagangan dan bisnis juga tentu saja berdampak pula dalam perkembangan hukum kontrak terutama dalam pembuatan rancangan kontrak (contract drafting) yang semakin kompleks dan beragam. Tuntutan terhadap transaksi, baik untuk kepentingan konsumtif maupun bisnis yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak), suatu keharusan yang membawa konsekuensi adanya tuntutan terhadap masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk dapat mengerti dan memahami mengenai kontrak, baik yang terkait dengan materi maupun cara merancang pembuatan dan/atau perumusan kontrak tersebut. Lahirnya buku ini diharapkan mampu membantu kalangan mahasiswa maupun para praktisi dalam merancang sebuah kontrak (contract drafting) sesuai kaedah yang berlaku….salam literasi Indonesia.
Campur tangan negara dalam pembatasan kebebasan berkontrak dapat diartikan baik melalui badan peradilan (pengadilan) maupun melalui peraturan perundangundangan. Hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili persengketaan yang didasarkan ...
Kebijakan Perumahan dan Permukiman Nasional di Indonesia pada awalnya atau sebelum merdeka (Pra Kemerdekaan) masih terbatas pada penyediaan perumahan hanya untuk: Pegawai Negeri, Rumah Sewa dan Perbaikan lingkungan dalam rangka kesehatan. Sementara pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebijakan perumahan dan permukiman masyarakat pada waktu tersebut dijalankan melalui Burgerlijke Woningsregeling 1934 yang pelaksanaannya menggunakan Algemene Voorwaaden voor de uitvoering bij aaneming van Openbare Werken in indie 1941 serta Indische Comptabiliteits Wet. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan oleh Departement Van Verkeer en Waterstaat yang menangani perumahan rakyat (Volkshuivesting) dan bangunan gedung/ rumah Negara. Pemerintah (Landsgeuwen) Pest Bestrijding untuk menangani wabah penyakit perkotaan yang sudah memiliki permasalahan yang kompleks. Sementara itu pada masa Jepang masalah perumahan ditangani oleh “Doboku” yang merupakan lembaga pengganti Departement Vab Verkeer en Waterstaat. Buku Strategi Perencanaan Dan Perancangan Perumahan Pada Era Kontemporer ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Peraturan Perundang-undangan Peraturan dan perundang-undangan merupakan landasan hukum bagi penerapan berbagai kebijaksanaan dasar maupun kebijaksanaan pelaksanaan di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan.
Buku PERANCANGAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA ini memberikan pengenalan tentang organisasi dan keragamannya, diikuti dengan keragaman perilaku kelompok kerja tim hingga bagaimana memperkuat hubungan industrial. Secara tuntas juga menyajikan strategi multi-bisnis dan organisasi, konsep kepemimpinan, kekuasaan, dan politik yang sangat mungkin berpengaruh terhadap pengelolaan organisasi. Buku ini juga menyajikan struktur organisasi sebagai bentuk alur komunikasi dan secara khusus tentang perancangan organisasi. Buku ini membahas: Bab 1 Konsep Perancangan, Ruang Lingkup dan Keragaman Organisasi Bab 2 Perilaku Kelompok, Kerja Tim, dan Komunikasi Bab 3 Hubungan Industrial Bab 4 Strategi Multibisnis dan Organisasi Bab 5 Kepemimpinan, Kekuasaan, dan Politik Bab 6 Struktur Organisasi Bab 7 Lingkungan dan Perancangan Organisasi Bab 8 Risiko Proses Bisnis Bab 9 Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Bab 10 Analisis Pekerjaan Bab 11 Pendidikan, Pelatihan, dan Manajemen Karir Bab 12 Penilaian Kinerja Bab 13 Kompensasi Mahasiswa dituntut untuk belajar merancang organisasi, sebagai persiapan dalam memasuki organisasi bisnis. Buku ini merupakan modal penting sebagai referensi pengetahuan dan pengalaman, sehingga terkumpul semangat untuk mendesain organisasi dan mengintegrasikan sumber daya yang tersedia. Selain itu, mahasiswa akan terbiasa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menghasilkan ide, dan berani serta cekatan dalam mengambil keputusan, terutama di saat menganalisis situasi dan merumuskan rancangan organisasi.
98 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama sudah diratifikasi dan di Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional, yaitu masing-masing dengan KEPPRES No. 80 th. 1998, dan UU No. 18 th. 1956.
Analisa dan perancangan sistem informasi adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan usur-unsur penting dalam membangun sistem informasi. Dalam menganalisa rancangan sistem informasi diperlakukan survey proyek sistem guna mengumpulkan data awal kemudian diolah menjadi kesimpulan informasi rencana, menganalisa informasi yang sedang berjalan guna mencari indikasi dan potensi subsistem.
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembat-asan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.
