Sebanyak 17975 item atau buku ditemukan

Perjuangan hukum dan keadilan di belantara politik

pembelaan Ir. Akbar Tandjung : perkara pidana nomor 499/Pid.B/2002.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Defense of the team of attorneys for Akbar Tanjung, a defendant in the Bulog corruption case trials at Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, court of the first instance.

pembicaraan yang dominan berupa kerawanan sembako dan huru - hara
dipelbagai daerah . ... disepakati agar Presiden sebagai Kepala Negara dan
Kepala Pemerintahan dapat mengijinkan pemanfaatan dana non - neraca Bulog
sebagai ...

Tindjauan hukum Islam dan hukum barat

ngan pendjadjahan mereka , disamping mana mereka tidak begitu atjuh dengan
pemerintahan negerinja . ... Hingga hukum2 daerah Tropic perlu sekali guna
mengobah sifat pemalas dan memimpin agar pertjaja pada tenaga sendiri .
Sebab ...

Himpunan laporan hasil pengkajian bidang hukum laut

Daerah hukum suatu Pengadilan Negeri adalah identik dengan wilayah
Pemerintah Daerah , sedangkan laut tidak dibagi - bagi atas daerah - daerah
Pemerintahan Daerah . i ) Pasal 86 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981
menetapkan ...

Azas dan dasar hukum perdata

Di daerah Koto - Piliang , parui - parui itu terdiri atas empat sampai sembilan clan
, jang terhimpun merupakan uni - uni ( suku ) . Tiap - tiap parui dikepalai oleh
panghulu ... Mauti , urusan pemerintahan . 2 . Dubalang , urusan kepolisian . 3 .

Hukum Tata Negara

Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA yang baik sekurang- kurangnya memerlukan dua kepakaran, yaitu ahli ilmu politik dan ilmu hukum. Dalam Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA ini para pembaca terlebih dahulu diajak untuk mengenali apa itu HUKUM TATA NEGARA sebagaimana diuraikan pada bab pertamanya. Kemudian, pada bab kedua dikemukakan Konsep Dasar Hukum Tata Negara berisi Pengertian Hukum Tata Negara, Ruang Lingkup Hukum Tata Negara, dan Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Lainnya. Selanjutnya, pada bab ketiga dikemukakan Sumber Hukum Tata Negara berisi Pengertian dan Kedudukan Sumber Hukum Tata Negara, Macam Macam Sumber Hukum Tata Negara, dan Sumber Hukum Tata Negara menurut Ilmu Hukum Tata Negara. Sedangkan pada bab keempat dikemukakan tentang Sejarah Ketatanegaraan Indonesia berisi Sistem Pemerintahan Indonesia, Masa berlakunya Undang Undang Dasar 1945 Tahap Pertama (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949), Masa Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 17 Agustus 1950), Masa Berlakunya Undang Undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Masa Berlakunya Undang Undang Dasar 1945 Tahap Kedua (5 Juli 1959), dan Masa Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2001). Terakhir, pada bab kelima dikemukakan Lembaga Negara berisi Perkembangan Organisasi Negara dan Pemerintahan, Perkembangan Lembaga Lembaga Independen, Lembaga Lembaga Negara, Trias Politika, dan Sistem Pemerintahan Daerah.

Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA yang baik sekurang- kurangnya memerlukan dua kepakaran, yaitu ahli ilmu politik dan ilmu hukum.

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM FEDERALISME DI AMERIKA SERIKAT DENGAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Buku ini merupakan hasil penelitian mandiri yang telah dilakukan oleh penulis. Karena disajikan dalam bentuk buku, barang tentu penulis telah melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap isinya. Hal ini antara lain bertujuan agar hasil penelitian dapat dibaca dan dinikmati oleh publik

Isu-isu ekonomi terkait dengan pendanaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memerlukan perhatian terpisah karena tiga alasan berikut39: 1. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekarang menjadi bagian penting ekonomi Indonesia, ...

Hukum Tata Negara Suatu Pengantar

Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Akan tetapi tuntutan tersebut tidaklah mudah terpenuhi, penyebabnya ialah keterbatasan daya beli dan ketersediaan literature itu sendiri. Dalam mata kuliah hukum tata negara khususnya, sesungguhnya telah banyak literature yang terbit akan tetapi dengan mempertimbangkan materi perkuliahan yang akan disampaikan sekaligus memudahkan mahasisiswa mendalami pokok-pokok materi yang tersebar dalam berbagai literature itu, penulis terdorong untuk menyusun buku ini sebagai himpunan materi minimal yang bersumber dari berbagai literature yang telah ada sebelumnya. Menyadari betapa luasnya ruang lingkup materi hukum tata negara, penulis menyusun buku ini dalam dua jilid. Pada jilid satu ini yang terdiri dari lima bab akan mengetangahkan uraian tentang pendahuluan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hak asasi manusia. Sementara pada jilid kedua direncanakan menguraikan antara lain: konstitusi, kelembagaan negara, pemilihan umum, partai politik, otonomi daerah.

Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum.

Teori dan Hukum Perancangan Perda

Bertitik pangkal pada niat dari hati yang paling dalam dan ihktiar yang sungguh kelahiran buku yang berjudul,”Teori dan Hukum Perancangan Perda (The Turning Point of Legal Paradigm on Sustainable Regulation)” telah diselesaikan dengan baik meskipun penulis sendiri berpandangan masih banyak celah kelemahan. Namun demikian celah sebagaimana dimaksud tiada lain adalah bentuk ikhtiar kami dalam mengembangkan gagasan pemikiran yang diharapkan mampu menjadi pencerahan dan lokomotif pembangunan di tengah arus pasang surut politik legislasi di daerah. Dalam naskah ini tim penulis mengangkat berbagai topik menarik tentang paradigma baru analisis dan pembacaan terhadap produk hukum daerah, perencanaan Perda APBD, Perda Pelayanan Publik, Perda Keterbukaan Informasi Publik, dan Perda RTRW yang tidak hanya melihat sisi teknis legislative drafting sebagaimana amanat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi secara lebih substansial adalah berolah ilmu untuk menggali gagasan-gagasan paradigmatik sebuah produk hukum yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud diramu dalam perspektif pemikiran akademik dalam konteks teori sehingga dalam pembahasan bab demi bab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi khalayak yang membacanya.

... perundang-undangan. Berdasarkan executive summary diskusi, terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi penurunan ... Drafting. 62 The Habibie Center (THC) dan Hans Seidel Foundation (HSF), dalam Saldi Isra, 2007, Urgensi Naskah Akademik ...

Hukum Tata Negara Indonesia Teks Dan Konteks

Menurut Djokosoetono, seorang Guru Besar yang amat terpelajar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, alam pikiran seorang ahli itu tidak berdiri sendiri, tidak otonom, tetapi dipengaruhi oleh suasana di sekitarnya (maksudnya: di sekelilingnya) atau dalam bahasa Belandanya „Stituationsgebundenheit‟.1 Hal ini mengandung makna bahwa pandangan (para) ahli mempunyai kecenderungan dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, ekonomi, budaya, perkembangan teknologi, serta suasana lingkungan pergaulan masyarakat (baik daerah, nasional, maupun internasional) pada saat itu. Demikian pula halnya dengan sebuah karya ilmiah (artikel, jurnal, bahan ajar, hasil penelitian, buku dan sebagainya) juga dipengaruhi oleh suasana pada saat karya ilmiah itu dibuat.

Buku Hukum Tata Negara Indonesia Teks Dan Konteks ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.