Hasil pencarian

Komisaris Independen & Komite Audit

Buku ini merupakan hasil dari sebuah penelitian dalam bentuk disertasi yang telah dipertahankan dihadapan Senat Universitas Islam Bandung pada tanggal 5 Februari 2014. Seperti diisyaratkan oleh judulnya, buku ini bertujuan untuk menjelajahi dan mendeskripsikan Komisaris Independen dan Komite Audit yang merupakan organ perusahaan yang berperan untuk mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia. Konsep Good Corporate Governance bukan sesuatu yang baru bagi manajemen korporasi. Awalnya konsep GCG di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka economy recovery pasca krisis. Melihat besarnya biaya krisis dan buruknya dampak krisis tersebut bagi perekonomian dan terganggunya kestabilan sistem keuangan suatu negara maka untuk menghindari terulangnya krisis di masa datang, maka Good Corporate Governance (GCG) menjadi isu sentral di sejumlah negara termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mewujudkan Good Corporate Governance dalam pengelolaan korporasi adalah dengan membentuk Komisaris Independen dan Komite Audit yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan, terutama pada perusahaan publik (public listing company). Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Untuk itulah buku ini menitikberatkan pada pembahasan tentang peran Komisaris Independen dan Komite Audit untuk mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia. Buku ini terdiri dari IX Bab, diantaranya Bab I membahas Pendahuluan yang meliputi bahasan Good Corporate Governance (GCG): Isu Sentral Pengelolaan Perusahaan; Konsekuensi Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance; Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Gorvernance pada Perusahaan di Indonesia Mendorong Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai Organ Perusahaan Pendukung Good Corporate Governance (GCG). Bab II membahas Konsep Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia yang meliputi bahasan Konsep Corporate Governance; Mekanisme Kontrol Good Corporate Governance; dan Good Corporate Governance di Indonesia. Bab III membahas Teori-teori terkait Konsep Good Corporate Governance yang meliputi bahasan Teori Keadilan sebagai Grand Theory; dan Stewardship Theory dan Agency Theory (Teori Tata Laksana dan Teori Keagenan). Bab IV membahas Badan Hukum dan Perseroan Terbatas yang meliputi bahasan Badan Hukum; Perseroan Terbatas; dan Pengaturan Perseroan Terbatas. Bab V membahas Komisaris Independen yang meliputi bahasan Gambaran Tentang Komisaris Independen; Ukuran Dewan Komisaris Independen; Proporsi Dewan Komisaris Independen; Kriteria Dewan Komisaris Independen; Tanggung Jawab Dewan Komisaris Independen; dan Peran Komisaris Independen dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bab VI membahas Komite Audit yang meliputi bahasan Pengertian Komite Audit; Perkembangan Historis Komite Audit; Fungsi Komite Audit; Ketentuan Pembentukan Komite Audit; Struktur Komite Audit; Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit; Karateristik Komite Audit dan Kualitas Audit; dan Hubungan Komite Audit dengan Audit Internal. Bab VII membahas Peranan Komisaris Independen dan Komite Audit dalam Menciptakan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia yang meliputi bahasan Peranan Komisaris Independen dan Komite Audit pada Perusahaan Publik dalam Menciptakan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia; Kompetensi dan Independensi Komisaris Independen dan Komite Audit dalam Menciptakan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia; dan Upaya Peningkatan Peranan Komisaris Independen dan Komite Audit dalam Menciptakan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia di Masa Mendatang. Bab VIII membahas Implementasi Good Corporate Governance dan Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit di Dunia Internasional yang meliputi bahasan Good Corporate Governance di Dunia Internasional; Implementasi Corporate Governance di Beberapa Negara; dan Pengaturan Komisaris Independen dan Komite Audit di Negara ASEAN. Bab IX membahas pelaksanaan implementasi Good Corporate Governance pada berbagai perusahaan di Indonesia. Semoga bermanfaat!!

SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah

Buku ini memaparkan bagaimana Aparat Penegak Hukum (APK) mene- rapkan kebijakan, sanksi serta alternatif hukuman lain kepada para koruptor. Tujuannya tak lain untuk memberikan efek jera dan mengurangi kejahatan korupsi. Penulis juga melengkapi buku ini dengan menyajikan norma formulasi dan cara perhitungan audit kerugian keuangan negara. Selain itu, buku ini juga memaparkan pidana korupsi dalam perspektif maqashid syariah yang diperkuat dengan beberapa penjelasan dalam Al-Qur’an dan riwayat nabi.

Audit Internal

Setiap organisasi bisnis dewasa ini selalu menghadapi tantangan yang semakin beragam dan kompleks. Dengan kondisi ini, manajemen bisnis tentu telah menyadari bahwa usaha yang dipimpinnya penuh dengan persaingan yang selalu berubah secara dinamis dan menjadi tantangan tersendiri di dalam bisnis. Buku ini terdiri dari beberapa bahasan yang cukup lengkap, yaitu : Bab 1 Konsep dan Ruang Lingkup Audit Internal Bab 2 Akuntansi dan Sistem Pengendalian Manajemen Bab 3 Perilaku Organisasi Bab 4 Strategi Bisnis Bab 5 Analisis Laporan Keuangan Bab 6 Pertanggungjawaban Pusat Pendapatan Bab 7 Pertanggungjawaban Pusat Biaya Bab 8 Efisiensi dan Efektivitas Bisnis Bab 9 Activity Based Costing Bab 10 Manajemen Mutu Terpadu Bab 11 Manajemen Inovasi Bisnis Bab 12 Balanced Scorecard

REFLEKSI YIN DAN YANG SEBAGAI TEROPONG PERSEPTIF AUDIT BERKUALITAS

Adanya praktik Yin dan Yang dalam proses audit yang penulis temukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan praktik berbeda dari apa yang penulis pahami sebelumnya. Yaahh…, sebuah prak-tik proses audit yang mensinergikan sifat Yin dan Yang adalah perseptif di KAP “N & R” (nama samaran KAP yang diinisialkan) dalam mencapai audit berkualitas. Pencapaian audit yang berkualitas merupakan sinergisitas filosofi (yakni memberikan Adanya praktik Yin dan Yang dalam proses audit yang penulis temukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan praktik berbeda dari apa yang penulis pahami sebelumnya. Yaahh…, sebuah prak-tik proses audit yang mensinergikan sifat Yin dan Yang adalah perseptif di KAP “N & R” (nama samaran KAP yang diinisialkan) dalam mencapai audit berkualitas. Pencapaian audit yang berkualitas merupakan sinergisitas filosofi (yakni memberikan pelayanan terbaik sesuai kompetensi, standar dan etika profesi) dan visi (amanah dan profesional) dibentuknya KAP tersebut. Buku ini ditulis sebagai refleksi penulis atas pemahaman hal unik, yang ber-beda dalam pengetahuan pendek penulis sebelum-nya, untuk dapat diketahui oleh banyak orang dalam pencapaian proses audit yang berkualitas.

PENGARUH PENGETAHUAN AUDIT, KOMPLEKSITAS DOKUMEN AUDIT, DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGEMENT PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT

Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Sukriah, 2009). Laporan keuangan auditan merupakan salah satu alat yang digunakan manajemen puncak dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditor, maupun pihak yang berkepentingan (stakeholder) lainnya seperti pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat dan pihak-pihak lain. Pihak-pihak tersebut menggunakan laporan keuangan untuk menentukan kepentingan mereka terhadap perusahaan (Alim et al. 2007).

Kuasa Akuntan Publik dan Eksistensi Laporan Audit Simbolik (Bourdieusian Perspective)

Studi ini menemukan bahwa eksistensi realitas obyektif arena sosial kepentingan laporan audit simbolik untuk syarat administrasi dalam logika hukum pasar. Situasi sosial tersebut menyebabkan kebutuhan laporan audit yang memiliki nilai karismatik tidak berdaya saing atau tidak dibutuhkan. Ketiadaan kepentingan pada nilai karismatik produk simbolik laporan audit menyebabkan ketertindasan kuasa subjektif AP menggunakan hak otonomi kuasa modal kultural, sebab pengguna hanya membutuhkan laporan audit sebagai syarat administrasi. Hilangnya kuasa untuk menggunakan kuasa otonomi kuasa modal kultural menyebabkan penggeseran logika operasi modal kultural arena audit ke logika modal ekonomi, artinya di dalam arena audit telah terjadi penggeseran logika operasional dari logika operasional metodologi audit yang berimpilikasi pada biaya audit berganti pada logika hukum pasar tentang biaya murah untuk mendapatkan pekerjaan sehingga biaya audit menjadi kuasanya pasar dan penyesuian metodologi audit adalah konsekuensi dari biaya audit yang disepakati. Implikasi penting dari hasil studi ini adalah pemberian kuasa oleh negara tidak cukup menjamin AP memiliki kuasa di dalam arenanya sendiri. Oleh karena itu perlu kebijakan mengatur arena audit yang tujuannya menciptakan keseimbangan subjektif dan objektif di dalam arena audit. Keterbatasan studi ini hanya mengangkat perspektif dari Akuntan Publik yang dipilih oleh penulis sehingga tidak bisa dilakukan generisasi. Peneliti tidak melakukan proses triagulasi dengan penerbit laporan keuangan, pengguna laporan audit independen dan regulator. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan realitas yang tidak dijamah oleh peneliti. Peneliti merekomendasikan keterbatasan penelitian ini bisa dikembangkan dalam perspektif yang lebih luas untuk dikaji atau diteliti lebih lanjut.

Dasar Audit Keuangan

Audit keuangan merupakan evaluasi atau pemeriksaan atas laporan keuangan suatu organisasi secara sistematis dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Aktivitas audit keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada standar audit keuangan. Buku ini ditujukan untuk pembelajaran mata kuliah Dasar Audit Keuangan. Tujuan mata kuliah Dasar Audit Keuangan adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar audit keuangan dan memberikan pengalaman empiris di bidang audit keuangan yang relevan dengan tuntutan profesional yang akan dihadapinya. Dalam rangka memperkaya pengalaman empiris di bidang audit keuangan, selain menyajikan konsep dasar audit keuangan, juga disertakan beberapa studi kasus (case method) sebagai latihan bagi mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah. Penerapan metode ini merupakan pengejawantahan dari Case-Based Learning, yaitu metode pembelajaran instruksional yang berorientasi pada pendekatan pemecahan masalah (problem solving approach). Buku ini penting bagi mahasiswa dan pengajar sebagai rujukan pengetahuan tentang konsep dasar audit keuangan dan kajian empiris di bidang audit keuangan.

AUDIT DAN KAPASITAS AUDITOR ERA COVID-19

Business Reaction in Pandemic

Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara Melalui Audit Forensik

Audit forensik bertujuan untuk menelusuri secara mendalam beberapa perhitungan dan aspek akuntansi forensik dan hukum acara pidana dalam proses penelusuran kerugian keuangan Negara yang merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan(B P K). Buku ini lebih banyak menjelaskan tentang naskah tata kelola ranah praktik penyelidikan dalam kerangka penelusuran kerugian keuangan Negara.

Internal Audit

Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Internal Audit. Sistematika buku Internal Audit ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 12 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: Konsep Dasar Internal Audit, Standar Praktik Dan Kodek Etik Internal Audit, Pengendalian Internal Dan Manajemen Risiko, Penentuan (Perencanaan) Penilaian Risiko, Perencanaan Audit, Pelaksanaan Penugasan Audit, Pekerjaan Lapangan (Field Work), Audit Program, Temuan Audit (Audit Finding), Kertas Kerja, Quality Assurance, Dan Laporan Audit.

MENGENAL AUDIT HUKUM ( LEGAL AUDIT )

Uji kepatuhan hukum, salah satu kompetensi di bidang hukum yang belum banyak dikenal masyarakat, termasuk kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Uji ini dilakukan dalam bentuk audit hukum, yang dalam praktik profesional dilakukan oleh seorang auditor hukum (legal auditor) tersertifikasi, yang tunduk dengan kode etik profesi. Buku ini bertujuan agar masyarakat semakin mengenal bidang kerja dalam keilmuan hukum, khususnya dalam mengenal, mengetahui, dan memahami urgensi dari uji kepatuhan hukum yang dilakukan seorang auditor hukum. Terbagi dalam beberapa bab, diawali dengan pengenalan audit hukum, organisasi profesi, standar kerja dan kompetensi, audit hukum perseroan, audit hukum penyelenggara negara, serta audit medis, yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam audit hukum guna mencapai peningkatan mutu. Clear and Clean, Clear But Not Clean, Not Clear But Clean, Not Clear Not Clean sebagai kesimpulan hasil audit hukum memberikan gambaran terhadap hasil uji kepatuhan hukum, yang berimplikasi pada perbaikan auditee dalam penerapan hukum, sehingga peningkatan mutu dan pencapaian keberadaban berhukum tidak sekedar impian dan harapan belaka.

Audit Internal Refleksi Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

Pentingnya suatu audit bagi organisasi publik dilandasi oleh teori agensi yang menjelaskan hubungan agen dan prinsipal yang memungkinkan terjadinya a simetri information antara agen dan prinsipal. Peran pemerintah sebagai agen memiliki posisi strategis dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan amanah yang diberikan oleh rakyat sebagai prinsipal. Hubungan ini biasanya menimbulkan conflict interest antara agen dan prinsipal yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan suatu audit yang komprehensif agar tata Kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik (good government) berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Terbitnya buku ini memberikan gambaran kepada stakeholder tentang pentingnya auditor internal pemerintah daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pememerintah Daerah (APIP) dalam meningkatkan kompetensi dan sikap independensi serta nilai spiritualitas sebagai auditor dalam meningkatkan kualitas audit. Untuk mencapai hal tersebut auditor biasanya mengalami dilema karena walaupun auditor memiliki kompetensi berupa pengetahuan dan pengalaman yang mamadai, namun tanpa diiringi dengan sikap independensi yang mencakup obyektivitas dan integritas, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas audit. Agar kompetensi dan sikap independensi dapat dijunjung tinggi oleh auditor internal di lingkungan pemerintah daerah, maka dibutuhkan adanya peningkatan nilai spiritualitas bagi auditor yang mencakup kehidupan batin, nilai moralitas dalam bekerja, dan komunitas kerja. Untuk itu dalam buku ini juga menekankan perlunya teori prilaku yang dapat menjadi rujukan dalam melakukan analisis tentang perilaku auditor pada saat melakukan tugas profesionalnya sebagai auditor. Oleh karena itu auditor dalam menjalankan kecapakapan profesionalnya diharapkan menjunjung tinggi norma, moral, dan etika profesi secara konsisten. Nilai spiritualitas yang dimiliki auditor diharapkan mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas audit sesuai dengan kompetensi dan sikap independensi yang dimiliki karena pada hakikatnya setiap orang termasuk auditor internal memiliki god spot dalam menjalankan tugas profesionalnya. Hal ini menjadi suatu tuntutan bagi auditor untuk memperoleh reputasi dari stakeholder atas laporan audit yang diterbitkan.

Report on the Audit of the Accounts of the Colony of Singapore for the Year ...

Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik

Fintech syariah hadir sebagai solusi akan permasalahan masyarakat yang belum dapat dilayani dan dipenuhi oleh perbankan syariah. Perkembangan industri fintech yang mengedepankan unsur kecepatan dan kemudahan dalam sektor keuangan, sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi dan jaringan internet. Begitu juga hubungan erat yang dimiliki antara fintech syariah dengan industri halal, yaitu hubungan saling melengkapi dan mutualisme diantara keduanya. Secara sederhana, mekanisme hubungan fintech syariah dan industri halal dapat digambarkan dalam kalimat, “keuangan syariah menjadi penguat halal lifestyle terutama bagi pihak yang membutuhkan layanan keuangan”. Serta sebagai bagian dari industri halal, industri fintech syariah juga memiliki prinsip mengenai operasional yang harus memenuhi aqad muamalah dan skema bisnis dalam ekonomi Islam.

Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah

Tujuan buku ini tidak hanya memberikan deskripsi pada rtataran teori, tetapi menyajikan kepuasan mendalam terhadap praktik Pegadaian Syariah di Indonesia. Ada empat fokus utama sorotan buku ini. Pertama, Gadai dalam Islam. Kedua, Perkembangan Unit Pegadaian Syariah dalam PT Pegadaian (Persero). Ketiga, Peraturan Perundang-undangan Unit Pegadaian Syariah. Keempat, Politik Hukum Indonesia tentang Pegadaian Syariah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Sistem Manajemen Mutu Usaha Kecil dan Menengah

Manajemen mutu merupakan sebuah konsep yang meliputi budaya, sikap dan struktur organisasi menjadi bagian dari suatu unit usaha/bisnis yang berusaha untuk menyediakan kepada pelanggan berupa produk atau jasa yang memenuhi atau melebihi kebutuhan mereka dengan melibatkan manajemen dan seluruh karyawan melalui perbaikan terus menerus dan mengurangi kerugian akibat praktik pemborosan, pembuangan, dan cacat. Unit usaha bisnis yang menerapkan konsep manajemen mutu pada akhirnya akan bisa meningkatkan keuntungan dengan melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar di seluruh proses kegiatannya. Buku ini terdiri dari beberapa bahasan yang cukup lengkap Bab 1 Konsep Manajemen Mutu Bab 2 Usaha Kecil dan Menengah Bab 3 Standar Nasional Indonesia dan ISO 9000 Bab 4 Fokus Pelanggan Pada UKM Bab 5 Sistem Kepemimpinan UKM Bab 6 Peran dan Kapabilitas Individu UKM Bab 7 Proses Improvement Pada UKM Perencanaan SDM Pada UKM Bab 9 Manajemen Produksi UKM Bab 10 Manajemen Strategi UKM Bab 11 Manajemen Sistem Informasi UKM Bab 12 Manajemen Keuangan UKM Bab 13 Budaya Organisasi UKM Bab 14 Etika Bisnis UKM Bab 15 Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM

Regulasi, Prosedur, dan Sistem Jaminan Halal

Di dalam buku ini dibahas “Peraturan dasar pangan halal, kebijakan, dan prosedur sertifikasi halal”, sistem jaminan halal dan implementasinya di Industri, serta metode analisis kehalalan suatu produk/bahan, Undang -Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Codex Alimentarius GL 24/1997 tentang Halal, Regulasi halal di berbagai negara, kebijakan dan prosedur sertifikasi halal, serta prinsip dasar 11 kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) menurut HAS 23000, serta 5 kriteria SJPH.

Audit Bank Syariah

Perkembangnya industri perbankan syariah dipengaruhi oleh para stakeholder. Stakeholder memiliki peranan terpenting terhadap penilaian suatu organisasi. Stakeholder dari perbankan syariah, yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), perguruan tinggi atau lembaga akademis yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat merupakan pengguna langsung jasa perbankan syariah sehingga memiliki penilaian yang signifikan terhadap operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dalam fenomena ini penulis, melalui buku ini, berupaya membangun teori yang berkaitan dengan audit bank syariah, yang kelak teori demi teori dapat memberikan makna yang berarti terutama dalam pelaksanaan audit bank syariah. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir baik itu dalam memahami kegiatan audit, operasional bank syariah dan mengatasi tantangan ekonomi dalam dunia perbankan yang terus berkembang secara dinamis ini. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

Pengantar Audit

Permintaan Jasa Audit, Permintaan Jasa Asuransi, Profesi Akuntan Publik, Laporan Audit, Etika Profesi, Kewajiban Hukum, Tanggung Jawab, Tujuan Audit, Bukti Audit, Perencanaan Audit, Prosedur Analitis, Auditing Kecurangan Dampak Tehnologi Informasi Terhadap Proses Audit, Program Audit Dan 14kertas Kerja Pemeriksaan

Legal Audit Operasional Bank

Pelanggaran hukum perbankan dalam praktik perbankan merupakan salah satu faktor terhadap kemelut krisis perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penulisan Legal Audit Operasional Bank ini adalah untuk mengamankan aset bank dari segala risiko yang mungkin timbul. Karena itu, diperlukan pemahaman tentang esensi diadakannya suatu aturan. Saat ini legal audit sudah banyak digunakan dalam operasional perbankan walaupun mungkin sebagian besar masih saja dalam bentuk check point, yang tentu hasilnya belum optimal.