Hasil pencarian

Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia & Sinergitas DPD dengan DPR

Buku ini merupakan lahir dari penelitian. Ya, buku ini lahir dari embrio disertasi bertajuk “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia Studi terhadap Sengketa Kewenangan DPD-RI (DPD) dengan DPR-RI (DPR) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini menjadi sebuah buku. Disusun berdasarkan pengalaman empiris bekerja di DPR maupun DPD dan merasakan suasana kebatinan yang timbul dalam dinamika hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya terutama pada fungsi legislasi. Sebagai sebuah refleksi empiris yang berada dalam dua lembaga tersebut, bahan terakhir penulis menjadi anggota DPD sehingga dapat menjadi rujukan dalam memahami relasi DPD dengan DPR dalam kurun waktu dulu, kini, dank ke depan. Secara teoretis, diharapkan buku ini dapat meberikan kegunaan bagi pengembangan teori ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, yaitu berupa kerangka teoritik hubungan lembaga negara dan sengketa lembaga negara khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada parlemen yang menggunakan sistem bikameral. Secara praktis diharapkan memberikan sumbangan bagi perbaikan penanganan sengketa lembaga negara dan pelaksanaan fungsi legislasi yang melibatkan DPD dan DPR, agar dapat berjalan secara sinergis dan pada giliranya akan mampu meningkatkan kinerja legislasi dalam kerangka penerapan sistem bikameral. Penelitian dan penulisan buku hasil riset ini menggunakan paradigma konstruktif. Menurut Thomas S. Kun,[1] paradigma ilmiah adalah contoh-contoh praktik ilmiah yang aktual dan dapat diterima. Contoh tersebut mencakup undang-undang, teori, penerapan, dan instrumentasi secara bersama-memberikan model yang darinya timbul tradisi penelitian ilmiah khusus yang koheran. Paradigma adalah cara kita memahami kehidupan, seperti air bagi ikan. Paradigma menjelaskan kehidupan ini kepada kita dan memudahkan kita untuk mengira-ngira perilakunya. Dalam pemahaman yang lain menegaskan bahwa paradigma adalah kerangka kerja dari pikiran, skema untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari kehidupan ini. Pengertian paradigma juga dimaknai sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.[2] Kaum konstruktivisme berpendirian bahwa manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum. Dalam mengembangkan suatu paradigma khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi:[3] Ontologis, yaitu realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai kontek spesifik yang dinilai relevan pelaku sosial. Epistemologis, yaitu transaksional/subjektif : Pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. Metodologis, terutama pendekatan reflective/dialectical menekankan empati dan intraksi dialektik antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas diteliti melalui metode-metode kualitatif.

Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam Dalam Perlindungan HKI Pada Sistem Hukum Indonesia

Tulisan ini bukan sekedar berbicara teori, akan tetapi substansi buku ini menunjukkan bahwa penulis yang juga seorang praktisi hukum mencoba mengemukakan permasalahan yang dihadapi dalam persoalan penegakan keadilan di bidang HKI di Indonesia dewasa ini. Penulisan buku ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori yang sangat komprehensif dari para pemikir Islam yang terkemuka. Oleh karena itu, Buku ini layak dibaca serta difahami dengan baik oleh para Mahasiswa, baik S1, S2, maupun S3 Ilmu Hukum, terutama oleh para pegiat yang meminati Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Demikian juga para praktisi hukum lain, antara lain para advokat dan juga para penegak hukum lainnya, agar dapat memahami bagaimana sesungguhnya HKI itu harus mendapat porsi perlindungan yang benar dan adil bagi para pemiliknya, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Secara khusus, buku ini juga saya wajibkan agar dibaca oleh para Hakim Perdata di seluruh Indonesia. Untuk para hakim Perdata mengapa wajib memahami betul doktrin ini karena ketika para hakim memeriksa serta harus memutus perkara, utamanya dalam kasus-kasus pelanggaran HKI, para hakim wajib memutus dengan adil, benar, serta akuntabel. Di samping itu, putusan hakim tidak cukup jika sekedar memberikan kepastian hukum, melainkan lebih dari itu putusan hakim wajib memberikan keadilan serta kemanfaatan kepada siapa pun para pihak yang berperkara. Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam Dalam Perlindungan HKI Pada Sistem Hukum Indonesia ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Pengantar Perbandingan Sistem Hukum

Buku ini terutama dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai buku teks kuliah pengantar tentang hukum luar negeri dan hukum komparatif. Buku ini dapat juga dipergunakan oleh para praktisi hukum dan orang-orang yang ingin memperoleh pengetahuan dasar perihal sistem-sistem hukum terpenting di dunia dan persoalan-persoalan metodologi yang muncul sehubungan dengan studi tentang atau pekerjaan yang berkenaan dengan hukum luar negeri pada umumnya.

Perbandingan Sistem Hukum

Agar dapat menilai perkembangan dan penggunaan hukum komparatif (comparative law) di dunia modern, kita perlu mengkaji hakikat, ruang lingkup dan asal usul istilah tersebut. Sebagai sebuah istilah teknis, ‘hukum komparatif’ harus ditempatkan sebagai salah satu bidang yang paling unik dalam skenario riset dan studi hukum. Jika diinterpretasikan sebagai sebuah kumpulan hukum ruang lingkupnya sangat luas dan menyeluruh, dalam artian ia meliputi segala macam hukum dari semua sistem hukum, juga sebagai deskripsi sebuah metode studi dan riset (lihat Gutteridge [1949], hal. 1.).

Perbandingan Sistem Politik; Teori dan Fakta

Pendahuluan ini menyajikan tiga hal. Yang pertama adalah penjelasan tentang perlunya mempelajari perbandingan politik. Mengapa mengetahui sistem politik luar negeri itu penting? Kedua, pendahuluan ini membahas kelemahan dan kelebihan pendekatan perbandingan terhadap ilmu politik. Dinyatakan bahwa, terlepas dari segala persoalannya, ilmu perbandingan politik menambahkan hal penting ke dalam kemampuan kita untuk memahami apa yang terjadi di jagat politik. Dan ketiga, pendahuluan ini memberi rambu-rambu dalam menghantarkan kita menelusuri buku ini agar isinya lebih mudah dan lebih menarik untuk dipahami dan diserap.

Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami pergulatan antara hukum dan politik yang senantiasa saling memengaruhi. Kehidupan berdemokrasi tidak dapat diartikan berdiri sendiri, akan tetapi harus dituntun oleh konstitusi. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara didasari oleh demokrasi yang konstitusional dan sebaliknya penyelenggaraan konstitusi yang demokratis. Negara merupakan organisasi kekuasaan, karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi partai politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Negara sebagai hasil kontrak sosial dan kontrak politik, harus mampu mengemban amanat konstitusi agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dikonstitusionalisasikan ke dalam nilai-nilai konstitusi dan Pancasila sebagai fondasi bernegara. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan benar, jika memiliki arah dan tujuan yang benar berdasarkan prinsip dan asas bernegaranya, yaitu UUD RI Tahun 1945 (UUD Proklamasi) dan Pancasila. Arah politik hukum Indonesia akan jelas dan terarah menuju tujuan Indonesia sejahtera dan bahagia, berkeadilan dan bermartabat tergantung kepada spirit negara dan pemerintah dalam menggerakkan haluan “kapal Indonesia” ini berdasarkan kompas konstitusi dan Pancasila. Semoga niat dan maksud tulisan dalam buku ini berkenan di hati pembaca sekalian. Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. Penulis, Mirza Nasution

Islam sosialis

Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi

Sistem Politik Indocina 1945-1990

Anda mencari literatur mata kuliah Sistem Politik Indocina tapi bahasa asing semua??Susah cari literatur yang berbahasa Indonesia?? jangan khawatir kini telah hadir ebook Sistem Politik Indocina, 1945-1990. buku ini membahas tentang sejarah politik Indocina (Vietnam, Kamboja dan Laos), termasuk Birma (sekarang Myanmar). Selain itu, buku ini juga membahas tentang masalah-masalah politik di Vietnam, Kamboja, dan Myanmar pada Dasawarsa 1970 sd 1990-an. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Politik, Drs. Muhammad Resky, M.Si. Sistem Politik Indocina]

Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia

Problematika dan permasalahan dari dikombinasikannya presidensial dengan multipartai memang nampak di negara-negara Amerika Latin (Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Columbia, Costa Rica) yang banyak menerapkan kombinasi kedua sistem tersebut. Juan Linz, Scoot Mainwaring, Arend Lijphard, Douglas Verney dan masih banyak ilmuwan dari seluruh dunia yang meneliti fenomena problematika dikombinasikannya kedua sistem tersebut hampir semua bersepakat bahwa instabilitas, huru-hara, gonjang-ganjing, bahkan kudeta yang terjadi di hampir semua negara Amerika Latin adalah dampak dari kombinasi sistem presidensial dengan sistem multipartai. Permasalahan yang muncul tersebut tentu saja bukan permasalahan sepele, karena kondisi yang tidak stabil, kegaduhan, huru-hara bahkan kudeta bisa berpengaruh pada sektor lain: ekonomi, moneter, politik, budaya dan sosial.

Sistem multi partai

Socioeconomic and political conditions in Indonesia after 2004 general election.

Reformasi Kelembagaan Dalam Sistem Keuangan Tiongkok

Buku yang merupakan terjemahan ini, dengan judul yang menantang Reformasi Kelembagaan dalam Sistem Keuangan Tiongkok, yang merupakan hasil penelitian berskala besar dengan pemanfaatan alat-alat analisis yang berlandaskan teori-teori ekonomi makro yang dikembangkan di Dunia Barat, merupakan sebuah studi yang mengagumkan—sebuah “tour de force”—tentang sejarah pembangunan kelembagaan ekonomi di RRC. Sebuah negara penganut ideologi Marxisme–Lenimisme, di bawah kepemimpinan Partai Komunis China, sejak 1949 hingga kini. Tampak, bagaimana lewat masa transisi yang kompleksitasnya disertai pergolakan-pergolakan politik dan sosial yang dahsyat, dimulai dengan manuver-manuver gemilang dari Deng Ziaoping selepas sirnanya kepemimpinan Maozedong dan dilanjutkan serta dikonsolidasikan oleh Xi Jinping—yang masih berlangsung hingga kini—RRC berhasil mengkombinasikan manuver-manuver banting-setir dengan upaya-upaya pembangunan kelembagaan yang mendasar. Yang juga sangat imajinatif, karena terkait dengan sistem sosialisme yang tidak diubah. Studi dari ZHAO Yangsheng ini menggambarkan, bagaimana “Sistem Keuangan Tiongkok” secara sistematis dan berkelanjutan praktis mengalami proses-proses perombakan struktural sebagai –boleh dikatakan— “inti” dari reformasi kebijakan dan kelembagaan di RRC, demi kemampuan yang semakin meningkat pesat dari upaya pembangunan RRC yang bertaraf global pada era abad ke-20 dan seterusnya. Sebagai sebuah “studi banding” bagi upaya-upaya era Reformasi/ Demokratisasi/Desentralisasi yang sedang berlangsung di Indonesia, sejak keterbukaan demokrasi pada Pemilu 2004 hingga kini, studi ZHOU Yungsheng ini perlu disimak dengan baik. Terutama di dalam hal, bagaimana strategi pembangunan nasional perlu didukung upaya-upaya pembangunan kelembagaan yang berlandaskan “political will” yang kuat, dalam jangka yang lama. Utamanya di sektor keuangan dalam arti luas. Selamat menyimak buku yang “timely” ini.

Panduan Lulus Seleksi CPNS Tenaga Pendidik 2015 Sistem CAT

8 Keunggulan Buku Panduan Lulus Seleksi CPNS Tenaga Pendidik persembahan dari penerbit VisiMedia Pustaka: 1) Terdiri dari Paket Latihan Soal Seleksi CPNS yang Lengkap dan Bervariasi, Software tidak perlu diinstal, 2) Berisi soal-soal terpilih yang biasa keluar di seleksi CPNS Tenaga Pendidik, 3) Dilengkapi Tip dan Trik Mengerjakan Soal Seleksi CPNS Tenaga Pendidik, 4) Dilengkapi 8 Langkah Rahasia Menaklukkan Seleksi CPNS Tenaga Pendidik, 5) Dilengapi Daftar Berkas Administrasi Seleksi CPNS Metode CAT, 6) Dilengkapi Persiapan Sebelum dan Setelah Lulus Seleksi CPNS, 7) Dilengkapi Cara Menghitung Skor CPNS dan Nilai Ambang Batas Kelulusan Seleksi CPNS, 8) Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan Soal Seleksi CPNS. Seleksi Kompetensi Dasar: 1) Seleksi Wawasan Kebangsaan, 2) Seleksi Inteligensia Umum, 3) Seleksi Karakteristik Pribadi. Seleksi Kompetensi Tenaga Pendidik. CPNS, CPNS 2015, Seleksi CPNS, Tes CPNS CPNS Tenaga Pendidik, Guru, Dosen, CPNS Guru, CPNS Dosen, 2015. Download software simulasi CPNS Tenaga Pendidik: http://visimediapustaka.com/component/content/article/55-info/485-software-simulasi-tes-cpns-tenaga-pendidik-2015

Keunggulan ekonomi Islam

Sistem ekonomi menurut Islam

Sistem Perekonomian Indonesia

Penulisan buku ini bertujuan untuk membantu para mahasiswa/i yang berminat mempelajari bidang ilmu Ekonomi dan bidang ilmu lainnya. Buku ini sangat direkomendasikan kepada mahasiswa/i dan dosen serta praktisi untuk menambah pemahaman tentang Perekonomian Indonesia dan dapat sebagai buku referensi dalam Menyusun tugas akhir.

Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi merupakan keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian dalam mengatur bagaimana sumberdaya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah membantu mahasiswa, akademisi, serta praktisi untuk memahami dan menambah wawasan berpikir dalam ilmu ekonomi terutama yang berkaitan dengan system ekonomi Indonesia. Buku ini terdiri dari 9 (Sembilan) Bab, dengan masing-masing bahasan yang berbeda, antara lain: Definisi dan Komponen Sistem Ekonomi Landasan Filosofis Sistem Ekonomi Indonesia Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sistem Keuangan dan Moneter Perkembangan Investasi di Indonesia Kependudukan dan Tenaga Kerja Pembangunan Sektor Pertanian

Hukum Sistem Ekonomi Islam

Dalam kegiatan ekonomi, aspek hukum tidak bisa diabaikan. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan, karena apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi oleh norma hukum, maka ini akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itulah, aspek hukum sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Buku ini menerangkan tentang hukum sistem ekonomi Islam. Hukum sistem ekonomi Islam adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, serta lembaga yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur dan mengarahkan aktivitas atau tata perekonomian berdasarkan konsep hukum Islam. Sejumlah pembahasan buku ini meliputi mulai dari pengertian, fungsi dan ruang lingkup hukum sistem ekonomi Islam, larangan-larangan dalam ekonomi Islam, subjek hukum dalam Islam, hak, kepemilikan, harta dan uang dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kontrak syariah (akad) dan jual beli, akad profit (akad tijari/tijarah) dan akad non-profit (akad tabarrru’), fatwa ekonomi dan keuangan syariah, hingga kaidah-kaidah hukum Islam dan penerapannya pada ekonomi dan keuangan syariah. Kehadiran buku ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia sangatlah penting, apalagi mengingat dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat dan signifikan di Indonesia. Adapun buku ini tidak cuma dapat dibaca oleh para mahasiswa, khususnya yang berasal dari Fakultas Syariah atau yang menekuni bidang ekonomi Islam, para pemerhati atau praktisi ekonomi syariah termasuk pula masyarakat luas yang ingin mengetahui hukum sistem ekonomi Islam juga dapat menggunakan buku ini.

Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia

Terwujudnya peradilan yang agung merupakan visi peradilan yang dirumuskan dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan tahun 2010 yang merupakan kelanjutan dari program reformasi peradilan sebelumnya. Reformasi peradilan ditandai dengan terbitnya naskah Cetak Biru (Blue Print) pertama tahun 2003 dan kemudian disusul dengan cetak biru tahun 2010 dengan visi Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung dan dalam kemandirian pengawasan menjadi salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjuwudnya Badan Peradilan yang Agung. Buku ini bertujuan untuk memahami tahapan dari pelaksanaan sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia, mengetahui hubungan pelaksanaan pengawasan oleh badan pengawasan Mahkamah Agung RI dengan upaya untuk mewujudkan peradilan yang agung dan agar dapat memahami kriteria peradilan yang Agung dan tindakan Mahkamah Agung RI untuk mencapainya agar dapat menganalisis pelaksanaan dan metode yang tepat dalam pelaksanaan sistem pengawasan yang dapat menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Setelah membaca buku ini, pembaca diharapkan dapat memahami bahwa pengawasan yang berhasil adalah pengawasan yang dapat mendukung upaya mewujudkan peradilan yang agung. Pengawasan tidak boleh menjangkau putusan hakim dan melakukan intervensi mental dalam sebuah proses perkara, fungsi pengawasan yang efektif berjalan konsisten dan sejalan dengan indikator peradilan yang agung yaitu peradilan yang bersih dan hakim yang berintegritas yang selalu menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman bermuara pada pelayanan publik yang prima dan berkeadilan.

Sistem ekonomi, utang luar negeri, dan isyu-isyu ekonomi politik Indonesia

Economic and political issues in Indonesia.