Sebanyak 17 item atau buku ditemukan

Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008

Geliat pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi syariah di Indonesia—baik bank maupun non-bank—tak seimbang dengan ketersediaan regulasi yang memadai di sektor ini. Melalui payung hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tampil sebagai jawaban. Kehadirannya amat dibutuhkan, terutama jika dihadapkan pada penyelesaian sengketa di bidang ini baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Dalam buku ini, Penulis mencoba melakukan kajian terhadap konsep akad yang Penulis nilai sebagai aspek terpenting sekaligus inti (core) dari keseluruhan kajian ekonomi syariah. Melalui analisa komparatif, Penulis melakukan orisinalisasi (ta’shîl) terhadap rumusan-rumusan pasal dalam KHES dengan melacak latar sumbernya dari kitab-kitab fikih yang menjadi acuan dalam penyusunan KHES. Dengan mengetahui landasan fikih tersebut, diharapkan KHES memiliki legitimasi yang kokoh sebagai hukum Islam terapan sehingga dapat lebih diterima oleh masyarakat. Selain itu, Penulis juga menganalisis konsep tersebut dengan rumusan-rumusan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Geliat pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi syariah di Indonesia—baik bank maupun non-bank—tak seimbang dengan ketersediaan regulasi yang memadai di sektor ini.

The Condition of K-12 Public Education in Maine

2008

"Education Indicators" are facts and statistics that help to describe a public education system. They are tools which are useful in examining and measuring the effectiveness of the system. Examples include information such as the amount of local funds raised to support local schools, per pupil expenditures, pupil-teacher ratios, and student achievement results. This publication contains a series of indicators which will help interested citizens, policymakers, and legislators understand the many components of the K-12 Maine public education system. This paper is comprised of six categories of indicators: (1) Background Demographics; (2) Enrollment; (3) Staff; (4) Program; (5) Student Performance; and (6) Finance. While the categories have been changed recently from previous editions, the report still contains the same indicators. The "Background Demographics" section provides information on community and societal characteristics of the education environment which may have an impact on student learning. The "Enrollment" section highlights enrollment trends statewide and in some cases by county. The "Staff" section provides characteristics of Teachers and Administrators in schools statewide. The "Program" section provides information on the school district organizational structure and other specific programs within schools that enhance education in Maine. The "Student Performance" section provides a tool to assess the productivity and accomplishments of education in Maine. And finally, the "Finance" section provides financial information relevant to education in Maine. Two appendices are included: (1) Statutory Language for the Maine Education Policy Research Institute; and (2) Related Publications. (Contains 55 tables and 39 figures.).

"Education Indicators" are facts and statistics that help to describe a public education system. They are tools which are useful in examining and measuring the effectiveness of the system.

Alam terbentang menjadi guru

koleksi ucapan YB Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Menteri Kebudayaan dan Warisan, Mac 2004-Mac 2008

Isu tentang budaya melayu, kesenian, warisan dan kesusasteraan; koleksi ucapan.

MCKK banyak menyumbang dalam pelbagai bidang , baik politik dan kerajaan , ekonomi , profesional , mahupun kebudayaan dan kesenian . MCKK merupakan satu warisan negara . Ia adalah satu contoh ' living monument ' atau " warisan tampak ...

Ekonomi dan politik, sosial dan humaniora

Simposium Nasional Mahasiswa Pascasarjana Tahun 2008 "100 Tahun Kebangkitan Nasional Dalam Berbagai Perspektif", Yogyakarta, 16-17 Mei 2008

On economic, politic, social, and cultural conditions in Indonesia.

Dalam hal ini emosi akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh individu khususnya manajer . sehingga setiap individu atau manajer harus memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosinya agar dapat mengambil keputusan ...

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang R.I. nomor 14 tahun 2008

Indonesian law on public information transparency.

Indonesian law on public information transparency.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP

Peraturan Pemerintah RI nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ; Peraturan Gubernur Papua nomor 28 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah Provinsi Papua

Laws and regulations concerning transparency in government and public records transparency in Indonesia.

Peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik

UU 14 tahun 2008, PP 61 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi nomor 2 tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi nomor 02/M/Per/V/2011, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2011, Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi nomor 79/M/Kp/II/2012

Valuing the Invaluable

The Economic Value of Family Caregiving, 2008 Update

In 2007, about 34 million family caregivers provided care at any given point in time, and about 52 million provided care at some time during the year. The estimated economic value of their unpaid contributions was approximately $375 billion in 2007. up from an estimated 350 billion in 2006.

In 2007, about 34 million family caregivers provided care at any given point in time, and about 52 million provided care at some time during the year.