| 013221 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Buku ini mengawali pembahasannya dengan menguraikan kedudukan norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana norma hukum tersebut menjadi norma tertulis yang mengejawantah dalam beberapa bentuk instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, legislasi semu, putusan pengadilan, keputusan dan Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, serta perjanjian. Dan untuk mendapatkan gambaran mengenai aspek historis, pada Bab Dua dijelaskan bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan sejak masa Hindia Belanda sampai dengan saat ini termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yang ada saat itu dan siapa yang berwenang untuk menyusunnya. Bab Tiga buku ini menjelaskan tentang kewenangan dan aspek pembentukan produk hukum daerah, serta bentuk norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan mengenai asas, prosedur, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah, urgensi naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, serta bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap produk hukum daerah, terutama peraturan daerah. Pada Bab berikutnya dikemukakan mengenai kedudukan, fungsi dan materi muatan produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan dan penetapan. Penjelasan penting dalam bab ini adalah uraian tentang bagaimana mengidentifikasi masalah yang akan diatur, tujuan yang ingin dicapai, peraturan perundang-undangan yang terkait (baik vertikal maupun horizontal), termasuk pembahasan tentang bagaimana merumuskan ruang lingkup pengaturan, elemen pengaturan, dan sistematika produk hukum daerah. Selanjutnya Bab Lima menjelaskan mengenai ragam bahasa peraturan perundang-undangan, termasuk apa yang menjadi ciri khasnya sebagai ragam bahasa hukum. Untuk melengkapi pemahaman dalam merumuskan norma hukum dalam redaksi pasal. Bab ini juga menguraikan kategori, relasi, wujud dan sifat norma dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, bab ini mengemukakan dua bahasan penting yang kerap terlewatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu kesalahan teknis penulisan (clerical error) dan pemakaian tanda baca. Buku ini ditutup dengan penjelasan mengenai pengarusutamaan beberapa isu yang harus menjadi dasar dalam penyusunan norma, seperti hak asasi manusia, tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender. Dalam bab ini, diuraikan mengapa ketiga hal tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan produk hukum daerah.
Buku ini mengawali pembahasannya dengan menguraikan kedudukan norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana norma hukum tersebut menjadi norma tertulis yang mengejawantah dalam beberapa bentuk instrumen hukum, seperti peraturan ...
| 009775 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Profesi guru merupakan profesi yang luar biasa. Seorang guru haruslah memiliki niat, nilai, dan tekad yang kuat yang terpatri dalam relung sanubarinya bahwa ia ingin mewakafkan dirinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pujian, harta dan jabatan bukanlah tujuan seorang guru. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Seorang guru harus memberi teladan dan contoh yang baik bagi lingkungannya. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide, serta dan dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Seorang guru tidak mungkin dapat mengembangkan kemampuannya tanpa adanya upaya menambah pengetahuan dan keterampilannya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas. Buku ini tidak hanya berisi tentang konseptual, praktik bagaimana menjadi guru milenial yang profesional, namun juga isu-isu krusial dunia pendidikan, dan pengembangan profesi guru. Who wants to be A teacher? Buku ini sangat pantas dimiliki oleh pembaca yang ingin menjadi guru, para akademisi, pemerhati pendidikan, mahasiswa pendidikan, dan masyarakat luas. Who Wants To Be A Teacher? Menyiapkan Guru Profesional Di Era Global Society 5.0 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Profesi guru merupakan profesi yang luar biasa.
On Parti Islam Semalaysia's victory in Terengganu, in the 1999 general election.
menubuhkan Jawatankuasa Profesional Anak - anak Besut Lembah Klang ( JPABLK ) . Penulis sendiri bersama Ketua Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan , Ustaz Redhuan Mohd Noor ( yang juga anak Besut ) , telah dilantik sebagai Penasihat ...
Kebijakan Moneter dan Makroprudensial merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia guna mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan untuk mitigasi risiko sistemik yang timbul akibat keterkaitan antarinstitusi, serta kecenderungan institusi keuangan untuk mengikuti siklus ekonomi sehingga memperbesar risiko sistemik. Sedangkan kebijakan moneter bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Buku “Perilaku Kebijakan Moneter dan Makroprudensial di Indonesia” membahas secara spesifisik berbagai kebijakan moneter dan makroprudensial di Indonesia disusun dan diimplementasikan. Interaksi antara kebijakan moneter dan makroprudensial akan menghasilkan perilaku yang berbeda guna mencapai tujuan utama, yaitu stabilitas sistem keuangan. Beberapa pembahasan dalam buku ini di antaranya Kelembagaan Bank Indonesia, Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Mikroprudensial, dan Kebijakan Keuangan di Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat dan menambah referensi untuk semua kalangan.
Kebijakan Moneter dan Makroprudensial merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia guna mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
