Sebagai suatu langkah pemantapan atau penguatan sistem demokrasi (konsolidasi sistem demokrasi) salah satu periode yang harus dilewati dalam perubahan sistem ketatanegaraan dari otoritarian sentralistik oligarkis menuju sistem ketatanegaraan demokratis desentralistik adalah melewati beberapa langkah eksperimentasi. Ekseperimentasi tersebut, seperti infrastruktur demokrasi, perumusan perangkat hukum yang utamanya legislasi untuk mengawal jalannya proses perubahan sistem ketatanegaraan, serta paradigmatis uji coba sistem demokrasi. Eksperimentasi itu tentu diarahkan untuk membangun budaya demokrasi dalam konsolidasi sistem demokrasi. Dengan demikian, prasyarat penguatan atau peneguhan demokrasi melalui konsolidasi tidak hanya berpijak pada sistem demokrasi prosedural semata, melainkan menyangkut substansi demokrasi, yakni kultur demokrasi itu sendiri. Penulis memaparkan bahwa sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia proses menuju konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara negara. Oleh karena itu, perubahan regulasi dan praktik politik mengalami percepatan yang tidak terprediksikan. Konsolidasi sistem demokrasi terus berjalan mengingat demokrasi sendiri bukanlah tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal ini, buku Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia ini lebih banyak menyajikan aspek-aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis. Buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi mahasiswa dan siapa pun yang ingin mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Indonesia dalam rangka menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia.
Buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi mahasiswa dan siapa pun yang ingin mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Indonesia dalam rangka menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia.
Sebagai bangsa yang terus maju dan berkembang, hukum tata negara yang dimiliki oleh Indonesia juga terus berubah mengikuti dinamika di segala bidang. Karena itu, buku ini berupaya memberikan paparan komprehensif mengenai hukum tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1992-2002. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku Hukum Administrasi Negara ini ditulis dari pelbagai bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang lama dan terbaru. Disusun secara sistematis dari pokok pangkal paling dasar, yakni Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, lalu memasuki wilayah Hukum Administrasi Negara. Susunan ini sengaja digunakan untuk melihat Hukum Administrasi Negara secara lengkap dan sempurna, yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara.
This treatise on constitutional law is organized around issues, or constitutional functions, rather than being a sequential discussion of the text to the Constitution. Professor Tribe provides analysis of constitutional law doctrine and policy. The text is heavily footnoted with references to treatises, law review articles, the U.S. Code, and Supreme Court cases. Volume I concentrates on the Constitution's provisions for government structure and on how constitutional structure helps guarantee protection of substantive rights and liberties.
Professor Tribe provides analysis of constitutional law doctrine and policy. The text is heavily footnoted with references to treatises, law review articles, the U.S. Code, and Supreme Court cases.
Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan atau Pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan atau Legislatif Drafting selalu mempergunakan pendekatan teori positivisme hukum dan realisme hukum yang dalam implementasinya lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat, seperti keberadaan penguasa pembentuk hukum (baca: undang-undang) dan kelompok mayoritas yang sering disebut mewakili kata “sosial”. Positivisme hukum yang memunculkan aliran normatif yuridis dipergunakan untuk penyusunan dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan dan atau dasar yuridis yang jelas dan pasti. Sementara itu, sosiologis empiris dipergunakan untuk merekonstruksi gejala sosial masyarakat menjadi gejala hukum yang kemudian dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan dengan harapan peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Berpijak dari pemahaman di atas buku ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini tidak sekadar menggunakan pendekatan rule of law melalui pendekataan positivistik yang mengedepankan kepentingan penguasa dan kepentingan mayoritas dalam perspektif multimakna, tetapi juga menggunakan pendekatan rule of ethics.
Penyusunan atau Pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan atau Legislatif Drafting selalu mempergunakan pendekatan teori positivisme hukum dan realisme hukum yang dalam implementasinya lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan dominan ...
Buku Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Teknik Perancangan Kontrak (Pengetahuan Praktis Bagi Pegawai Unit Kerja Hukum Pemerintah Daerah) materinya adalah tentang teknik dan tata cara pembentukan peraturan daerah serta teknik perancangan kontrak. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi pegawai unit kerja hukum pemerintah daerah khususnya dan bagi mahasiswa Ilmu Hukum umumnya. Pengetahuan praktis teknik pembentukan Peraturan Daerah dan teknik perancangan kontrak sangat duperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi daerah dan konsultasi hukum pada Unit Kerja Hukum Pemerintah Daerah.
Buku Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Teknik Perancangan Kontrak (Pengetahuan Praktis Bagi Pegawai Unit Kerja Hukum Pemerintah Daerah) materinya adalah tentang teknik dan tata cara pembentukan peraturan daerah serta teknik ...
Buku ini merupakan kelanjutan dari buku penulis yang terbit di Tahun 2017 “Hukum Kontrak dan Perkembangannya”, didasari rasa keinginan penulis untuk terus bisa eksis dalam berbagi keilmuan, mengingat konsekuensi perkembangan perdagangan dan bisnis juga tentu saja berdampak pula dalam perkembangan hukum kontrak terutama dalam pembuatan rancangan kontrak (contract drafting) yang semakin kompleks dan beragam. Tuntutan terhadap transaksi, baik untuk kepentingan konsumtif maupun bisnis yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak), suatu keharusan yang membawa konsekuensi adanya tuntutan terhadap masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk dapat mengerti dan memahami mengenai kontrak, baik yang terkait dengan materi maupun cara merancang pembuatan dan/atau perumusan kontrak tersebut. Lahirnya buku ini diharapkan mampu membantu kalangan mahasiswa maupun para praktisi dalam merancang sebuah kontrak (contract drafting) sesuai kaedah yang berlaku….salam literasi Indonesia.
Campur tangan negara dalam pembatasan kebebasan berkontrak dapat diartikan baik melalui badan peradilan (pengadilan) maupun melalui peraturan perundangundangan. Hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili persengketaan yang didasarkan ...
Di dalam Buku Ajar Teknik Perancangan Perundang-undangan ini dibahas mengenai Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jenis Peraturan Perundang-undangan, Fungsi Peraturan Perundang-Undangan, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahap-tahap Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Dengan adanya buku ajar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para akademisi, khususnya Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam dalam mempelajari teknis dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
... Hukum Perjanjian “peserta tidak dapat menggunakan ketentuan hukum internalnya sebagai pembenaran atas kegagalannya dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut Stefano Murgia dan Giovanni Rizzoni dan Unit Legal Drafting Parlemen Italia, ...
Pesatnya perkembangan dalam berbagai segi kehidupan manusia terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan selalu akan membutuhkan aturan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya. Dalam dunia perdagangan, peraturan tentang perdagangan memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, undang-undang tentang hukum dagang di buat dan ditetapkan. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, ilmu hukum ternyata juga mengajarkan betapa dokrin (ilmu pengetahuan) yang tersebar dalam beberapa kitab hukum atau buku-buku hukum memegang peranan yang penting untuk mengkaji dan mengungkap kedalaman subtansi hukum (baik secara normatif maupun sosiologis). Untuk itu kehadiran sebuah karya ilmian atau buku hukum haruslah disambut positif untuk menambah perbendaharaan literatur hukum di Indonesia. Menulis buku merupakan kerja yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, komitmen, dan ketelitian. Sri Lestari Poernomo telah membuktikannya dan melakukan dengan sangat baik di sela-sela kesibukan beliau. Buku yang terbit ini merupakan bukti kapasitas beliau sebagai seorang akademisi yang handal, berintegritas, dan berwawasan luas. Akhirnya, kepada pembaca saya ucapkan selamat membaca, menjelajahi dan menikmati Buku Ajar yang ditawarkan oleh penulis. Kepada penulis saya ucapkan selamat atas terbinya buku yang saya yakin sangat bermanfaat dan memperkaya wacana tentang hukum dagang di Indoensia.
Pengantar Hukum Bisnis Internasional Seri 1 Penulis : Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H. Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H.,M.A. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-319-044-2 Terbit : Desember 2020 Sinopsis : Hukum Bisnis Internasional merupakan suatu bahasan yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum dewasa ini. Kegiatan berbisnis yang sudah terjadi lintas negara sebagai akibat dari arus globalisasi pun membawa kita membuka mata untuk lebih mengetahui mengenai asas-asas, prinsip, dari hukum bisnis internasional. Perlu juga mempelajari dari aspek penyelesaian sengketa yang terjadi apabila terjadi perselisihan dalam bisnis internasional tersebut. Buku ini merupakan salah satu pengantar untuk kontribusi terhadap khasanah mengenai hukum bisnis internasional Disusun secara sistematis agar mempermudah mahasiswa memahami hukum bisnis internasional sebagai salah satu mata ajar di Fakultas Hukum Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
