Sebanyak 41606 item atau buku ditemukan

Hukum tatanegara

himpunan peraturan perundangan, surat-surat keputusan dan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah

Analisis dan evaluasi hukum tentang peran lembaga peradilan dalam sengketa pilkada

UU no. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Legal analysis on role of Indonesian courts in dispute settlement of local elections result in Indonesia.

Legal analysis on role of Indonesian courts in dispute settlement of local elections result in Indonesia.

Sistem Hukum Indonesia

Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional

Memahami Indonesia sebagai negara hukum tidak cukup hanya mengetahui dan mematuhi aturan yang berlaku. Jauh lebih penting dari itu kita harus membangun kualitas diri menjadi manusia dan warga negara yang seutuhnya memahami hukum itu sendiri. Dan untuk itulah buku ini hadir.

Memahami Indonesia sebagai negara hukum tidak cukup hanya mengetahui dan mematuhi aturan yang berlaku.

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dalam setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional menerangkan bahwa pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu penge- tahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapaianya derajat kesehatan setinggi-tingginya, yang dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sistem Kesehatan Nasional/ SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan pember- dayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Salah satu sub sistem dari Sistem Kesehatan Nasional/SKN, adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan berperan sebagai pelaksana dari upaya kesehatan dimana secara kuantitas/jumlah dan kualitas/ profesionalisme dan kompetensi perlu mendapatkan perhatian dalam pemenuhan dan ketercukupan distribusi secara adil dan merata, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ...

Hukum Lingkungan: SISTEM HUKUM PERIZINAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

menekankan pada hak-hak sosial ekonomi dan hak untuk mendapatkan sesuatu. ... sebagai hak-hak hukum (positive legal rights), menyeimbangkan kebebasan individu dengan kelompok, kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semua (sosialisme).

Masalah-masalah hukum perdata adat di koordinator pemerintahan Kota (Kopeta) Atambua, kecamatan Tasifeto Timur, kecataman Tasifeto Barat, kecematan Lamaknen, kabupaten Belu, propinsi Nusa Tenggara Timur, daerah hukum pengadilan negeri Atambua, wilayah hukum pengadilan tinggi Kupang

ILMU HUKUM TATA NEGARA

Peristilahan Ilmu Hukum Tata Negara adalah merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Istilah Hukum Tata Negara dapat dianggap identik dengan pengertian Hukum Konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari perkataan Constitutional Law (Inggris). Dari segi bahasa, istilah Constitutional Law dalam bahasa Inggris memang biasa diterjemahkan sebagai Hukum Konstitusi. Namun istilah Hukum Tata Negara itu sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, niscaya perkataan yang dipakai adalah Constitutional Law. Oleh karena itu Hukum Tata Negara dapat dikatakan identik atau dapat disebut sebagai istilah lain dari Hukum Konstitusi.

Peristilahan Ilmu Hukum Tata Negara adalah merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan.

Mengungkap Kerajaan Sribujaye Peradaban Manusia Pertama Di Bumi Ibu Pertiwi Nusantara Hukum Titian Adat

Dalam menelusuri beberapa fakta peradaban kerajaan manusia (Khalifah) pertama dan peradaban kehidupan kerajaan-kerajaan sesudahnya, yang belum terungkap atau masih terselubung tersebut. Penulis yang melanjutkan penelitian dan penelusuran para kundu peturun pemegang amanah sebelumnya, telah mengadakan penelitian dan penelusuran turun langsung ke berbagai tempat yang diduga peninggalan peradaban kerajaan manusia (Khalifah) pertama dan peninggalan peradaban kerajaan-kerajaan sesudahnya, dalam waktu yang cukup lama, yaitu lebih kurang 10 tahun yang lalu secara kontinyu. Dalam proses pencarian dan penelitian ini, penulis pada awalnya hanya melibatkan beberapa orang kundu peturun atau pemegang amanah yang mengetahui sejarah asal usul para leluhur bumi ibu pertiwi Nusantara dari masa ke masa. Namun semenjak para kundu peturun peradaban kerajaan manusia (Khalifah) pertama mendirikan perhimpunan yang bernama Lembaga Sriwijaye Ufuk Timur. Maka penulis, setiap mengadakan penelusuran dan penelitian telah bergabung dan bersama dengan Lembaga tersebut. Sehingga dalam penelitian dan mengembangkan tulisan ini, penulis telah banyak melibatkan kundu peturun dari berbagai daerah, khususnya termasuk dalam wilayah Sumatera Bagian Selatan yang telah tergabung dalam anggota Lembaga Sriwijaye Ufuk Timur, para Tetua adat, para vi tokoh Spiritualis dan para kundu peturun lainnya yang mengetahui sejarah peradaban leluhur di bumi ibu pertiwi Nusantara dari masa ke masa pada zaman dahulu kala. Mengungkap Kerajaan Sribujaye Peradaban Manusia Pertama Di Bumi Ibu Pertiwi Nusantara Hukum Titian Adat ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Mengungkap Kerajaan Sribujaye Peradaban Manusia Pertama Di Bumi Ibu Pertiwi Nusantara Hukum Titian Adat ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Dari Komunal Ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Mingkabau

Buku ini mengulas tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat, yang menjadikannya masyarakat Minangkabau yang komunal menjadi masyarakat yang individual. Perubahan ini mengakibatkan berubahnya tatanan kehidupan masyarakat adat Minangkabau yang sudah membumi. Bab 1 menyajikan tentang teori-teori kajian hukum dan perubahannya dalam, masyarakat dan struktur nagari secara umum. Bab 2 dari buku ini menggambarkan tentang sejarah dan kehidupan masyarakat adat Minangkabau yang komunal dalam bernagari. Perubahan masyarakat adat Minangkabau disajikan pada Bab 3 dan Bab 4 dalam buku ini. Semua perubahan disesuaikan dengan data-data yang akurat dengan menampilkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun gambaran yang terdapat dalam dua bab di atas adalah dominasi hukum negara, masyarakat adat yang komunal menjadi masyarakat yang individual beserta faktor-faktor perubahannya, keterikatan struktur hukum dengan struktur pemerintahan nagari, kebijakan pemerintah dalam nagari dan perubahan struktur kelembagaan masyarakat nagari. Pada Bab 5 menyajikan tentang penyatuan konsep antara hukum adat dan hukum negara. Bab ini menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah nagari dan pemerintah pusat untuk menentukan arah kebijakan dalam mengatur suatu daerah. Penentuan arah kebijakan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang berlaku khusus dalam suatu daerah yang memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lainnya. Selain itu menjadikan hukum negara sebagai alat perlindungan bagi hukum adat agar tetap dapat melestarikan tradisi dan budaya yang sudah ada dan tumbuh lama dalam suatu daerah tertentu. Ketegasan pemerintah dalam memberikan ruang bagi hukum adat untuk tumbuh dan berkembang sangat diperlukan agar konflik-konflik yang ada bisa teratasi secara baik dan benar.

Buku ini mengulas tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat, yang menjadikannya masyarakat Minangkabau yang komunal menjadi masyarakat yang individual.