Sebanyak 453 item atau buku ditemukan

Bahan pokok penyuluh hukum

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Indonesian law on local government.

Indonesian law on local government.

Kebijakan fiskal

teori dan praktek di Indonesia

Pendidikan (Islam) dan Logika Interpretasi

Kebijakan, Problem dan Interpretasi Pendidikan di Indonesia

Memahami pendidikan Islam tidaklah semudah mengurai term 'Islam' dan term 'pendidikan', karena selain berbagai predikat yang melekat di dalamnya, Islam juga merupakan satu substansi dan subjek penting yang sangat kompleks. Karenanya untuk memahami pendidikan Islam berarti kita harus melihat aspek utama misi agama Islam yang diturunkan kepada ummat manusia dari sisi pedagogis. Islam sebagai ajaran yang datang dari Allah sesungguhnya merefleksikan nilai-nilai pendidikan yang mampu membimbing dan mengarahkan manusia, sehingga menjadi manusia yang paripurna. Islam sebagai agama yang rahmatan li al- 'Alamin—holistic—te\ab memberikan way of life bagi manusia menuju kehidupan bahagia—yang tentu pencapaiannya sangat bergantung kepada pendidikan (Priatna, 2014). Dengan demikian ada hubungan resiprokal antara Islam dengan pendidikan. Hubungan antara keduanya bersifat organis-fungsionah, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Islam, dan Islam menjadi kerangka dasar pengembangan pendidikan Islam, serta memberikan landasan sistem nilai untuk mengembangkan berbagai pemikiran tentang pendidikan Islam. Tetapi karena kompleks dan luasnya kajian Islam yang harus diimplementasikan melalui pendidikan, maka banyak persoalan yang dihadapi pendidikan Islam untuk mencapai idealitas Islam itu sendiri. Mulai dari pencapaian tujuan, anggaran, manajerial, tenaga pendidik, kepemimpinan (kepala sekolah), sampai pada interpretasi dan implementasi agama (Islam) yang terjebak pada keshalehan individu dan ibadah spiritual. Agama (Islam) tidak diterjemahkan sebagai sumber nilai dan etik, sehingga dalam konteks kepemimpinan misalnya—sebagaimana diskursusnya terjadi saat ini—ada adagium yang mengatakan lebih baik memilih pemimpin non-lslam yang jujur daripada pemimpin yang nota bene-nya beragama Islam tetapi cenderung korup. Hal ini tidak akan terjadi jika agama (Islam) dipahami sebagai sumber etik, di sinilah urgensinya pendidikan (Islam) untuk memediasi kesenjangan antara pemahaman agama dengan realitas—iman dan amal. Solusi yang menarik—dalam konteks pendidikan—adalah merubah mindsets guru in believe and values, bukan pada materi atau metode tapi pada guru dan semangatnya. Sehingga al-lslamu ya'lu wala yu'la 'alaih menjadi sebuah keniscayaan.

Memahami pendidikan Islam tidaklah semudah mengurai term 'Islam' dan term 'pendidikan', karena selain berbagai predikat yang melekat di dalamnya, Islam juga merupakan satu substansi dan subjek penting yang sangat kompleks.

Potret Buram Politik Kekuasaan

Telaah terhadap Persoalan Politik, Pendidikan dan Kebijakan Keagamaan di Indonesia

Diskursus tentang kebijakan politik dan pendidikan, serta keagamaan di Indonesia sekarang ini cukup memprihatinkan, ada upaya untuk kembali pada politik kekuasaan dengan segala atributnya dan berupaya melanggengkannya. Sehingga banyak sikap politik yang arahnya berbeda 'diberangus' dan 'dimandulkan'. Kasus kriminalisasi ulama, pembungkaman dengan isu dan dalih makar yang terjadi di kampus UGM yang mengindikasikan demokrasi telah mati, yang dalam bahasa Steven Levitsky & Daniel Ziblatt disebutnya dengan istilah How Democracies Die, ironi rencana kebijakan perpindahan ibukota negara di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, Rapor Merah pendidikan kita, politik dinasti kekuasaan, semakin maraknya kasus korupsi yang ironis dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara, konon pundi-pundinya juga mengalir kepada Partai Penguasa untuk kepentingan pemenangan Pilkada serentak, belum lagi ditambah mandulnya peran partai politik untuk mencerahkan atau bahkan mampu memunculkan pemimpin yang 'mencerahkan' dan mampu mengguide Indonesia ke arah yang lebih baik masih jauh dari harapan. Dalam konteks partai politik, praktiknya partai politik masih jauh dari harapan, seperti melakukan proses pengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, partai politik dinilai hanya sebatas sebagai kendaraan atau pemberi tiket, sampai abainya partai politik pada suara kritis publik terhadap persoalan yang menyangkut politik kekerabatan dan korupsi (di daerah).

Diskursus tentang kebijakan politik dan pendidikan, serta keagamaan di Indonesia sekarang ini cukup memprihatinkan, ada upaya untuk kembali pada politik kekuasaan dengan segala atributnya dan berupaya melanggengkannya.

Implementasi hak atas informasi publik

sebuah kajian dari tiga badan publik Indonesia

On the implementation of Indonesian law on public information transparency in Indonesia; cases of Indonesian National Police, Ministry of National Education, and Ministry of Health.

On the implementation of Indonesian law on public information transparency in Indonesia; cases of Indonesian National Police, Ministry of National Education, and Ministry of Health.

Transparansi dan keterbukaan informasi publik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

On legal aspects of freedom access to public information in Indonesia.

On legal aspects of freedom access to public information in Indonesia.

Ilmu ekonomi

untuk konteks Indonesia

Economics; with special reference to Indonesia.

Jika permintaan uang untuk pembayaran internasional harus dipenuhi , harga
emas yang dinyatakan dalam mata uang nasional harus dinaikkan ( berarti ,
devaluasi oleh beberapa negara ) atau beberapa bentuk uang internasional
lainnya ...

Direktori organisasi wanita Indonesia

anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

Directory of the Indonesian Women's Congress.

Tertujunjangnya jajaran Pers Indonesia dalam mengemban dan melaksanakan
misinya 4 . Terwujudnya kehidupan yang sejahtera dilingkungan Keluarga Besar
Pers Indonesia 5 . Terlaksananya kewajiban berperanserta dalam perjuangan ...

2 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan

dilengkapi peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia

Law on citizenship, law on civil administration, and government regulation regarding citizenship in Indonesia.

Law on citizenship, law on civil administration, and government regulation regarding citizenship in Indonesia.