Sebanyak 40 item atau buku ditemukan

Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah

Asuransi pertanian berbasis syariah merupakan jalan keluar untuk masyarakat petani muslim dalam menjamin pengelolaan pertanian dengan mengelola tingkat risiko yang bisa terjadi akibat kegagalan panen. Keberadaan asuransi pertanian berbasis syariah adalah keharusan untuk mencapai salah satu tujuan pemerintah dalam membela dan mendorong petani supaya semakin yakin akan keberpihakan pemerintah untuk para petani. Pola asuransi pertanian syariah menjamin risiko yang bisa muncul dalam pertanian dalam bingkai syariah sehingga memberikan ketenangan batin kepada para petani yang ingin ladang pertaniaannya mendapatkan proteksi yang baik dan benar.

Asuransi pertanian berbasis syariah merupakan jalan keluar untuk masyarakat petani muslim dalam menjamin pengelolaan pertanian dengan mengelola tingkat risiko yang bisa terjadi akibat kegagalan panen.

BAHASA DAERAH DI KALIMANTAN UTARA

Buku Bahasa Daerah di Kalimantan Utara ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis untuk memetakan bahasa-bahasa daerah yang digunakan masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan. Buku ini terdiri atas empat bagian. Bagian pertama merupakan pengantar, yang berisi latar belakang, metode, konsep pemetaan bahasa, dan profil Kalimantan Utara. Bagian kedua merupakan pembahasan lebih detail persebaran bahasa-bahasa daerah di Kabupaten Malinau. Bagian ini terdiri atas gambaran umum Kabupaten Malinau dan bahasa daerah di Kabupaten Malinau. Bagian tiga merupakan pembahasan lebih detail persebaran bahasa-bahasa daerah di Kabupaten Bulungan. Bagian ini terdiri atas gambaran umum Kabupaten Bulungan dan bahasa daerah di Kabupaten Bulungan. Bagian empat merupakan bagian penutup yang berisi catatan akhir pembahasan. Penulis mencoba menghadirkan data secara akurat mengenai persebaran bahasa-bahasa daerah di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan. Sebagaimana kita tahu bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, ditempati tidak hanya suku Dayak, tetapi juga beberapa suku lain yang berasal dari Nusantara, misalnya Jawa dan Bugis yang mendominasi suku pendatang, khususnya di wilayah Kalimantan Utara, maupun Kalimantan pada umumnya. Oleh karena itu, melalui buku ini, penulis mencoba menghadirkan gambaran persebaran bahasa-bahasa daerah, mulai dari bahasa dominan maupun bahasa komplementer yang digunakan masyarakat di dua kabupaten tersebut.

Buku Bahasa Daerah di Kalimantan Utara ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis untuk memetakan bahasa-bahasa daerah yang digunakan masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan.

SEJARAH SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM

Penulis : Dr.SAMSUL BAHRI,MA Ukuran : 15,5 cm x 23 cm Tebal : 183 Halaman ISBN : 978-623-79439-9-0 BLUR : Perjalanan dan dinamika pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dalam Islam merupakan sejarah panjang yang banyak memperikan pelajaran berharga mulai zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Sahabat, Dinasty Ummayyah dan Dinasty Abbasiyah sampai di Indonesia untuk dijadikan momentum dalam memajukan pendidikan Islam. Buku ini menarik untuk dijadikan amunisi dalam perkembangan dunia pendidikan Islam menghadapi era globasiasi dan berusaha menata masa depan lembaga pendidikan Islam dengan berpegang pada tradisi pendidikan Islam yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Dan pada zaman keemasan Islam. Buku ini sangat menarik karena memakai pendekatan sejarah dan ilmu sosial, dalam mengkaji pendidikan Islam. Akhirnya Buku ini menjadi acuan pokok bagi mahasiswa Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (UIN, IAIN, dan STAIN) khususnya pada prodi pendidikan Islam.

Penulis : Dr.SAMSUL BAHRI,MA Ukuran : 15,5 cm x 23 cm Tebal : 183 Halaman ISBN : 978-623-79439-9-0 BLUR : Perjalanan dan dinamika pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dalam Islam merupakan sejarah panjang yang banyak memperikan pelajaran ...

Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia

Pada saat ini cukup banyak buku Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara beredar dalam masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya Amandemen UUD 1945 serta Otonomi Daerah, maka dalam Hukum Tata Negara Indonesia terjadi Reformasi Ketatanegaraan berupa munculnya atau terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945. Atas dasar itulah penulis menyusun buku ini, yang sekaligus melihat korelasi yang signifikan dengan perkembangan Hukum Administrasi Negara. Buku yang cukup menguras pikiran ini, penulis mencoba dalam penyajiannya agak sedikit berbeda dengan buku yang sama, karena dalam buku ini penulis ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa/mahasiswi terkait teori-teori dan praktik ketatanegaraan Indonesia atas peran Hukum Administrasi Negara dalam implementasi Hukum Tata Negara Pusat dan Daerah berdasarkan Pengetahuan (knowledge) dan pengalaman (experience) Penulis baik sebagai Dosen maupun sebagai Pejabat Birokrasi di Kementeri Dakam Negeri RI.

Buku yang cukup menguras pikiran ini, penulis mencoba dalam penyajiannya agak sedikit berbeda dengan buku yang sama, karena dalam buku ini penulis ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa/mahasiswi terkait teori ...

Hukum dan kebijakan publik

Pelaksanaan undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah adalah salah contoh nyata . UU No . 22 / 1999 adalah sebuah produk
hukum yang seyogyanya memiliki sisi kepastian hukum sebagai syarat
mutlaknya .

Politik Negara Atas Pluraritas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indonesia merupakan negara yang bercorak multikultural, termasuk kemajemukan sistem hukum yang seharusnya berlaku dalam masyarakat. Hal ini karena selain berlaku sistem hukum negara (state law) secara de facto juga terdapat sistem hukum adat (adat law), hukum agama (religious law), dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (self-regulation) dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, jika dicermati secara seksama maka paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah pada kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini cenderung bersifat sentralisme hukum (legal centralism), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori negara (rule-centered paradigm). Implikasinya, hukum negara cenderung menggusur, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, karena secara sadar hukum difungsikan sebagai governmental social control (Black, 1976), atau sebagai the servant of repressive power (Nonet & Selznick, 1978), atau sebagai the command of a sovereign backed by sanction (McCoubrey & White, 1996).

Buku Politik Negara Atas Pluraritas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.