Secara etimologis, istilah politik hukum adalah kata terjemahan dari bahasa Belanda rechtpolitiek yang berasal dari dua kata, recht dan politiek. Recht berarti hukum. Kata politiek dalam kamus bahasa Belanda memiliki pengertian beleid. Kata beleid dalam bahasa Indonesia memiliki arti kebijakan (policy). Dengan demikian politik hukum bisa diartikan kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dalam hal ini politik hukum dapat diartikan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.
Secara etimologis, istilah politik hukum adalah kata terjemahan dari bahasa Belanda rechtpolitiek yang berasal dari dua kata, recht dan politiek.
Revolusi teknologi bukan hanya menghasilkanlompatanbesar pada peradaban manusia saat ini, melainkan juga membawa permasalahan baru dengan kompleksitas yang belum pernah ada sebelumnya. Bagi umat Islam, kompleksitas tersebut menuntut pengkajian lebih dalam terhadap fundamental produk Idasik hukum Islam yang telah ada untuk kemudian ditransformasikan ke dalam kajian dan produk lebih kontemporer, sebagai upaya menghadirkan solusi hukum bagi permasalahan kontemporer, baik di bidang muamalat (ekonomi, keuangan) maupun di bidang ibadah. Buku ini mengantarkan fransformasi kajian hukum Islam Idasik tersebut kepada yang lebih modern dan aplikatif. Kajian meiijadi menarik karena di samping transformasi tersebut, buku ini juga menyirroti perkembangan penerapan hukum Islam di Indonesia. Di antara tema utama dalam buku ini: hukum ekonomi syariah: perkembangan dan penerapannya di Indonesia; peradilan agama; prinsip syariah dalam hukum perkawinan: mutah, nikah siri, syiqaq, dan pelaksanaarmya di Indonesia; wasiat dan hibah serta wasiat wajibah; dan contoh kasus berupakajian implementasi hulcum Islam di Madura.Ê ------- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Bagi umat Islam, kompleksitas tersebut menuntut pengkajian lebih dalam terhadap fundamental produk Idasik hukum Islam yang telah ada untuk kemudian ditransformasikan ke dalam kajian dan produk lebih kontemporer, sebagai upaya menghadirkan ...
History of education in Indonesia.
Sebetulnya essensi hakikat telah tersirat dalam AlQur'an , karena AlQur'an
adalah hikmah ( = filsafat ) = ajaranajaran ... ( Al Qur'an surat Yasin ayat 1 ) . an
الکن الأيام والذكر زاد تند ن م ا han ubunge pinatz n keta Aminya : " Demikianlah
kami ...
Peradaban modern dan metode pendidikan barat sebagian besar menggunakan argumentasi skeptisme dan bentuk proses pengumpulan datanya berdasarkan jawaban yang ditemukan tanpa mempertimbangkan norma. Mengingat menurut pemikiran modern, hal ini disebabkan oleh realisasi individual hampir selalu berada dalam konflik dan heterogen. Tentunya konsep tersebut berbanding terbalik dengan metode tradisional di masyarakat kita. Dimana metode tradisional, norma dijadikan pertimbangan dalam proses koleksi data dan bahkan menjadi pondasi dasar dalam sebuah pemikiran. Para intelektual Muslim sekarang mengharapkan adanya pembenaran terhadap metode-metode mereka dan dalam waktu yang sama mengulangi ide-ide tradisional mereka pada konteks yang baru dan memformulasikan konsep baru itu demi menerima cabang-cabang pengetahuan dengan mempertegas kembali realisasi Kebenaran yang diabadikan dalam wahyu Tuhan. Wahyu ini bagi mereka merupakan sumber dari segala pengetahuan demi kepentingan umat manusia yang ditunjukkan kepada manusia modern guna meyakinkannya tentang kemampuan Islam yang tidak terbatas tersebut
Peradaban modern dan metode pendidikan barat sebagian besar menggunakan argumentasi skeptisme dan bentuk proses pengumpulan datanya berdasarkan jawaban yang ditemukan tanpa mempertimbangkan norma.
Seiring dengan menggelindingnya roda reformasi, pendidikan sebagai salah satu isu penting dalam otonomi sebagai produk unggulannya. Maka, pendidikan Islam memiliki bargaining secara politik di tataran elite lokal. Tidak sedikit produk kebijakan pendidikan Islam merupakan hasil komitmen antara eksekutif dan legislatif. Meskipun tidak ada Peraturan Walikota yang secara eksplisit menyuratkan pendidikan Islam, tetapi secara implisit sangat akomodatif terhadap pendidikan Islam. Hal ini merupakan fakta menarik, karena Pemerintah Kota Surabaya mampu “mengawinkan” antara dua ranah kebijakan, yaitu urusan pendidikan yang diotonomikan dengan urusan agama yang diotonomikan dengan urusan agama yang sentralistik di Kementerian Agama. Buku yang ditulis lulusan terbaik tahun 2017 ini layak dibaca oleh praktisi dan pengelola lembaga pendidikan, guru, dosen, widyaiswara, pemerhati pendidikan, pemangku kebijakan dan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sedang mengambil program studi pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam ataupun Manajemen Pendidikan Islam. Dengan mengelaborasi kajian kebijakan di era otonomi, yang tentu kental dengan politik lokal, buku ini diharapkan dapat menambah khazanah dan literatur kajian Politik Pendidikan Islam. Karena itu, saya sangat mengapresiasi hadirnya buku ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Prof. H. Masdar Hilmy, MA, Ph.D. Guru Besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
Seiring dengan menggelindingnya roda reformasi, pendidikan sebagai salah satu isu penting dalam otonomi sebagai produk unggulannya.
