Buku Ajar ini terdiri dari materi mata kuliah Filsafat Komunikasi, yang ditulis dengan tujuan agar mempermudah sistem pengajaran dan pembelajaran bagi mahasiswa Program Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Buku Ajar Filsafat Komunikasi ini sangat dibutuhkan saat proses perkuliahan pada Prodi Ilmu Komunikasi. Mata Kuliah Filsafat Komunikasi ini sebagai salah satu mata kuliah di program studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU, maka penulis merasa mempunyai tanggung jawab yang cukup besar.
Mata Kuliah Filsafat Komunikasi ini sebagai salah satu mata kuliah di program studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU, maka penulis merasa mempunyai tanggung jawab yang cukup besar.
Membaca zaman yang kian angkuh dan bobrok ini, perlu kembali pulang pada daya pikir yang radikal, menggali dan mempertanyakn ideologi-ideologi yang berhamburan dan menimbulkan kesenjangan kehidupan. Pikiran kritis yang filosofis menyobek kedok-kedok busuk yang lahir dari Rahim agama serta melenceng dari sistem pengetahuan, politik, ekonomi, kekuasaan, dan kebudayaan yang dikamuflase. Berangkat dari itu semua, hadirlah berbagai teori kritis filsafat yang seiring dengan kelamnya situasi dan kondisi zamannya, menuju panggilan moral keilmuan itu sendiri. Teori kritis filosofis menjadi steering committee untuk mendobrak proyek rekayasa yang didesain oleh aparat yang berkepentingan. Konsep kritik berangkat dari rasa ingin untuk berjuang demi memerdekakan manusia dari segala belenggu penjajahan dan penindasan, bahkan dari ideologi sekalipun.
Membaca zaman yang kian angkuh dan bobrok ini, perlu kembali pulang pada daya pikir yang radikal, menggali dan mempertanyakn ideologi-ideologi yang berhamburan dan menimbulkan kesenjangan kehidupan.
Buku ini merupakan metamorfosis dari tesis berjudul “Politik Ekonomi Belanda terhadap Lampung pada tahun 1800-1942” yang diterbitkan dengan judul yang sama. Karya ini bertujuan merekonstruksi strategi kolonialis membangun hegemoni melalui serangkaian kebijakan ekonominya atas Bumi Lada, Lampung, negeri yang berpemerintahan marga-marga. Upaya hegemonik yang dilancarkan sejak berdirinya Hindia Belanda hingga kedatangan Jepang yang mengambil alih kuasa, dimulai dengan penguasaan teritorial sampai mengungkungi para penguasa tradisional. Untuk selanjutnya dengan leluasa mengeksploitasi sumberdaya dengan menggencarkan produksi, peningkatan infrastruktur distribusi, pemenuhan konsumsi, dan perekrutan tenaga kerja dengan jalan kolonisasi.
Buku ini merupakan metamorfosis dari tesis berjudul “Politik Ekonomi Belanda terhadap Lampung pada tahun 1800-1942” yang diterbitkan dengan judul yang sama.
Alkamdullilaahirabbil‘alamiin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku “Ekonomi Politik” Buku ini disusun sebagai pedoman bagi, mahasiswa, pelaku pemerintah dalam mempelajari kebijakan ekonomi politik dalam mewujudkan sistem pemerintah yang baik (good gaverment) di suatu negara (Indonesia). Buku pedoman belajar ini tentunya masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat terbuka untuk menerima segala bentuk masukan yang bersifat membangun. Semoga tersusunnya buku ini dapat bermanfaat untuk belajar mengajar, juga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan pendidikan politik di kemudian hari.
Alkamdullilaahirabbil‘alamiin, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya buku “Ekonomi Politik” Buku ini disusun sebagai pedoman bagi, mahasiswa, pelaku pemerintah dalam mempelajari kebijakan ekonomi politik ...
Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Fungsi sederhana pajak adalah membatasi kepemilikan mereka yang kuat dan memberi perlindungan kepada mereka yang secara ekonomi lemah. Lahirnya regulasi yang mengatur pajak daerah membuka ruang pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi perpajakannya untuk memberikan jaminan sosial dan pembangunan yang merata kepada masyarakat. Buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pergulatan intelektual dalam menyelesaikan disertasi doktor pada program studi ilmu politik UGM. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh studi hukum, studi perpajakan, studi ekonomi, studi ilmu politik, birokrat pajak, politisi sebagai dasar dalam merumuskan regulasi, dan siapa saja yang meminati studi mengenai politik perpajakan dan melihat kecenderungan proses politik bangsa yang makin mengukuhkan kemandirian, setidaknya dalam hal penerimaan negara yang makin meningkat. Selamat membaca. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana #PrenadaMedia
Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat.
Buku digital ini berjudul "Hukum dan Ekonomi Politik", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Teori Hukum Kritis" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Hukum dan Ekonomi Politik", merupakan buku yang berisi tentang "Pengantar Teori Hukum Kritis" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Hingga saat ini persoalan relasi antara Islam dan politik/kekuasaan terus mengalami perkembangan dan menimbulkan pemikiran dan aliran yang berbeda. Di Indonesia, belum ditemukannya formulasi relasi yang "menguntungkan" bagi umat Islam dalam konfigurasi politik nasional, diyakini banyak pihak sebagai salah satu --jika bukan satu-satunya-- penyebab merebaknya gerakan radikalisme Islam yang masih memimpikan terwujudnya apa yang mereka sebut sebagai Negara Islam. Buku ini mengurai sejarah persinggungan Islam dan kekuasaan, serta konfigurasi politik Islam di Indonesia terutama sejak bergulirnya masa reformasi.
Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para ahli hukum kenegaraan masih bervariasi dalam memberi definisi tentang konstitusi. Ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar, tetapi juga ada pendapat yang menyatakan Undang-Undang Dasar itu pengertian konstitusi secara sempit Sedangkan pengertian konstitusi secara luas tidak hanya memiliki pengertian Undang-Undang Dasar saja, melainkan ruang lingkupnya luas, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara. Menurut Bagir Manan, 1
Istilah konstitusi yang digunakan dalam judul ini maksudnya adalah konstitusi dalam pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
