Sebanyak 23804 item atau buku ditemukan

PENYIMPANAN ARSIP SIDIK JARI DI KEPOLISIAN SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Di zaman modern seperti sekarang ini, seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari.5 Sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama. Kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah. Ukuran : 13x20 cm 88 halaman

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 6 ayat 1 “Badan Publik berhak menolak memberikan inforamasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 6
ayat ...

Keterbukaan dalam pasar modal

On capital market, financial disclosure of environmental liabilities under the securities laws, and investor reliabilities in Indonesia.

Laporan Saldo Laba , Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan , Laporan Lain serta materi penjelasan yang ... standar tersebut menunjuk berlakunya standar akuntansi yang diterapkan dan berlaku di pasar modal internasional .

Keterbukaan kehidupan politik

Political openness (glasnost) in Indonesia.

... justru melalui pengenalan pribadi itulah banyak informasi bisa disampaikan .
Hal - hal yang meragukan bisa ditanyakan dan jawaban yang konfidensial bisa
diberikan , lebih banyak dari yang dapat diberikan secara formal di depan publik
.

HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA

HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA PENULIS: SYAHRUL MUSTOFA Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7933-64-9 Terbit : April 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Saat ini, trend sengketa informasi publik di Komisi Informasi maupun di pengadilan terus meningkat. Belum banyak referensi hukum yang membahas tentang “Hukum Keterbukaan Informasi Publik” dari sudut kajian hukum materil dan hukum formil. Melalui buku ini, diharapkan ada pedoman bagi semua pihak untuk menemukan jalan keadilan substantif dan keadilan prosedural atas sengketa informasi publik. Buku ini membahas tentang : pertama, konsepsi hukum materil tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP), melihat sisi susbtansi atau isi hukum UU KIP secara komprehensif, mulai dari paradigma hukum keterbukaan informasi, sejarah, pokok pikiran, sasaran, asas-asas, tujuan, dampak serta isi konsepsi dan perdebatan tentang jenis informasi publik dan klasifikasi Badan Publik, hak dan kewajiban, serta lembaga Komisi Informasi; sifat dan kedudukannya, tugas pokok dan fungsinya, dan dengan segala permasalahannya. Kedua, tentang model penyelesaian sengketa informasi publik. Pembahasan mencakup; konsepsi hukum acara sengketa informasi publik di Komisi Informasi, Pengadilan Negeri dan PTUN. Pembahasan mencakup mulai dari; lingkup sengketa, obyek sengketa, legal standing, batas waktu permohonan, prosedur dan tahapan persidangan, alat bukti, jenis dan isi putusan, hingga eksekusi disertai bahasan tentang tantangan dan kelemahan konsep maupun praktek penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi maupun di Pengadilan. Buku ini penting untuk dibaca terutama bagi praktisi hukum (Advokat, Hakim, Polisi, Jaksa), akademisi (Dosen dan Mahasiswa), Badan Publik Negara (Pusat dan Daerah), Badan Publik Bukan Negara (NGO, ormas dan lainnya), serta masyarakat sebagai pemohon/pengguna informasi publik. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA PENULIS: SYAHRUL MUSTOFA Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7933-64-9 Terbit : April 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Saat ini, trend sengketa informasi publik di Komisi Informasi maupun di ...

Kontroversi sekitar kebebasan pers

bunga rampai masalah komunikasi, jurnalistik, etika, dan hukum pers

Journalistic ethics, Indonesian press law, and freedom of the press; collection of articles.

Journalistic ethics, Indonesian press law, and freedom of the press; collection of articles.

Hukum Dan Etika Bisnis

Perubahan kehidupan sosial di masyarakat turut serta mempengaruhi etika, sopan santun maupun tata krama yang terjadi, tidak jarang membawa kebingungan bagi sebagian banyak orang atau golongan orang. Banyak orang telah merasa kehilangan pegangan, dan tidak tahu seharusnya bertindak atau berperilaku atau memilih apa. Keadaan ini justru dimanfaatkan oleh para pihak untuk menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai jawaban atas kebingungan tadi. Cukup banyak orang merasa terombang-ambing meniru sehinga terjebak pada kata ikut-ikutan. Di sini etika bisa menolong orang untuk kapabel menghadapi secara kritis dan objektif bermacam-macam ideologi yang timbul. Pemikiran kritis bisa menolong untuk melakukan evaluasi rasional dan objektif, dan tidak gampang terpancing oleh bermacam-macam alasan yang tak mendasar. Sikap kritis yang dimaksud di sini, bukan suatu sikap yang menolak pandangan baru atau juga menerima begitu saja, tetapi justru melakukan penilaian kritis untuk memahami sudah sejauh mana ide-ide baru tersebut bisa diterima dan seberapa jauh sikap harus dengan tegas untuk menolak. Hukum Dan Etika Bisnis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Hukum Dan Etika Bisnis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon sarjana hukum mengenai etika profesi hukum untuk nantinya bisa menjadi sarjana yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika moral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.

Pengertian Etika Profesi , menurut Kaiser dalam ( Suhrawardi Lubis , 1994 : 6-7 )
, adalah “ Etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk ...
Misalnya : jurnalistik dan pers , pemogramer , medis atau dokter , dan lain
sebagainya .

Hukum Bisnis di Indonesia

Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah

Perkembangan bisnis saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, walaupun mengalami kemajuan terkadang bisnis yang dijalankan tidak selamanya berjalan mulus, karena bisa jadi bisnis yang dijalankan mengalami kerugian, bangkrut, wanprestasi atau persengketaan lainnya yang berakibat terjadinya persoalan hukum, untuk itu dalam mengatur suatu bisnis diperlukannya statutory law (hukum perundang-undangan). Undang-undang yang mengatur tentang bisnis di Indonesia sudah diatur sejak zaman kolonial Belanda, akan tetapi demi memperkuat hukum bisnis di Indonesia maka dibuatlah Undang-undang yang mengatur tentang persoalan hukum bisnis secara eksklusif. Dalam buku ini penulis membahas tentang aturan-aturan hukum bisnis yang ada di Indonesia baik itu tentang ruang lingkup pengertian hukum bisnis, pendirian atau perizinan usaha, perlindungan, hingga membahas bagaimana menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam bisnis. Selain itu juga, buku ini mengulas bagaimana hukum bisnis di Indonesia dalam perspektif syariah. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Undang-undang yang mengatur tentang bisnis di Indonesia sudah diatur sejak zaman kolonial Belanda, akan tetapi demi memperkuat hukum bisnis di Indonesia maka dibuatlah Undang-undang yang mengatur tentang persoalan hukum bisnis secara ...