Sebanyak 19112 item atau buku ditemukan

Hasil Lokakarya Inventarisasi, Penentuan Skala Prioritas dan Metodologi Penelitian Masalah-Masalah Bimbingan Masyarakat Beragama

laporan

laporan Proyek Penelitian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa (Indonesia). 1. HASIL2 PENELITIAN PENDIDIKAN AGAMA UNTUK
PERBAIKAN PENDIDIKAN AGAMA Oleh : Drs . Sudarno M.Ed.Admin ...

METODOLOGI PEMBELAJARAN: STRATEGI, PENDEKATAN, MODEL, METODE PEMBELAJARAN

Buku ini berbeda dengan kebanyakan buku Strategi Pembelajaran lain atau buku yang beredar di pasaran. Bedanya adalah pola buku ini mendekati kebutuhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kependidikan di Indonesia. Di samping itu, buku ini lebih operasional karena dilengkapi dengan model-model pembelajaran yang siap dioperasionalkan, dan juga dilengkapi dengan temuan-temuan penelitian tentang pembelajaran, persepsi, minat, sikap dan hasil belajar.

Buku ini berbeda dengan kebanyakan buku Strategi Pembelajaran lain atau buku yang beredar di pasaran.

Undang-Undang Pers memang lex specialis

Issues on freedom of the press related to implementation of press law as a special law in Indonesia.

Issues on freedom of the press related to implementation of press law as a special law in Indonesia.

Kontroversi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Ibarat Pedang Bermata Dua

KABAR itu mengejutkan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal.Beberapa saat setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dua pekan lalu, selarik pesan pendek masuk ke telepon selulernya.Ada sejumlah pasal di dalam undang-undang baru itu yang bisa “mengirim” wartawan ke penjara.

KABAR itu mengejutkan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal.Beberapa saat setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dua pekan lalu, selarik pesan pendek masuk ke telepon selulernya.Ada ...

Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

"Materi apa saja yang paling menarik dan perlu disajikan dalam implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik? UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang berlaku pada tanggal 21 April 2008 dalam implementasinya telah mengalami 2 peristiwa yang menarik perhatian publik. Pertama, judicial Review (Uji Materi) ke Mahkamah Konstitusi Pasal 27 (3) yang dilakukan oleh pemohon Sdr. Eddy Cahyono, Nenda, Amrie, PBHI, AJI, LBH Pers, yang berdasarkan Putusan No. 2/PUU-VII/2009 MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima..."

... PENGETAHUANILMUDig ita l p (Pelaku, Produser Rekaman Suara, Lembaga Penyiaran) DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) RAHASIA DAGANG u TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OBJEK BIDANG HKI • Hak.

Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang

"Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Saat ini, informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Masyarakat atau bangsa yang tidak well informed akan tertinggal dan bahkan dengan mudah ditindas oleh pihak lain. Informasi menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang hendak mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, Good Public Governance (GPG), artinya ada kepastian hukum, transparan, akuntabilitas, dan profesional. GPG harus menegakkan kepastian hukum, seperti melakukan tindakan konkret dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui model tanya jawab yang disajikan dalam buku ini, kita akan dengan mudah dan cepat memahami: + mengapa kita, sebagai warga negara, sangat membutuhkan UU KIP + materi-materi apa yang disajikan dalam UU KIP + bagaimana penerapan dan implikasinya dalam hidup kita sehari-hari + informasi apa yang dikategorikan sebagai kekecualian + bagaimana bila muncul sengketa karena informasi publik tersebut + dll."

"Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)?

Iyanae surĕ powada-adaengi Undang-undangna sinina to-Wajoe

3 pers . ) . Het Boeginesche werkwoord soe , of met het voorvoegsel má : másoe ,
uitgaan , naar builen gaan , vergelijkt Dulaurier met het Mal . māsoq , ingaan ,
binnengaan . Zeker geen klein verschil ! Maar stellig nog vreemder klinkt zijne ...

Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945

Indonesian constitutional law; collection of articles.

Secara konkrit kedua arahan ini membatasi kebebasan pers di Indonesia .
Apabila pembatasan kebebasan ini kita rumuskan secara negatif , maka :
Wartawan Indonesia ataupun pers di Indonesia ; - Tidak bertentangan dengan
Ketuhanan ...

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2008 beserta nota keuangannya

Di bidang komunikasi dan informasi , kemerdekaan pers dan media massa saat
ini masih belum mampu dipahami dan dimanfaatkan sebaik - baiknya oleh
semua pihak , termasuk oleh kalangan pers sendiri sebagai sarana pencerdasan
dan ...