Sebanyak 2253 item atau buku ditemukan

Bimbingan Praktis Fiqih Ibadah

Bimbingan praktis fiqih ibadah Disertai dalil-dalil yang terpercaya Ringkas, jelas, dan bernas

Bimbingan praktis fiqih ibadah Disertai dalil-dalil yang terpercaya Ringkas, jelas, dan bernas Kiblat Buku Utama

Fiqih Ibadah Basa Sunda

Urusan fiqih, utamana fiqih ibadah, kacida pentingna dina kahirupan, sabab raket patalina jeung kasalametan urang, pangpangna jaga di aherat. Ku sabab kitu, eta urusan teh kudu enya-enya dipikaweruh ku sakumna umat Islam, sangkan amal ibadah urang luyu jeung papagon katut conto Kangjeng Rosul saw. Almarhum Ustad Muh. Syarief Sukandi ngadadarkeun urusan ibadah kalawan jentre. Pedaranana sarwa ringkes tur dijugjug perluna bae, malar babari kahartina. Sakur babagian anu dipedarna salawasna diwuwuhan ku dalil anu dicutat tina al-Quran reujeung Hadis, malar anu maracana teu ngarasa mangmang.

Ku sabab kitu, eta urusan teh kudu enya-enya dipikaweruh ku sakumna umat Islam, sangkan amal ibadah urang luyu jeung papagon katut conto Kangjeng Rosul saw. Almarhum Ustad Muh. Syarief Sukandi ngadadarkeun urusan ibadah kalawan jentre.

EPISTEMOLOGI FIQIH NAWAZIL Metode Penyelesaian Problematika Kontemporer

EPISTEMOLOGI FIQIH NAWAZIL Metode Penyelesaian Problematika Kontemporer Penulis : Dr. Helmi Basri, Lc., MA. Editor: Dr. NURHADI, M.Sy., MH., M.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-898-3 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Pesatnya perkembangan zaman sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dibendung. Kemajuan tersebut berpengaruh besar dalam interaksi kehidupan umat manusia, bahkan hampir pada semua lini kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, zakat, haji dan lain sebagainya. Maupun yang terkait dengan muamalah seperti dalam transaksi ekonomi dan keuangan serta berbagai problematika hukum kontemporer yang disebabkan oleh kecanggihan teknologi tersebut. Perkembangan hukum yang terjadi tersebut menuntut adanya kecerdasan para fakar dan yurisprudensi Islam dalam menyikapi peristiwa apapun yang terjadi dalam setiap ruang dan waktu, dan solusi yang ditawarkan haruslah selalu mengacu kepada legalitas formal syariat Islam dengan memadu antara orisinalitas dengan modernitas. Artinya setiap nawazil yang terjadi harus memiliki ruang untuk disoroti secara syar`i tanpa mengabaikan hal yang bersifat prinsip dalam syariat itu sendiri.Oleh karenanya memiliki konsep utuh dalam fiqih nawazil merupakan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat Islam saat ini mengingat kemajuan dan perkembangan zaman yang begitu pesat yang semuanya memiliki andil tersendiri dalammenghadirkan berbagai masalah baru dalam kehidupan. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

... mencuri, dan lain sebaginya yang berlandaskan kepada kepada ayat-ayat Al- Quran yang memang qath`i maka hukumnya adalah ... dan juga tidak ada pahala bagi mengerjakan, seperti makan dan minum, membaca majalah dan lain sebagainya.

Essentials of Management and Leadership in Public Health

Managing a modern public health system requires skills drawn from diverse fields including business, education, and government. Essentials of Management and Leadership in Public Health offers public health students broad exposure to the interdisciplinary skills and knowledge needed to effectively manage and lead public health organizations today. This book covers the full spectrum of essential competencies required to manage public health organizations, from communication and cultural proficieny to leadership, relationship building, ethics, and program planning.

This book covers the full spectrum of essential competencies required to manage public health organizations, from communication and cultural proficieny to leadership, relationship building, ethics, and program planning.

Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen (Teori dan Aplikasi)

Penulisan buku ini merupakan ide dari para praktisi dan dosen dari berbagai penjuru di tanah air, dan dituangkan dalam bentuk kolaborasi. Buku ini berjudul Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen (Teori dan Aplikasi) yang terdiri atas tiga belas bab, membahas mengenai teori tentang ilmu adminsitrasi dan manajemen serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyusunan buku ini dapat berjalan dengan baik, karena adanya kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah memberikan kontribusinya. Secara khusus, terima kasih kepada Media Sains Indonesia sebagai inisiator book chapter ini.

Komunikasi Ritual Komunikasi ritual yaitu sebuah komunikasi yang sering digunakan atau dilakukan dengan cara kolektif. Komunikasi ini, disampaikan dalam suatu acara atau kelompok seperti upacara perkawinan, acara ulang tahun, sungkem, ...

MANAJEMEN STRATEGIK (sebuah kajian dalam Pendidikan Islam)

Buku ini, di samping secara akademis sangat diperlukan, juga sekaligus memberikan arah yang jelas bagaimana operasi ilmu Manajemen Strategis ini diterapkan untuk membangun kemajuan LPI dari aspek manajerial dan leadershipnya. Dengan karya-karya semacam ini, yang tergabung dalam sistem keilmuan program studi MPI, kita dapat berharap secara bertahap stigma terhadap LPI sebagai lembaga pendidikan “yang tahan hidup, banyak masalah, dan tidak maju” itu dapat kita atasi.

Buku ini, di samping secara akademis sangat diperlukan, juga sekaligus memberikan arah yang jelas bagaimana operasi ilmu Manajemen Strategis ini diterapkan untuk membangun kemajuan LPI dari aspek manajerial dan leadershipnya.

Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri. Perubahan UUD 1945 sesungguhnya dilakukan untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat besar dan merambah ke bidang legislatif dan yudikatif. Dalam bidang legislasi, pascareformasi konstitusi, terjadi pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang kekuasaannya semula berada di tangan presiden sekarang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ATAS TANAH KAS DESA PASCA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional oleh instansi maupun perusahaan swasta untuk keperluan mendirikan bangunan, atau pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan dibutuhkan tanah. Tanah yang dibutuhkan oleh instansi dan perusahaan swasta dapat berasal dari tanah negara, tanah ulayat, atau tanah hak.

... 5. peribadatan; 6. pendidikan atau sekolah; 7. pasar umum; 8. fasilitas pemakaman umum; 9. fasilitas keselamatan umum; 10. pos dan telekomunikasi; 11. sarana olahraga; 12. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; ...

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

Kajian Konsep, Kebijakan dan Implementasi

Masalah yang paling krusial dalam kebijakan adalah tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan (policy content) dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan (policy context). Faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya tingkat kesenjangan tersebut, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh kerena itu, fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan EMIS-PTKIS. Untuk menjelaskan masalah tersebut, digunakan kerangka berpikir analisis kebijakan publik terutama dari perspektif implementasinya (George Edward III). Dari perspektif ini, kebijakan EMIS di PTKIS, hanya akan dapat diimplementasikan, jika didukung oleh adanya komunikasi, sumberdaya, kesiapan, dan struktur birokrasi yang tepat dan memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Unit analisis penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu 15 PTKIS di wilayah II Jawa Barat dan Banten, yang dianggap mewakili keseluruhan wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi terkait masalah penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan EMIS kurang efektif, sehingga para pelaksana kebijakan menganggap bahwa; Peran komunikasi belum sepenuhnya tepat waktu, lengkap, relevan, dan komprehensif; Sumber daya, manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan informasi belun bersinergi antara satu dengan yang lainnya, dalam membantu proses manajemen; disposisi belun mendukung, struktur birokrasi, belum mampu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, yang faktual, memberikan timbal balik yang positif terhadap pelayanan mutu terstandarisasi, serta menjadi media komunikasi efektif. Maka penelitian ini merekomendasikan kepada; Pimpinan PTKIS, diharapkan selalu pro aktif melakukan komunikasi internal dan ekternal, Para pelaksana EMIS, sejatinya selalu meningkatkan keahlian; Pemerintah, (Dijen Pendis/Kopertais), untuk merubah paradigma, pola fikir sumber daya manusia agar lebih professional, Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini, dapat dijadikan acuan untk penelitian selanjutnya dalam rangka perbaikan kedepan. Apabila metodologi dan temuan penelitian ini dinilai kredibel dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam meneliti kasus sejenis pada lembaga lainya.

Masalah yang paling krusial dalam kebijakan adalah tahap implementasi, karena selalu ada kesenjangan antara isi kebijakan (policy content) dan lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan (policy context).