Sebanyak 643 item atau buku ditemukan

Buku Ajar Akuntansi Syariah: Landasan dan Implementasi Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah

Buku ini menghadirkan pemahaman mendalam tentang realitas industri keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada implementasi akuntansi pembiayaan dalam tiga dimensi kunci: Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah. Dimensi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mudharabah Penulis mengurai betapa pentingnya transparansi dalam akad mudharabah, yang menjadi pijakan utama transaksi kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Risiko pembiayaan mudharabah, yang sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah, menjadi sorotan khusus. Dimensi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Musyarakah Buku ini membahas seberapa baik pengakuan dan pengukuran transaksi kerjasama dalam bisnis melalui akad musyarakah. Bagaimana modal disertakan dan bagaimana keuntungan dan kerugian dibagi menjadi fokus utama. Dimensi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Murabahah Melalui dimensi ini, pembaca akan meresapi bagaimana bank syariah mencatat dan mengukur akad jual beli barang melalui akad murabahah. Tahapannya, dari pengakuan transaksi hingga pembiayaan produk seperti KPR, ditelusuri dengan menggunakan panduan PSAK No. 102. Murabahah, Musyarakah, dan Akuntansi Mudharabah Bagian kedua buku membawa pembaca lebih dekat ke tiga konsep kunci: Murabahah sebagai transaksi jual beli dengan markup, Musyarakah sebagai perjanjian kerjasama, dan Akuntansi Mudharabah sebagai uniknya prinsip bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pembaca diajak memahami konsep-konsep ini dan bagaimana mereka meresapi prinsip-prinsip syariah. Buku ini menjadi panduan komprehensif bagi mahasiswa, praktisi keuangan, dan pembaca umum yang ingin mengeksplorasi dunia akuntansi syariah dan implementasinya dalam konteks keuangan syariah Indonesia.

... Syariah (PSAK) 102 tentang akuntansi murabahah. Adapun ruang lingkup dari PSAK 102 ini mengikat pihak-pihak berikut: 1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Koperasi Syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun ...

EKONOMI MAKRO ISLAM

Sebagai agama dan pedoman hidup, Islam telah memberikan solusi atas permasalahan ekonomi saat ini. Kemiskinan, pengangguran, kelangkaan dan ketimpangan ekonomi merupakan masalah ekonomi yang tidak pernah ada habisnya bahkan menimbulkan masalah baru. Alat dan prinsip ajaran Islam seperti Tauhid, Khilafah, Persatuan dan Keadilan merupakan nilai inti yang membawa kebahagiaan bagi manusia dalam pemenuhan kebutuhannya.

Arwin, S.E., M.Si. Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with ... macro economics and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekomi makro Islam adalah sebuah pengetahuan ...

Pendekatan Sosiologi dan Antropologi dalam Pendidikan

Secara sosiologi pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi kegenerasi, agar kehidupan masyarakat berkelanjutan, dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara. Sosial budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan hampir setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari unsur sosial budaya. Dengan mempelajari metode pendidikan kebudayaan maka antropologi bermanfaat bagi pendidikan. Dimana para pendidik harus melakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena kebudayaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat bersifat unik, sukar untuk dibandingkan sehingga harus ada perbandingan baru yang besifat tentative.

... belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. multikultural (multicultural education) merupakan respn ...

Manajemen Multikultural dalam Satuan Pendidikan

Buku Ajar ini adalah suatu buah pikiran dalam para penulis terkait implementasi manajemen multikultural dalam satuan pendidikan.

... Multikultural " . Jurnal Edueksos , 3 ( 2 ) , 23-44 . Suparta , M. ( 2008 ) . Islamic Multicultural Education . Al Ghazali Center . Suryana , Yaya , dan R. ( 2015 ) . Pendidikan Multikultural : Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa ...

Studi Kelayakan Bisnis (Teori dan Aplikasi)

... KELAYAKAN BISNIS (Business Feasibility Study), Medan: CV. Manhaji Medan, 2019. Yacob, Ibrahim, 2005, Studi Kelayakan Bisnis, Bandung, RINEKA CIPTA. Juniarta,Pande Putu dkk., 2023, Kewirausahaan dan bisnis, Bali, penerbit intelektual ...

KONTRIBUSI EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan, yang merupakan tujuan utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong investasi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya sebagai sistem keuangan alternatif tetapi juga sebagai instrumen penting yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.

... Monetary System (Menuju Sistem Moneter yang Adil), Islam and the Economic Challenge (Islam dan Tantangan Ekonomi), The Future of Economics ... Islam dengan ekonomi kapitalisme 22 | Kontribusi Ekonomi Syariah.

Program Inovatif untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Karakter Siswa SD

Buku "Program Inovatif untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Karakter SD" membahas berbagai program inovatif yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) serta pengembangan karakter siswa. Dengan pendekatan yang komprehensif dan praktis, buku ini menyajikan strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh pendidik, calon pendidik, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Buku ini tidak hanya memberikan panduan praktis bagi para pendidik, tetapi juga menginspirasi mereka untuk terus berinovasi demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Dengan program-program yang diuraikan dalam buku ini, diharapkan kualitas pendidikan di tingkat SD dapat meningkat secara signifikan, dan karakter siswa dapat terbentuk dengan baik, mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan.

... Sekolah Dasar. AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 6(2), https://doi.org/10.24252/auladuna.v6i2a10.2019 196. Jannah, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar. Pendas: Jurnal ...

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dilarang. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau penal policy. Bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik serta memberikan pedoman kepada pembuat Undang-undang (kebijakan legislatif, kebijakan aplikatif, kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Dalam kebijakan legislatif merupakan tahapan yang strategis karena menentukan tahap-tahap berikutnya. Hal ini mengingat pada saat perundang-undangan pidana akan dibuat maka akan ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya Undang-Undang itu, perbuatan apa yang dipandang untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, ini berarti menyangkut proses kriminalisasi. Indonesia adalah negara hukum, demikian rumusan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum maka semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai tujuan negara harus mendasarkan pada Undang-Undang yang telah ditetapkan. Hukum sebagai dasar Pemerintah untuk menjalankan Pemerintahan dan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Kepentingan individu masyarakat dan negara terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Perubahan masyarakat yang dinamis ini perlu diatur di dalam hukum. Proses pembuatan hukum harus mendasarkan pada nilai-nilai atau jiwa bangsa, sehingga tidak bisa langsung diterima konsep hukum yang berasal dari luar. Jati diri bangsa inilah yang merupakan filter masuknya nilai-nilai dari bangsa lain.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dilarang.

Bunga Rampai “Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak”

Pemenuhan hak-hak anak merupakan fondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Tidak boleh ada seorang anak yang diabaikan dalam memperoleh haknya di manapun dia berada, dan bagaimanapun kondisinya, termasuk anak penyandang disabilitas, karena anak-anak tersebut juga mempunyai hak yang sama di berbagai bidang kehidupan.

... perlindungan hak perempuan dan anak, ACWC telah menyusun Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Children in ASEAN (DEVAWC). Deklarasi tersebut memperkuat komitmen ASEAN dalam ASEAN Declaration on the Elimination of ...

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

Peran pendidikan kewarganegaraan saat ini menjadi lebih strategis jika dihubungkan dengan fenomena kehidupan bangsa dalam dasa warsa terakhir ini, yang mengindikasaikan terjadinya degradasi etik, moral, dan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Karena kondisi tersebut, pembangunan karakter merupakan salah satu yang sangat urgen dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi. Sehubungan dengan hal di atas, maka pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wahana pembangunan karakter bangsa (national character building) dan gerakan revolusi mental yang dilaksanakan melalui pendidikan formal. Oleh karenanya, misi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah dalam rangka membentuk warga negara yang baik, berbudi pekerti dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.

... Civic culture inilah dipandang menjadi misi penting pendidikan “civic” maupun “citizenship” untuk mengatasi “political illertacy” dan “political apatism”. Semua negara yang formal menyatakan dirinya sebagai demokrasi (117 negara) ...