| 015821 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Buku ajar Bahasa Indonesia adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan perkuliahan. Buku Ajar Bahasa Indonesia ini disusun dengan harapan agar setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis secara komprehensif berbagai masalah yang berkaitan dengan: pendahuluan (latar belakang bahasa indonesia), sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam Indonesia, konsep bahasa dan fungsi bahasa, ragam dan laras bahasa, penulisan ejaan dan tanda baca, kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan, paragraf atau Alenia dalam teks, penulisan karya ilmiah, karya tulis akademik, proposal dan laporan kegiatan, karya ilmiah, diskusi, moderator, notulen. Buku Ajar Bahasa Indonesia ini disusun dengan model kuliah secara daring dan luring yang diharapkan akan dapat memperdalam penguasaan mahasiswa akan setiap materi yang akan dipelajari.
Buku ajar Bahasa Indonesia adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan perkuliahan.
| 013113 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Buku ini menghadirkan pandangan holistik terhadap manajemen keuangan syariah, mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks bisnis dan keuangan.
Buku ini menghadirkan pandangan holistik terhadap manajemen keuangan syariah, mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks bisnis dan keuangan.
| 012574 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Etika profesi adalah suatu pedoman perilaku dan sikap profesional yang harus dipatuhi dalam seluruh aspek serta dunia kerja. Etika profesi mencakup nilai-nilai, prinsip, dan norma moral yang mengatur tindakan dan perilaku profesional. Prinsip-prinsip dalam etika profesi yaitu integritas. Profesional harus menjalankan tugas dengan integritas dan kejujuran. Tanggung jawab profesional harus atas tindakan dan keputusan serta harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepada mereka. Keadilan dalam profesional harus menjalankan tugas dengan adil dan tidak diskriminatif.
... Manajemen Aparatur Sipil Negara. Depok: Rajawali Pers. Kahpi, H. S., Mahmud, T. A., Guli, & Subroto, D. E. (2022). Peran Organisasi Komitmen Dalam Memediasi Profesionalisme dan ... Sekolah, dan Etika Profesi terhadap Kinerja 175.
Buku Manajemen Digital Marketing ini menyajikan panduan komprehensif dalam memahami, menerapkan, dan mengukur strategi pemasaran digital, khususnya di industri pelayaran. Dimulai dari konsep dasar hingga inovasi platform digital, buku ini membahas kesenjangan kapabilitas, pengukuran kinerja, serta praktik nyata pemasaran digital. Diperkuat dengan teori-teori manajemen mutakhir dan studi kasus model bisnis digital seperti Uber dan Airbnb, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, profesional pemasaran, dan pengambil kebijakan di era transformasi digital. Pendekatannya menyeluruh, berbasis riset, serta aplikatif dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.
... Management, 32(3), 177-185. https://doi.org/10.1016/S0019- 8501(02)00261-4 Thakur, R., & AlSaleh, D. (2018). A ... pendidikan maritim. Smart Global Nusantara Arleiny, A., Suwondo, I., Huda, S., Wulandari, R. S., & Jamaludin, M ...
Pemahaman terhadap konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan segala peraturan dan ketentuan yang menyangkut ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Konstitusi adalah hukum dasar dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Setiap peraturan perundang-undangan merujuk pada konstitusi sebagai acuannya. Materi dalam buku ini dipaparkan dalam sepuluh bab, yaitu (1) Sejarah Pertumbuhan Konstitusi, (2) Teori Konstitusi, (3) Perubahan Konstitusi, (4) Konstitusi dan Negara, (S) Faktor-faktor Daya lkat Konstitusi, (6) UUD 194S: Konstitusi Indonesia, (7) Analisis Yuridis Beragamnya Naskah UUD 194S, (8) Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (9) Konvensi dan Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia, (1 0) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Buku ini sesuai dengan mata kuliah Hukum Konstitusi yang diajarkan di Fakultas Hukum/ Sekolah Tinggi Hukum. Mata kuliah Hukum Konstitusi diajarkan untuk memudahkan mahasiswa hukum dalam memahami berbagai bentuk hukum konstitusi, baik secara khusus maupun umum yang menyesuaikan dengan perkembangan di Indonesia. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada Jurusan HTN (2001), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (200S), dan Doktor llmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur (2016). Telah menghasilkan delapan buku ajar dan tulisan ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, prosiding dan jurnal internasional. Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H., meraih gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi llmu Hukum Sumpah Pemuda (2008), kemudian meneruskan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (2009) dan saat ini sedang menempuh Program Doktor llmu Hukum pada Universitas Borobudur. Telah menghasilkan buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2016) dan beberapa tulisan yang dimuat di jurnal nasional, prosiding dan jurnal internasional.
... constitution'. Dicey serang sarjana Inggris yang mula-mula mempergunakan istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan menyatakan bahwa Hukum Tata Negara (Constitutional Law) yang terdiri atas dua bagian, yaitu 1. Hukum Konstitusi (The ...
Buku Hukum Pemerintahan Daerah membahas tentang hukum pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Konsep Negara Kesatuan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu atau undang-undang Pemerintahan Daerah yang pernah ada.
... Local and Regional Government , A Comparative Analysis of Advanced Democratices ; Edward Elgar ; Cheltenham , UK ... law , Expanding Legal Relations in a contracting World , CONTESTING Decentralization : transnational Policy ...
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.
