Sebanyak 1421 item atau buku ditemukan

International Studies

An Interdisciplinary Approach to Global Issues

This book provides a much-needed classroom text in international studies that is genuinely interdisciplinary in its approach. International Studies focuses specifically on five core disciplines; history, geography, anthropology, political science and economics, and describes them in relation to one another, as well as their individual and collective contributions to the study of global issues. The expert authors also emphasize the continuing importance of area studies within an interdisciplinary and global framework, applying its interdisciplinary framework to substantive issues in seven regions: Europe, East Asia and the Pacific, South and Central Asia, sub-Saharan Africa, the Middle East and North Africa, Latin America and North America. This new edition has been completely updated and substantially revised with two new chapters on Media, Sovereignty and Cybersecurity and Sustainable Development. This disciplinary and regional combination offers a useful and cohesive framework for teaching students a substantive and comprehensive approach to understanding global issues.

This book provides a much-needed classroom text in international studies that is genuinely interdisciplinary in its approach.

The Nonfarm Sector and Rural Development

Review of Issues and Evidence

In most developing countries, the rural labor force is growing rapidly, but rural employment opportunities are dwindling. This paper brings together empirical evidence on the nonfarm sector and analyzes policies for its future development. It examines the linkages between the farm and nonfarm sectors and between the nonfarm sector and urban enterprises, and considers ways the government can promote rural employment.

In most developing countries, the rural labor force is growing rapidly, but rural employment opportunities are dwindling.

International Studies

An Interdisciplinary Approach to Global Issues

This core text is the first to provide a much-needed interdisciplinary approach to international studies. Emphasizing the interconnected nature of history, geography, anthropology, economics, and political science, International Studies details the methodologies and subject matter of each discipline then applies these discipline lenses to seven regions: Europe; East Asia and the Pacific; South and Central Asia; sub-Saharan Africa; the Middle East and North Africa; Latin America; and North America. This disciplinary and regional combination provides an indispensable, cohesive framework for understanding global issues. The fully updated fourth edition includes four new global issues chapters: The Refugee Crisis in Europe; The Syrian Civil War and the Rise of the Islamic State; Global Climate Change; and The Globalization of Modern Sports.

This core text is the first to provide a much-needed interdisciplinary approach to international studies.

The Other World

Issues and Politics of the Developing World

Accurate, authoritative, and comprehensive, Optics, Fourth Edition has been revised to provide readers with the most up-to-date coverage of optics. The market leader for over a decade, this book provides a balance of theory and instrumentation, while also including the necessary classical background. The writing style is lively and accessible. For college instructors and students.

The market leader for over a decade, this book provides a balance of theory and instrumentation, while also including the necessary classical background. The writing style is lively and accessible. For college instructors and students.

The Contemporary Middle Eastern Scene

Basic Issues and Major Trends

The contributions to this volume are based on papers read at an international confer ence held in Hamburg in May 1978. Some of them are reprinted in their original form, others have been slightly modified in order to incorporate more recent findings. Since the overall concern is Middle Eastern development the various contributions deal with a wide range of problems. Studies on the Middle East are more often than not one-sided because of the pre dominating interest in the Arab-Israeli conflict and the economic factors relating to the supply of oil. At the Hamburg Conference, however, the participants concentrated main lyon examining such aspects of the situation as are far too often relegated to the side lines. In order to illustrate what those neglected topics are one should refer to two major examples: 1) the religio-cultural identity of Arabs and Israelis, 2) the tackling of political issues in Arab and Israeli literature.

The contributions to this volume are based on papers read at an international confer ence held in Hamburg in May 1978.

Collaborative governance : Suatu konsep penguatan kelembagaan dalam dunia investasi

Selama dekade terakhir, konsep baru tata kelola pemerintahan yang disebut “Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif atau disebut dengan Collaborative Governance” telah dikembangkan. Konsep tata kelola pemerintah ini menyatukan berbagai stakeholder bersama forum beserta lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus atau kesepakatan bersama. Dalam buku ini kami melakukan studi analisis yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dengan tujuan menguraikan konsep umum dari Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance). Dalam melakukan melakukan studi meta-analisis ini kami mengadopsi konsep yang disebut dengan '‗pendekatan berturut-turut‖ dengan menggunakan sampel dari literatur Internasional untuk mengembangkan bahasa umum dalam menganalisa tata kelola pemerintahan kolaboratif secara berurutan serta menguji konsep ini terhadap studi kasus tambahan dengan upaya dalam menyempurnakan dan mengelaborasi sebuah konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) ketika kami menganalisa studi kasus dalam dunia investasi Berbicara tentang investasi maka yang terlintas dibenak kita yaitu suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal sehingga entitas yang paling terlibat tentu saja sektor swasta karena topik utama dari Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) tidak bisa vi terlepas dari pembahasan mengenai adanya konsep rekan kerja (partnership). Salah satu perwujudan konkret dari Collaborative Governance pada saat ini adalah adanya konsep Public Private Partnership. Konsep partnership atau kemitraan antara pemerintah dengan swasta sudah menjadi hal yang umum dan bukan hal yang tabu lagi dalam melaksanakan suatu pembangunan dalam rangka penyelengaraan pelayanan publik. Berbeda dengan masa lampau, dalam hal penyediaan infrastrukturdan pelayanan publik hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini sektor swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) mesti ikut terlibat dalam penyelengaraan pelayanan publik. Meskipun kontemporer ini Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) mungkin memiliki pengelolaan yang modis karakter konsep yang kurang rapi dalam membahas bagaimana pemerintah berkolaborasi mencerminkan konsep ini meluap terhadap banyak eksperimen lokal namun sayangnya seringkali hal itu sebagai reaksi terhadap kegagalan konsep tata kelola pemerintahan sebelumnya. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif hadir sebagai tanggapan atas kegagalan implementasiyang mengalir dengan biaya tinggi dan politisasi atas regulasi konsep tata kelola pemerintahan sebelumnya. Konsep ini telah dikembangkan sebagai bentuk alternatif untuk kepentingan kelompok yang pluralis dan kegagalan mengelola akuntabilitas (terutama karena kewenangan para ahli banyak ditolak). Buku ini juga akan membahas Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif sebagai suatu konsep penguatan kelembagaan yang mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk berkolaborasi dimana hal yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif disini merupakan desain kelembagaan dari para pemangku vii kepentingan. Akses kepada proses kolaboratif itu sendiri mungkin terletak pada masalah desainnya yang paling mendasar. Siapa yang seharusnya termasuk didalam proses kolaboratif? Tidak mengherankan jika menemukan bahwa tulisan tentang ukuran Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif bahwa proses harus terbuka dan inklusif. Kami juga menemukan bahwa Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) mensyaratkan dimasukkannya perusahaan swasta dan kewenangan organisasi publik itu secara tradisional telah dikembangkan menjadi upaya sebuah model pemerintahan konvensional. Konsep ini berbasis inklusi yang luas dimana tidak hanya merupakan refleksi dari semangat kolaborasi yang terbuka serta menjadikan pemerintahan yang kooperatif. Hal ini adalah inti dari proses legitimasi berdasarkan (1) kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk berunding dengan entitas yang lain tentang hasil kebijakan dan (2) klaim bahwa hasil kebijakan mewakili konsensus yang berbasis luas. Dalam buku ini kami mendefinisikan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) sebagai proses yang 'berorientasi konsensus sekalipun menunjukkan bahwa konsensus pada dasarnya tidak selalu tercapai. Masalahnya di sini adalah apakah semua keputusan kolaboratif yang harus dikembangkan secara formal membutuhkan konsensus. Dalam kolaborasi yang para ahli pelajari konsensus dilihat sebagai mempromosikan representasi sudut pandang individu dan mendorong lebih banyak kerja sama. Namun, aturan konsensus sering dikritik karena mengakibatkan hasil denominator paling umum. Akan tetapi konsep ini juga dapat memungkinkan pemerintah mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan meskipun dimungkinkan bagi proses kolaboratif untuk memulai dengan viii konsensus yang prosedural dan kemudian kembali ke prosedur lain dalam kasus kebuntuan yang lainnya. Oleh karena itu buku ini akan membahas bagaimana strategi dalam menguatkan kelembagaan dalam proses kolaborasi. Dalam konteks organisasi banyak diskusi yang berkembang yang menekankan pendekatan multipihak (multistakeholder) serta berbasis pada masyarakat (civil society). Organisasi masyarakat atau organisasi lokal lainnya perlu mendapat perhatian lebih. Entitas semacam ini biasanya lebih berfungsi memecahkan masalah-masalah sosial sehingga memudahkan pemerintah dalam memetakan masalah yang ada di tengah masyarakat dengan berkolaborasi dengan entitas tersebut. Dengan demikian penguatan kelembagaan perlu menekankan pada penguatan organisasi di tingkat lokal pula. Proses pembangunan di masa lalu lebih memperhatikan penguatan kelembagaan di lapisan atas. Biaya, tenaga dan perhatian pada penguatan organisasi pemerintah sangat besar. Kekuatan utamanya biasanya dipegang oleh sektor swasta (private sector) dengan kemampuan mereka dalam menguasai segala dimensi dan unsur modal kelembagaan yang diperlukan. Dari permasalahan dan perdebatan teori diatas maka penyusun mengambil judul buku yaitu: Collaborative Governance (Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi).

Selama dekade terakhir, konsep baru tata kelola pemerintahan yang disebut “Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif atau disebut dengan Collaborative Governance” telah dikembangkan.

Mining Environment Management Manual

This Mining Environment Management Manual is developed for the benefit of the entire mining industry in the Country. The Manual has been designed in such a manner that it can be easily used by the engineers and environmentalists in the mining complexes in their efforts for the management of mining environment. The Manual presents the existing status and comprehensive overview of all the aspects of mining environment. Since environment is a developing subject the user of the Manual is suggested to, wherever necessary, consult the web-sites of MOEF and other concerned organizations for the latest status. The manual in nineteen chapters outlines the following for the benefit of the users. 1. Broad details of the mineral mining industry in the country. 2. Policies, legislation, standards and procedures for establishing and operating the mines covering an environmental overview of the national policies and the policies of the mining companies, mining and environmental legislations and standards, site selection, environmental clearance, forestry clearance, and the various formats to be filled or establishing and operating the mines. 3. Preparation of the environmental management plans (EMPs) of the mining projects. 4. Environmental monitoring. 5. Mining methods commonly used in the Indian coal and non-coal mineral industry. 6. Environmental impacts of mining on society, ecology, land, water regime and atmosphere. 7. Environmental impact assessment (EIA). 8. Environmental management measures required in mineral mining including the assessment of quality of life, development of R&R packages, development of surface and underground water bodies, replantation of trees, formation and management of soil and overburden dumps, environmental aspects of blasting, land reclamation and rehabilitation planning, mine fires, acid mine drainage, inundation, noise modeling, etc. 9. Mine closure comprising of legislative and social necessity of mine closure in the Indian context, mine closure planning for underground and opencast mines, and format for mine closure planning in project report. 10. Procedure for environmental performance auditing and evaluation. 11. Land acquisition and optimization of land requirement for mining and associated activities, and rehabilitation and resettlement. 12. Land use planning in mining areas. 13. Risk assessment and disaster management. 14. Environmental aspects of tailing storage. 15. Use of geographical information system in environmental management in mining areas. 16. Utilization of fly ash in mines. 17. Environmental economics. 18. Roles of executives in environmental management in mining areas. 19. Do's and don'ts in environmental management planning and implementation. The manual in simple English aims at to attract attention of one and all concerned with the management of mining environment. The manual will be useful to the following categories of the people in the mining complexes in the Country and Abroad. · Mine planners in planning and designing of the mining activities and integration of environmental management measures in the mining methods. · Mine operators in implementing the environmental management measures, monitoring and compliance of legislation. · Regulatory agencies and their executives in developing a better understanding of the mining environment related aspects and implementing the legislation. · Research workers in planning, designing, and undertaking research and development activities. · Educationists in imparting the knowledge and know-how to the participants in various academic and human resource development programs. · The Non-Governmental Organizations (NGOs) in developing a better understanding of the mining environment and assisting the mineral industry in effective implementation of the environmental management efforts. · The people in the mining complexes in developing the understanding of various aspects of the management of mining environment. In addition the Manual will be an important addition to the knowledge base in the libraries of all the institutions and organizations associated with mining and environmental management. The user is advised to read the Manual carefully and understand the various topics discussed and then use their own wisdom and the suggestions made in the Manual in design, planning, implementation and monitoring of the mining activities. The legislative aspect of mining environmental management is dynamic and time to time changes are made in the Acts. Rules and Regulations by the Central and State Governments. The user is therefore advised to get abreast with the latest developments through the web-sites of the MOEF and the Central and State Pollution Control Boards and other regulatory agencies, e.g., DGMS, IBM, etc.

Infrastructure, Medical, Educational and other Social Welfare Facilities In the underdeveloped areas when the mining activities commence there is definitely an improvement in the infrastructure, medical, educational and other social ...

China, the West and the Myth of New Public Management

Neoliberalism and its Discontents

In the West, innovations in new public management (NPM) have been regarded as part of the neoliberal project, whilst in China, these reforms have emerged from a very different economic and social landscape. Despite these differences however, similar measures to those introduced in the West have been adopted by the Chinese state, which has largely abandoned the planned economy and adopted market mechanisms in the pursuit of improved economic efficiency and growth. Evaluating the results of these reforms in both China and the West between 1978 and 2011, this book shows that despite substantial improvements in economic efficiency in both cases under consideration, there have been considerable negative impacts on the distribution of wealth, access to public services, levels of poverty, public health, and the incidence of crime. Further, this book explores the different results of NPM in China and the West and the conclusions Paolo Urio draws have timely significance, as he suggests that China has been able to change its policies more rapidly and thus more effectively respond to the challenges posed by the current economic crisis. Drawing on both Western and Chinese sources, this innovative book compares the consequences of their public management reforms, taking into account the impact on both the economy and society. As such, this book will be of great interest to students and scholars working in the fields of Chinese studies, Asian studies, business, economics, strategic public management and comparative studies in capitalism and socialism.

Third, the government has invested heavily in higher education, not only in infrastructure facilities, but also in the training of researchers and professors, many of whom have spent some time (in some cases several years) abroad.

MEMBANGUN PONDOK PESANTREN, MEMBANGUN GENERASI KHAIRA UMMAH Pendekatan Manajemen & Tata Kelola

Buku ini memuat berbagai hal yang (barangkali) perlu dipertimbangkan dalam membangun sebuah pondok pesantren. Sebagaimana kita ketahui, saat ini minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke pondok pesantren cukup tinggi. Karena itu, pembangunan dan pengembangan pondok pesantren perlu ditingkatkan dalam merespon setiap tantangan yang ada.

Tampaknya pola konvergensi inilah yang banyak dilakukan pesantren terakhir ini, lain menyelenggarakan pendidikan MI/SD Pesantren, Mts/SMP, MA/SMU/SMK, yang mana kurikulum pendidikannya mengacu sekolah/madrasah oleh pemerintah, ...

Konflik Sosial dan Resolusi Konflik di Perguruan Tinggi

Konflik merupakan sunnatullah yang berarti sesuatu yang berjalan sesuai aturan alam atau sesuatu yang pasti akan terjadi, maka dari itu konflik dan manusia pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena konflik merupakan bagian dari keniscayaan dalam kehidupan manusia (min lawazim al-hayat). Berarti, tidak berlebihan kalau kebanyakan pakar mengatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai pertikaian, pertentangan atau perselisihan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dimana masing – masing dari salah satu pihak berupaya untuk menundukkan, menghancurkan dan menyingkirkan pihak lain dengan menggunakan kekerasan atau dengan cara yang lain. Walgito (2010) mengemukakan bahwa konflik adalah situasi di mana dua orang atau lebih tidak setuju terhadap hal -hal yang berkaitan dengan keadaan atau aktivitas yang tidak memiliki kecocokan. Keragaman sosialkultural didalam sebuah bangsa atau negara memiliki intensitas konflik lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa atau negara yang struktur sosialnya bersifat homogen.

Konflik merupakan sunnatullah yang berarti sesuatu yang berjalan sesuai aturan alam atau sesuatu yang pasti akan terjadi, maka dari itu konflik dan manusia pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.