Sebanyak 447 item atau buku ditemukan

Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi dari Kuasa Negara ke Dominasi Pasar

Perubahan dari masa Orde Baru menuju Reformasi, turut membentuk pengaturan ulang bagi berjalannya akumulasi kapital dan relasi kekuasaan negara. Pada masa Orde Baru kekuasaan berjalan secara terpusat. Kebijakan publik menjadi kewenangan tunggal dari pemerintah di bawah kendali rezim otoriter Soeharto. Walaupun liberalisasi pasar telah dibuka di pertengahan 1980-an, tetapi kepentingan akumulasi kapital harus bernegosiasi dengan rezim penguasa agar mendapatkan konsesi. Sementara kuasa pendisiplinan oleh negara menjadi peranti agar rakyat menuruti kehendak penguasa. Proses demokrasi dikekang dengan dalih stabilitas dan pembangunan ekonomi nasional. Gerakan rakyat didepolitisasi dengan kebijakan massa mengambang (floating mass). Namun, pada perkembangannya, perlawanan terhadap kuasa negara-kapitalistik versi Orde Baru tetap bermekaran. Pada tahun 1998, kuasa negara yang telah dibangun dan dipertahankan selama lebih dari 32 tahun pada akhirnya runtuh oleh angin perubahan. Krisis ekonomi, gerakan rakyat, dan perpecahan di kelas elite menjadi pemantik jatuhnya rezim Soeharto. Seperti bunga di musim semi, cita-cita perubahan tumbuh bermekaran menghiasi era baru yang disebut “Reformasi”. Proses demokratisasi secara politik mulai terjadi. Akan tetapi bunga-bunga yang mekar itu mulai layu ketika ketimpangan ekonomi justru semakin melebar, ekonomi nasional terkoyak, dan pemaksaan “pembangunan” untuk tujuan akumulasi kapital telah mengorbankan rakyat kecil. Dapat dibilang, setelah terjerat oleh kuasa negara, Indonesia kini terkurung dalam rezim dominasi pasar. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini mengulas tentang kebijakan publik di Indonesia yang berada dalam pusaran perubahan ideologi dari kuasa negara ke dominasi pasar. Perubahan rezim dan relasi kuasa, turut mengubah proses pengaturan yang dilakukan oleh negara, kekuatan bisnis, dan gerakan rakyat. Buku ini dengan pendekatan studi kritis, analisis historis dan komparatif menyediakan analisis tajam terhadap kondisi ekonomi politik Indonesia pasca 20 tahun Reformasi. Buku ini menunjukkan bahwa di tengah keruwetan politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Indonesia, selalu ada alternatif lain untuk membawa perubahan ke arah keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi sebagian besar rakyat.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini mengulas tentang kebijakan publik di Indonesia yang berada dalam pusaran perubahan ideologi dari kuasa negara ke dominasi pasar.

Antara Pasar dan Politik: BUMN di Bawah Dahlan Iskan

"Kepemimpinan Dahlan Iskan atas BUMN sejak 2011 boleh dibilang fenomenal. Dengan sifat urakannya, Dahlan?seorang tokoh ?swasta? yang bertekad melaksanakan reformasi BUMN dengan cara yang demonstratif?telah membuat sejarah, tradisi kerja BUMN, dan dunia politik berlangsung dinamis. Di satu pihak, sebagai Menteri BUMN, Dahlan adalah bagian dari the authorized power structure. Maka dia seharusnya terikat dengan berbagai prosedur dan etika yang berlaku. Namun, sebaliknya, dia justru membawa wewenang yang diperolehnya ke dalam lapangan the unauthorized power structure. Hal ini telah menimbulkan gejolak politis, seperti pertentangan Dahlan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya. Benarkah keberhasilan reformasi BUMN sulit dilakukan jika proses pergerakannya melulu berada di dalam struktur kekuasaan? Apakah kebijakan Dahlan yang urakan itu?sebagai the politics of public stage?akan mendapat dukungan dari aktoraktor di luar kekuasaan resmi, dan dapat berubah menjadi wahana aliansi kekuatan di luar partai politik? Buku ini menjawabnya."

Inflasi yang meninggi telah mendorong tight money policy (kebijakan uang ketat), yaitu dengan menaikkan suku bunga ... tak ada sesenpun unsur modal swasta dalam aliran modal internasional, maka sampai dengan 2005 mencapai US$491 miliar.

Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.

Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Obama On Sharia Law

The Sharia Law are the rules and the belief structure that governs the complete body of Islam. The term refers to the way of operation or more specifically the framework that governs the public and private life of the citizens. This is particular to the individuals who practice Islam or who live in an area that is based on Islamic beliefs. The Sharia Law refers to all aspects of everyday life which includes economics, banking, politics, business, sexuality and other societal issues. There is no single, uniform, outline of the law however it refers to a combination of laws that are guided by the Hadith, the Quran and the precedents. This book will cover some of the different areas of the Sharia Law and the view point of Obama’s administration towards the Law.

This book will cover some of the different areas of the Sharia Law and the view point of Obama’s administration towards the Law.

Obama on Sharia Law

The Sharia Law are the rules and the belief structure that governs the complete body of Islam. The term refers to the way of operation or more specifically the framework that governs the public and private life of the citizens. This is particular to the individuals who practice Islam or who live in an area that is based on Islamic beliefs. The Sharia Law refers to all aspects of everyday life which includes economics, banking, politics, business, sexuality and other societal issues. There is no single, uniform, outline of the law however it refers to a combination of laws that are guided by the Hadith, the Quran and the precedents. This book will cover some of the different areas of the Sharia Law and the view point of Obama's administration towards the Law.

This book will cover some of the different areas of the Sharia Law and the view point of Obama's administration towards the Law.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Sejumlah Polemik - Seri III

Masyarakat dihebohkan dengan munculnya video "syur" di Internet yang sosok pelakunya mirip presenter Luna Maya dan Cut Tari serta penyanyi Ariel Peterpan. Jika benar ketiganya "pemain" dalam video itu, mereka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara.

Sejumlah pihak, dari Komisi Penyiaran sampai Kementerian Komunikasi dan Informatika, sibuk mempersoalkan peredaran video mesum itu. Para guru mendapat kesibukan tambahan karena harus merazia telepon seluler para siswa.

Undang-Undang Pilkada: Gubernur, Bupati, dan Walikota

PILKADA merupakan pesta demokrasi terbesar bagi negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, wajib hukumnya untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai PILKADA. Buku ini berisi Undang-Undang PILKADA terbaru dan terupdate, Selain itu, buku ini dilengkapi juga dengan peraturan-peraturan mekanisme pelaksanaan PILKADA baik peraturan lama maupun peraturan terbaru. Buku ini akan menuntun Anda untuk memahami pelaksanaan PILKADA secara lengkap dan tuntas. Sehingga Anda akan mengikuti pelaksanaan Pilkada dengan baik. Dengan begitu anda ikut perpartisipasi dengan aktif dan baik dalam pesta demokrasi Negara. Buku ini cocok juga untuk pemilih pemula.

(2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik. (3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang ...

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Sejumlah Polemik - Seri II

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan dakwaan terhadap Prita Mulyasari, yang dianggap mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni International, Tangerang, Kamis pekan lalu. Ketua majelis hakim, Karel Tuffu, mengatakan bahwa UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik belum bisa diterapkan untuk menjerat Prita. “Prita bebas,” kata Karel.

Beberapa alasan penolakan antara lain kekhawatiran menimbulkan dampak pada penyiaran atau pemberitaan. Nuh pun meminta usul tersebut dikaji lagi terlebih dulu. Draf itu keluar dari laci lagi tatkala Tifatul menggantikan jabatan mereka.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

Yang dimaksud dengan lembaga nonstruktural, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat ...