Sebanyak 447 item atau buku ditemukan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Buku ini memposisikan diri sebagai upaya strategis untuk membangun kemampuan warga negara dalam wacana berpikir kritis dan merefleksikan kajian teori dan praktik secara das sein dan das sollen tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka upaya strategis yang penulis tawarkan tersebut untuk menciptakan warga negara yang Pancasilais dan warga negara Indonesia yang ber kemapanan masa depan sebagai estafet peradaban bangsa. Dengan meningkatkan daya berpikir kritis menjadi bekal bagi warga negara terhadap persoalan dan tantangan Pancasila dari era ke era sekaligus merefleksikan tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan berpikir dan alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai jawaban atas segala persoalan bangsa dan negara, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat diwujudkan dan diimplementasikan dalam kualitas kehidupan secara individu maupun sosial. Adapun isi pembahasan atau konten yang termuat pada buku ini terdiri dari beberapa kajian, yaitu; Pengantar Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; Pancasila Dalam Konteks Historis; Pancasila Dalam Konteks Politis; Pancasila Dalam Konteks Filsafat; Pancasila Dalam Konteks Demokrasi; Kewargaan Global (Etnisitas, Nasionalis dan Kosmopolitian); Politik Kewargaan (Kritik dan Partisipasi Publik); Hak Asasi Manusia dan Kewargaan; Isu-Isu Kewargaan (Radikalisme dan Intoleransi).

Buku ini memposisikan diri sebagai upaya strategis untuk membangun kemampuan warga negara dalam wacana berpikir kritis dan merefleksikan kajian teori dan praktik secara das sein dan das sollen tentang Pendidikan Pancasila dan ...

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KOMPARATIF KONSTITUSI DENGAN UUD 1945)

Pembahasan Konstitusi tersendiri dalam buku referensi ini memang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komperhensif dan holistik kepada mahasiswa menyangkut konstitusi. Oleh sebab itu cakupan materi konstitusi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ini cukup luas dan padat. Faktor itulah yang menyulitkan penulis untuk mengkompilasikannya dengan materi lain yang pada umumnya dimuat dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan. Biarlah bagian materi Pendidikan Kewarganegaraan lainnya, seperti Pancasila, Identitas Nasional, Demokrasi Indonesia, Hak Asazi dan Rule Of Law, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia akan dibahas secara terpisah dalam buku tersendiri.

Setelah menamatkan pendidikan di SMA 1 Selat pada tahun 2008, penulis sempat bekerja sebagai tenaga keamanan (Security) diberbagai perusahaan. Sambil bekerja pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial

Penulisan buku ini muncul atas pertimbangan dan pengamatan di beberapa daerah yang gerah akibat ulah oknum yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat akan tetapi mengedepan-kan kepentingan pribadi. Buku ini terdiri dari sembilan bab diantaranya membahas BAB I sejarah perpolitikan, konsep negara kesatuan, warga negara dan bentuk-bentuk ideologi. BAB II esensi dari politik hukum mulai dari sejarah lahirnya politik hukum, manfaat dan kegunaan politik hukum serta cakupan politik hukum itu sendiri. BAB III memahami secara jelas pengertian kebijakan, kebijaksanaan serta cara membuat perda. BAB IV memahami esensi yang mendasar dari penerapan Pemerintahan Daerah serta mengajak mahasiswa untuk memahami sistem pergantian kepala daerah yang tersandung tindak pidana. BAB V fungsi dan tugas partai politik. BAB VI penggunaan keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kegunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Penerapan otonomi daerah dan yang menyebabkan menjadi negara gagal. BAB VII Pengambil kebijakan atau pembawa suatu negara adalah seorang nahkoda dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya. BAB VIII roda pemerintahan atau kenegaraan baik dari perspektif hukum (undangUndang) maupun ekonomi. BAB IX membahas tentang ketatanegaraan.

Penulisan buku ini muncul atas pertimbangan dan pengamatan di beberapa daerah yang gerah akibat ulah oknum yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat akan tetapi mengedepan-kan kepentingan pribadi.

Kolase Hukum, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, Dan Nasionalisme

Tulisan-tulisan dalam buku ini di bagi dalam enam bagian yang diklasifikasikan sesuai dengan tajuk masing-masing tulisan. Secara berurutan di setiap bagian memuat tulisan yang bertemakan: Reformasi Birokrasi; Hukum, Kesehatan, dan HAM; Kebijakan Hukum Pidana; Demokrasi; Catatan Pemerintahan Daerah; Nasionalisme. Setiap tulisan di masing-masing bagian tersebut kendati dalam satu tajuk yang sama namun tentu isu yang dibahas cukup beragam

Tulisan-tulisan dalam buku ini di bagi dalam enam bagian yang diklasifikasikan sesuai dengan tajuk masing-masing tulisan.

Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia.

Refleksi Dan Gagasan Kebijakan Fiskal

Buku ini memang lain daripada yang lain karena ditulis oleh seorang akademisi yang pernah terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal di pemerintah. Berbagai penilaian, refleksi dan gagasan yang diungkap dalam buku ini merupakan referensi yang tak ternilai bagi pengambilan keputusan serta pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mempelajarinya. Yang lebih menarik adalah meskipun Penulis sudah berada di luar pemerintahan, ia tetap objektif dalam memberikan analisis. Kebijakan kontroversial seperti dana DAPIL, IPO Krakatau Steel, Bank Century, ACFTA, BBM dan TDL dibela secara lugas dan tegas. Kebijakan dasar seperti reformasi birokrasi, pajak, infrastruktur, Exit IMF dan G20 diungkap makna dan arti pentingnya. Saya mengenal Anggito Abimanyu sebagai sosok yang profesional dan konsisten. Selamat membaca. —Chairul Tanjung, Pimpinan PARA Grup dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Membaca buku Dr. Anggito Abimanyu bukan hanya membaca buku ekonomi dan teori, tetapi lebih jauh lagi, seperti mengalami dan mendalami kebijakan ekonomi yang hidup dengan seluk-beluk fakta ekonomi politik yang dinamis, rumit dan sesekali sengit. Pembaca akan menyerap pemikiran teoretis sekaligus pengalaman berharga Penulis sebagai pengambil keputusan (""decision maker"") di dalam kancah kebijakan ekonomi. Buku ini adalah refleksi nyata dari pengalaman selama lebih dari sepuluh tahun menyangkut kebijakan penting di negeri ini, seperti reformasi birokrasi, masalah risiko fiskal, sektor riil dan integrasi dengan ekonomi global, masalah anggaran dan korupsi. Dengan membaca buku ini kita menjadi kaya karena pikiran kita bisa mendalami kebijakan orang yang mengalaminya. —Didik J. Rachbini, Guru Besar Ilmu Ekonomi, Pengajar pada Universitas Mercu Buana dan Pasca Sarjana UI, Anggota DPR RI 2004-2009 Sebagai bekas murid, saya merasa bangga atas terbitnya buku fenomenal oleh guru saya ini. Buku ini bukan saja ditulis oleh seseorang yang pernah terlibat dalam pengambilan kebijakan di bidang fiskal, tapi juga akademisi andal. Topik-topik di dalam buku ini termasuk sangat kontroversial, seperti masalah utang, divestasi, IMF dan DPR. Saya belum pernah membaca tulisan yang demikian kaya akan topik dalam bahasa populer dan objektif. Tulisan Wisnu Nugroho dan Profesor Emil Salim telah menambah kualitas kepribadian seorang Anggito Abimanyu. Dan saya merasa terhormat untuk memberikan dukungan. Selamat membaca. —Anies Baswedan, Alumnus FE-UGM, Rektor Universitas Paramadina–Jakarta"

Selamat membaca. —Chairul Tanjung, Pimpinan PARA Grup dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Membaca buku Dr. Anggito Abimanyu bukan hanya membaca buku ekonomi dan teori, tetapi lebih jauh lagi, seperti mengalami dan mendalami kebijakan ...

Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal

Buku ini menguraikan siklus kegiatan ekonomi, kebijakan ekonomi makro, sasaran kebijakan, keseimbangan antar-sasaran, efektivitas dan strategi kebijakan, target dan pengendalian kebijakan, serta peranti dan sarana pendukung kebijakan. Studi kasus kebijakan fiskal dan moneter ini meliputi kebijakan fiskal di Indonesia sejak 1950 hingga 2011; sedangkan kajian kebijakan moneter di Indonesia dimulai sebelum 1983 hingga 2011. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Dalam beberapa tahun terakhir, strategi kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkahlangkah konsolidasi fiskal dalam mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability), tetapi masih dapat ...

The Fundamentals of Legal Drafting

This book gives the practitioner a detailed treatment of the principles and applications of effective legal drafting. New material on drafting strategy, "verbal sexism", and the use of computers for word processing of legal documents is included in the work.

This book gives the practitioner a detailed treatment of the principles and applications of effective legal drafting.

Potret Buram Politik Kekuasaan

Telaah terhadap Persoalan Politik, Pendidikan dan Kebijakan Keagamaan di Indonesia

Diskursus tentang kebijakan politik dan pendidikan, serta keagamaan di Indonesia sekarang ini cukup memprihatinkan, ada upaya untuk kembali pada politik kekuasaan dengan segala atributnya dan berupaya melanggengkannya. Sehingga banyak sikap politik yang arahnya berbeda 'diberangus' dan 'dimandulkan'. Kasus kriminalisasi ulama, pembungkaman dengan isu dan dalih makar yang terjadi di kampus UGM yang mengindikasikan demokrasi telah mati, yang dalam bahasa Steven Levitsky & Daniel Ziblatt disebutnya dengan istilah How Democracies Die, ironi rencana kebijakan perpindahan ibukota negara di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, Rapor Merah pendidikan kita, politik dinasti kekuasaan, semakin maraknya kasus korupsi yang ironis dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara, konon pundi-pundinya juga mengalir kepada Partai Penguasa untuk kepentingan pemenangan Pilkada serentak, belum lagi ditambah mandulnya peran partai politik untuk mencerahkan atau bahkan mampu memunculkan pemimpin yang 'mencerahkan' dan mampu mengguide Indonesia ke arah yang lebih baik masih jauh dari harapan. Dalam konteks partai politik, praktiknya partai politik masih jauh dari harapan, seperti melakukan proses pengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, partai politik dinilai hanya sebatas sebagai kendaraan atau pemberi tiket, sampai abainya partai politik pada suara kritis publik terhadap persoalan yang menyangkut politik kekerabatan dan korupsi (di daerah).

Diskursus tentang kebijakan politik dan pendidikan, serta keagamaan di Indonesia sekarang ini cukup memprihatinkan, ada upaya untuk kembali pada politik kekuasaan dengan segala atributnya dan berupaya melanggengkannya.

Kiprah Komisi Penyiaran Indonesia

ZOMBIE...! Zombie...!" Ejekan itu mengiringi langkah Dimyati Hartono, anggota DPR, saat menuju ruang rapat, Rabu pekan lalu. Apa salah Dimyati sehingga disamakan dengan mayat hidup?

ZOMBIE...! Zombie...!" Ejekan itu mengiringi langkah Dimyati Hartono, anggota DPR, saat menuju ruang rapat, Rabu pekan lalu. Apa salah Dimyati sehingga disamakan dengan mayat hidup?