Buku berjudul Pendidikan Antikorupsi: Peran dan Keterlibatan Generasi dan Milenial ini terdiri dari 12 Bab yang membahaas pengertian korupsi dan jenis-jenis korupsi, penyebab dan motivasi korupsi, dampak korupsi, konsep dan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, nilai dan prinsip antikorupsi, role model negara-negara antikorupsi, wirausaha antikorupsi, politisi antikorupsi, birokrat antikorupsi, akademisi antikorupsi, dan kaum milenial antikorupsi. Buku ini disusun berbeda dengan buku-buku antikorupsi yang telah ditulis oleh penulis lain maupun berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku lebih mengutamakan peran dan keterlibatan profesi dan generasi dalam pencegahan dan pemberatasan korupsi. Penulisan buku ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun dibutuhkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dari pembaca.
Buku berjudul Pendidikan Antikorupsi: Peran dan Keterlibatan Generasi dan Milenial ini terdiri dari 12 Bab yang membahaas pengertian korupsi dan jenis-jenis korupsi, penyebab dan motivasi korupsi, dampak korupsi, konsep dan strategi ...
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur hukum pidana materiil di Indonesia mengalami perubahan, penambahan, dan penghapusan pasal-pasal yang diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Seiring perjalanannya pula, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review atas KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam KUHP juga mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Perubahan dan penyesuaian KUHP berdasarkan undang-undang dan putusan-putusan MK tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat diakibatkan oleh keterbatasan media sosialisasi. Padahal, pengetahuan mengenai hal tersebut menjadi sangat penting untuk diketahui oleh semua orang dengan tujuan agar segala perbuatan hukum yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan KUHP. Buku ini disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Hadirnya buku ini dapat menjadi referensi peraturan perundang-undangan hukum pidana bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat pada umumnya sebagai upaya mendapatkan kemudahan dalam memahami hukum pidana di Indonesia. -Visimedia Pustaka-
Perubahan dan penyesuaian KUHP berdasarkan undang-undang dan putusan-putusan MK tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat diakibatkan oleh keterbatasan media sosialisasi.
The Elusive Quest for European Security provides a detailed overview of the various attempts to incorporate a security and defence role in the European integration process. Consideration is given to why these aspects of the integration process have proven so elusive and what progress has been made towards this goal. The assessment includes topics such as the enlargement of NATO, the EU's Amsterdam Treaty, and the role of the revived Western European Union, as well as the role of the main actors which includes Britain's bid for European leadership in defence, and the changing attitudes of administrations in Washington DC.
The Elusive Quest for European Security provides a detailed overview of the various attempts to incorporate a security and defence role in the European integration process.
From the Uruguay Round Through the Doha Development Agenda : a Report to the UN ICT Task Force
This paper presents an overview of one of the most important processes today determining the governance of information technology: the growing role of the World Trade Organization. The application of the WTO's rules-based trading system to the goods, services, and intellectual property that facilitate e-commerce, or that are traded via e-commerce, has a clear impact on the policies adopted by WTO Members to promote the development of the physical, human, and legal infrastructure for e-commerce. It is therefore essential that all stakeholders have a better understanding of the issues at stake.
... responsibilities between home and host countries in supervising and regulating cross - border electronic banking services.291 Several submissions also shed light on regulatory trade barriers impeding crossborder electronic financial ...
Buku digital ini berjudul "Matriks Sosial Ekspresi dan Regulasi Emosi", merupakan tulisan yang berisi tentang "Ilmu Komunikasi" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan komunikasi yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Matriks Sosial Ekspresi dan Regulasi Emosi", merupakan tulisan yang berisi tentang "Ilmu Komunikasi" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Buku ini berisikan tentang UUD 1945 dan amandemennya. Buku ini juga dilengkapi dengan adanya bonus PUEBI sebagai pedoman kita dalam ber tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup
The philosophy of science proposes criteria to delineate true science and a theory to explain its progress. As a graduate student under the supervision of Lionel Robbins and Karl Popper, Solo first challenged the viability of those criteria and that theory in relation to economics and the social sciences. Here he explains how the foundations of that philosophy have been eroded through the advent of quantum mechanics and through Kuhn's "Structures of Scientific Revolution", and demonstrates its irrelevance to a social science that would comprehend social reality and contribute to the formation of social policy. He proposes a different mode of perception, and different rules for determining the acceptability of statement, a different language of discourse, and a different structure of organization than presently prevails.
As a graduate student under the supervision of Lionel Robbins and Karl Popper, Solo first challenged the viability of those criteria and that theory in relation to economics and the social sciences.
SUBSIDI bahan bakar minyak mirip penyakit kambuhan yang menggerogotianggaran negara setiap tahun. Belumlagi impor minyak, yang juga menekanneraca perdagangan dan nilai tukarrupiah. Tahun ini kegaduhan tersebabsubsidi BBM kembali pecah.
SUBSIDI bahan bakar minyak mirip penyakit kambuhan yang menggerogotianggaran negara setiap tahun. Belumlagi impor minyak, yang juga menekanneraca perdagangan dan nilai tukarrupiah. Tahun ini kegaduhan tersebabsubsidi BBM kembali pecah.
Buku ini dibagi menjadi tiga bab: Bab I tentang Korupsi dan Perburuan Rente di Sektor Jalan, Daging Sapi dan Properti. Bab II tentang Ketimpangan dan Kesejahteraan sebagai dampak Desentralisasi Fiskal, Ketimpangan antar Provinsi di Pulau Jawa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah dan Dampak Pembangunan Wilayah DKI Jakarta terhadap Disparitas DKI Jakarta dengan Luar DKI Jakarta sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Bab III tentang Kelembagaan Ekonomi; Gerakan Koperasi (Perbandingan antara Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Indonesia), Kelas Menengah dan Liberalisasi Sektor Migas di Indonesia.
