Sebanyak 444 item atau buku ditemukan

Analisis Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kemiskinan menjadi masalah di hampir semua daerah di Indonesia. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia melalui salah satu sasaran pembangunan nasional yaitu dengan menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak tiga dekade terakhir yaitu dengan program-program pembangunan pemerintah di antaranya dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan program lainnya (Hureirah, 2005). Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Meski menjadi salah satu provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik, angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan masih terbilang cukup tinggi. Kabupaten Pangkep memiliki Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota se Sulawesi Selatan pada tahun 2015 dengan angka 1,11, kemudian berangsur turun menjadi 0,97 pada tahun 2016 dan 0,88 pada tahun 2017. Terjadinya kemiskinan di Kabupaten Pangkep, tentunya disebabkan beberapa permasalahan yang menyangkut proses pembangunan dan perhatian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep dikenal dengan kabupaten tiga dimensi karena memiliki tiga topografi yang berbeda yaitu daratan, pegunungan dan kepulauan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat Pangkep. Selama 2011-2017 angka kemiskinan Kabupaten Pangkep secara fluktuatif mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi tergolong sangat lambat jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Di tahun 2016, persentase penduduk miskin Kabupaten Pangkep memiliaki angka terbesar di antara kabupaten/kota se Sulawesi Selatan, sebesar 16,22% setara dengan 528.600 orang penduduk miskin.

Beberapa naskah buku yang telah dihasilkan, antara lain: Sosiologi Pendidikan (Socius, 2014); Teori Pembangunan (Socius, 2014); Metode Penelitian Kualitatif ...

Teori Mikroekonomi

Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Buku ini, membincangkan teori mikroekonomi dalam perbandingan dua perspektif pemikiran ekonomi yang berbeda. Salah satunya yaitu ekonomi konvensional, yang mendominasi sistem ekonomi dunia saat ini, dan yang lainnya ialah perspektif ekonomi Islam yang perlahan menjelma menjadi kekuatan baru ekonomi dunia dan alternatif bagi pelaku bisnis yang mulai jenuh dengan sistem ekonomi konvensional. Pada bagian awal setiap bab, bahasan dimulai dengan teori mikroekonomi konvensional yang kemudian diulas kembali dalam perspektif Islam. Komprehensivitas dan sistematika seperti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam akan teori mikroekonomi konvensional yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap teori mikroekonomi Islam. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini, membincangkan teori mikroekonomi dalam perbandingan dua perspektif pemikiran ekonomi yang berbeda.

E-Business Models, Services and Communications

With the rapid advancement in information technologies, e-business is rapidly growing in significance and is having a direct impact upon business applications and technologies. E-Business Models, Services and Communications provides researchers and practitioners with valuable information on recent advances and developments in emerging e-business models and technologies. This book covers a variety of topics such as e-business models, telecommunication network utilization, online consumer behavior, electronic communication adoption and service provider strategies, and privacy policies and implementation issues.

This book covers a variety of topics such as e-business models, telecommunication network utilization, online consumer behavior, electronic communication adoption and service provider strategies, and privacy policies and implementation ...

Perilaku Kebijakan Organisasi

Buku ini membahas Isu kebijakan semenjak perubahan era baru dalam penerapan kebijakan organisasi. Misalnya program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditandatangani oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain sejak garis kebijakan vertikal menjadikan kebijakan program BKKBN, Termasuk isu kebijakan yang sering diberitakan bahwa sejak program BKKBN ini iotonomikan terdapat banyak pegawai dan tenaga penyuluh BKKBN yang melakukan mutasi pindah ke instansi lains ebagai dampak dari banyaknya karyawan yang melakukan mutasi umumnya adalah tenaga yang telah terlatih dan menguasai pekerjaan penyuluh BKKBN sebagai aset dalam pengembangan program kelembagaan mengalami pengurangan. Isu kebijakan program kelembagaan di era otonomi pemerintahan daerah, terdapat adanya berbagai kesenjangan (gap) dalam pelaksanaan tugas yang diemban terhadap publik, khususnya dalam pendampingan dan pemberian penyuluhan Kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota yang ditempatkan di kecamatan dan desa. Sebelum kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam satu kecamatan terdapat lebih dari dua orang Petugas Penyuluh Lapangan BKKBN yang mengkoordinir Penyuluh Lapangan Desa (PLD), saat ini telah ditetapkan hanya satu orang di kecamatan. Termasuk PLD BKKBN sebelum otonomi pemerintahan daerah, 1 orang PLD BKKBN menangani satu desa, tetapi saat ini 1 orang PLD BKKBN desa menangani tiga sampai empat desa, sehingga tidak efektif dalam melakukan pembinaan, pencerahan dan penyuluhan kepada publik khususnya masyarakat yang rentang dengan reproduksi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, program kelmebagaan adalah program bupati tau/walikota yang tentunya kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung kebijakan utama yang menjadi prioritas dari bupati/walikota yang saat ini nampaknya program kelembagaan bukan lagi sebagai program prioritas, melainkan program pendukung kebijakan bupati/walikota, menjadi wajar jika jumlah penduduk bertambah, kesehatan masyarakat mengalami perubahan yang stagnan dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan, sehingga nampaknya program kelembagaan mengalami pengabaian dari program-program pemerintah yang berskala prioritas, terkalahkan dengan kebijakan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai program kebijakan prioritas pemerintah daerah.

Buku ini membahas Isu kebijakan semenjak perubahan era baru dalam penerapan kebijakan organisasi.

Partai Politik Pun Berguguran

Opini di Republika

Seperti yang sudah banyak diduga. Puluhan bahkan ratusan partai politik yang ada akan gugur satu per satu. Ada yang gugur karena alasan administratif. dan tidak kalah banyaknya, pelan-pelan partai akan pula gugur karena kehilangan pendukung. Demokrasi yang sehat pada waktunya hanya dapat menampung paling banyak empat sampai lima partai politik saja. Di seluruh dunia, tidak ada negara demokrasi yang sehat hidup dengan ratusan partai politik. Berbagai cara digunakan untuk memperkecil jumlah partai politik yang hadir di parlemen. Alam demokrasi tentu tidak menggunakan larangan secara langsung bagi pendirian partai politik. Pembatasan partai politik dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur sistem pemilu. Secara sah. legal. dan demokratis, sistem pemilu menjadi alat rekayasa yang dapat menyeleksi dan memperkecil jumlah partai politik dalam jangka panjang.

Seperti yang sudah banyak diduga.

Kompilasi Opini Di Media Masa

Kompilasi Opini di Media Masa ini merupakan kompilasi ide dalam bentuk tulisan opini, yang menganalisa suatu fenomena aktual dengan kemasan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh pembaca. Opini pada buku ini merupakan kajian dengan tema pokok ekonomi, namun ada sedikit tulisan yang terkait dengan pendidikan dan kehidupan sosial. Dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit diharapkan Buku tentang Kompilasi Opini di Media Masa ini dapat memberikan informasi dan inspirasi tentang berbagai hal terkait kondisi saat tulisan dibuat. Kompilasi Opini Di Media Masa ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Kompilasi Opini di Media Masa ini merupakan kompilasi ide dalam bentuk tulisan opini, yang menganalisa suatu fenomena aktual dengan kemasan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh pembaca.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Buku ini memposisikan diri sebagai upaya strategis untuk membangun kemampuan warga negara dalam wacana berpikir kritis dan merefleksikan kajian teori dan praktik secara das sein dan das sollen tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka upaya strategis yang penulis tawarkan tersebut untuk menciptakan warga negara yang Pancasilais dan warga negara Indonesia yang ber kemapanan masa depan sebagai estafet peradaban bangsa. Dengan meningkatkan daya berpikir kritis menjadi bekal bagi warga negara terhadap persoalan dan tantangan Pancasila dari era ke era sekaligus merefleksikan tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan berpikir dan alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai jawaban atas segala persoalan bangsa dan negara, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat diwujudkan dan diimplementasikan dalam kualitas kehidupan secara individu maupun sosial. Adapun isi pembahasan atau konten yang termuat pada buku ini terdiri dari beberapa kajian, yaitu; Pengantar Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; Pancasila Dalam Konteks Historis; Pancasila Dalam Konteks Politis; Pancasila Dalam Konteks Filsafat; Pancasila Dalam Konteks Demokrasi; Kewargaan Global (Etnisitas, Nasionalis dan Kosmopolitian); Politik Kewargaan (Kritik dan Partisipasi Publik); Hak Asasi Manusia dan Kewargaan; Isu-Isu Kewargaan (Radikalisme dan Intoleransi).

Buku ini memposisikan diri sebagai upaya strategis untuk membangun kemampuan warga negara dalam wacana berpikir kritis dan merefleksikan kajian teori dan praktik secara das sein dan das sollen tentang Pendidikan Pancasila dan ...

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI KOMPARATIF KONSTITUSI DENGAN UUD 1945)

Pembahasan Konstitusi tersendiri dalam buku referensi ini memang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komperhensif dan holistik kepada mahasiswa menyangkut konstitusi. Oleh sebab itu cakupan materi konstitusi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ini cukup luas dan padat. Faktor itulah yang menyulitkan penulis untuk mengkompilasikannya dengan materi lain yang pada umumnya dimuat dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan. Biarlah bagian materi Pendidikan Kewarganegaraan lainnya, seperti Pancasila, Identitas Nasional, Demokrasi Indonesia, Hak Asazi dan Rule Of Law, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia akan dibahas secara terpisah dalam buku tersendiri.

Setelah menamatkan pendidikan di SMA 1 Selat pada tahun 2008, penulis sempat bekerja sebagai tenaga keamanan (Security) diberbagai perusahaan. Sambil bekerja pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial

Penulisan buku ini muncul atas pertimbangan dan pengamatan di beberapa daerah yang gerah akibat ulah oknum yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat akan tetapi mengedepan-kan kepentingan pribadi. Buku ini terdiri dari sembilan bab diantaranya membahas BAB I sejarah perpolitikan, konsep negara kesatuan, warga negara dan bentuk-bentuk ideologi. BAB II esensi dari politik hukum mulai dari sejarah lahirnya politik hukum, manfaat dan kegunaan politik hukum serta cakupan politik hukum itu sendiri. BAB III memahami secara jelas pengertian kebijakan, kebijaksanaan serta cara membuat perda. BAB IV memahami esensi yang mendasar dari penerapan Pemerintahan Daerah serta mengajak mahasiswa untuk memahami sistem pergantian kepala daerah yang tersandung tindak pidana. BAB V fungsi dan tugas partai politik. BAB VI penggunaan keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kegunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Penerapan otonomi daerah dan yang menyebabkan menjadi negara gagal. BAB VII Pengambil kebijakan atau pembawa suatu negara adalah seorang nahkoda dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya. BAB VIII roda pemerintahan atau kenegaraan baik dari perspektif hukum (undangUndang) maupun ekonomi. BAB IX membahas tentang ketatanegaraan.

Penulisan buku ini muncul atas pertimbangan dan pengamatan di beberapa daerah yang gerah akibat ulah oknum yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat akan tetapi mengedepan-kan kepentingan pribadi.

Kolase Hukum, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, Dan Nasionalisme

Tulisan-tulisan dalam buku ini di bagi dalam enam bagian yang diklasifikasikan sesuai dengan tajuk masing-masing tulisan. Secara berurutan di setiap bagian memuat tulisan yang bertemakan: Reformasi Birokrasi; Hukum, Kesehatan, dan HAM; Kebijakan Hukum Pidana; Demokrasi; Catatan Pemerintahan Daerah; Nasionalisme. Setiap tulisan di masing-masing bagian tersebut kendati dalam satu tajuk yang sama namun tentu isu yang dibahas cukup beragam

Tulisan-tulisan dalam buku ini di bagi dalam enam bagian yang diklasifikasikan sesuai dengan tajuk masing-masing tulisan.