Tulisan yang terangkum dalam buku ini berusaha untuk menyajikan berbagai perspektif berbeda yang melatarbelakangi dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok. Buku ini dapat hadir sebagai bahan diskusi publik yang diharapkan akan lebih sering membahas mengenai topik strategis ini. Artikel-artikel dalam buku ini juga mencoba untuk mengemukakan analisis atas berbagai peristiwa penting yang telah terjadi serta rekomendasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lain agar menempatkan kesejahteraan rakyat pada prioritas utama. Artikel-artikel yang dimuat dalam buku ini sebelumnya diterbitkan oleh media internasional seperti South China Morning Post, The Conversation, The ASEAN Post, dan Global Policy serta telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia guna memberikan akses kepada pembaca yang lebih luas, khususnya dari masyarakat Indonesia.
Tulisan yang terangkum dalam buku ini berusaha untuk menyajikan berbagai perspektif berbeda yang melatarbelakangi dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok.
Ekonomi politik adalah suatu interdisiplin Ilmu antara ilmu ekonomi dan politik. Ilmu ekonomi secara fungsional, tak bisa sebagai ilmu ekonomi murni an sich. Oleh sebab itu, butuh pelaku dan kebijakan. Dalam kaitan demikianlah, ekonomi dan politik mengalami elaborasi, sebagai suatu ekonomi politik dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan dari ekonomi politik, adalah untuk merespons berbagai fenomena ekonomi yang terjadi. Fenomena yang meniscayakan ekonomi dan politik yang saling berinteraksi. Saling membutuhkan. Ekonomi membutuhkan politik dan aktor sebagai suatu policy dan policy maker. Di antaranya (ekonomi dan politik) berlandaskan pada sikap metodologis individu, bahwa apakah suatu peristiwa itu sebagai suatu ekonomi murni atau suatu ekonomi politik. Sudah satu dekade lebih penulis melewati proses konkret ekonomi politik di pusaran pengambil kebijakan. Proses tersebut memberikan perspektif dan dinamika bagi penulis yang terdeskripsi dalam buku ini sebagai jejak narasi ekonomi politik.Kendatipun buku ini merupakan antologi dari berbagai refleksi penulis di media mainstream dan lini masa, namun kondisi objektif yang direfleksikan secara keseluruhan, menggambarkan corak ekonomi politik dengan ulasan yang beragam. Dengan harapan, pembaca bisa menangkap maksud buku ini dari berbagai sisi peristiwa. Jejak Esai Ekonomi Politik ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Dengan harapan, pembaca bisa menangkap maksud buku ini dari berbagai sisi peristiwa. Jejak Esai Ekonomi Politik ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Featuring high-level analysis of Islamic law, this book examines fintech in Islamic finance from both theoretical and empirical perspectives. Whilst building on existing approaches, it also discusses the current application of fintech in promoting financial inclusion through innovative solutions in Muslim-majority countries, identifying future directions for policy-makers. With original chapters written by prominent academics, senior lawyers and practitioners in the global Islamic finance industry, this book serves as the first standalone pioneering reference work on fintech in Islamic finance. It also, for the first time, examines the position of Islamic law on cryptocurrencies, such as bitcoin. Besides the conceptual analysis of the Sharīʿah and legal aspects of fintech in Islamic finance, this book provides relevant case studies showing current and potential developments in the application of fintech in various sectors ranging from crowdfunding and smart contracts, to Online Dispute Resolution, Investment Account Platform and identity verification in the KYC process. Setting the agenda for researchers in the field, Fintech in Islamic Finance will be useful to students and scholars of Islamic finance and financial technology.
Featuring high-level analysis of Islamic law, this book examines fintech in Islamic finance from both theoretical and empirical perspectives.
Many books have been written about the importance of the EC's 1992 initiative for the international economy. This book focuses on the social dimension of the initiative and the impact on the daily lives of ordinary Europeans. It deals with both the substance and the politics of the proposed social policy. Based on extensive use of primary sources and interviews, the book begins with a quick review of the history and organization of the EC, discusses major developments in employment policies, and examines current developments in social policy.
Many books have been written about the importance of the EC's 1992 initiative for the international economy. This book focuses on the social dimension of the initiative and the impact on the daily lives of ordinary Europeans.
This work traces the development of the European electricity market and EC reforms. It shows how EC policy came about and considers what future direction it might take - competition or co-operation, integration or subsidiary. It addresses some typical questions. How will the policy affect consumers, suppliers, and the industry itself? Will a European electricity industry require a European regulator? And, what scope will there be for national policies?
This work traces the development of the European electricity market and EC reforms.
Perubahan dari masa Orde Baru menuju Reformasi, turut membentuk pengaturan ulang bagi berjalannya akumulasi kapital dan relasi kekuasaan negara. Pada masa Orde Baru kekuasaan berjalan secara terpusat. Kebijakan publik menjadi kewenangan tunggal dari pemerintah di bawah kendali rezim otoriter Soeharto. Walaupun liberalisasi pasar telah dibuka di pertengahan 1980-an, tetapi kepentingan akumulasi kapital harus bernegosiasi dengan rezim penguasa agar mendapatkan konsesi. Sementara kuasa pendisiplinan oleh negara menjadi peranti agar rakyat menuruti kehendak penguasa. Proses demokrasi dikekang dengan dalih stabilitas dan pembangunan ekonomi nasional. Gerakan rakyat didepolitisasi dengan kebijakan massa mengambang (floating mass). Namun, pada perkembangannya, perlawanan terhadap kuasa negara-kapitalistik versi Orde Baru tetap bermekaran. Pada tahun 1998, kuasa negara yang telah dibangun dan dipertahankan selama lebih dari 32 tahun pada akhirnya runtuh oleh angin perubahan. Krisis ekonomi, gerakan rakyat, dan perpecahan di kelas elite menjadi pemantik jatuhnya rezim Soeharto. Seperti bunga di musim semi, cita-cita perubahan tumbuh bermekaran menghiasi era baru yang disebut “Reformasi”. Proses demokratisasi secara politik mulai terjadi. Akan tetapi bunga-bunga yang mekar itu mulai layu ketika ketimpangan ekonomi justru semakin melebar, ekonomi nasional terkoyak, dan pemaksaan “pembangunan” untuk tujuan akumulasi kapital telah mengorbankan rakyat kecil. Dapat dibilang, setelah terjerat oleh kuasa negara, Indonesia kini terkurung dalam rezim dominasi pasar. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini mengulas tentang kebijakan publik di Indonesia yang berada dalam pusaran perubahan ideologi dari kuasa negara ke dominasi pasar. Perubahan rezim dan relasi kuasa, turut mengubah proses pengaturan yang dilakukan oleh negara, kekuatan bisnis, dan gerakan rakyat. Buku ini dengan pendekatan studi kritis, analisis historis dan komparatif menyediakan analisis tajam terhadap kondisi ekonomi politik Indonesia pasca 20 tahun Reformasi. Buku ini menunjukkan bahwa di tengah keruwetan politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Indonesia, selalu ada alternatif lain untuk membawa perubahan ke arah keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi sebagian besar rakyat.
Buku yang hadir di hadapan pembaca ini mengulas tentang kebijakan publik di Indonesia yang berada dalam pusaran perubahan ideologi dari kuasa negara ke dominasi pasar.
"Kepemimpinan Dahlan Iskan atas BUMN sejak 2011 boleh dibilang fenomenal. Dengan sifat urakannya, Dahlan?seorang tokoh ?swasta? yang bertekad melaksanakan reformasi BUMN dengan cara yang demonstratif?telah membuat sejarah, tradisi kerja BUMN, dan dunia politik berlangsung dinamis. Di satu pihak, sebagai Menteri BUMN, Dahlan adalah bagian dari the authorized power structure. Maka dia seharusnya terikat dengan berbagai prosedur dan etika yang berlaku. Namun, sebaliknya, dia justru membawa wewenang yang diperolehnya ke dalam lapangan the unauthorized power structure. Hal ini telah menimbulkan gejolak politis, seperti pertentangan Dahlan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya. Benarkah keberhasilan reformasi BUMN sulit dilakukan jika proses pergerakannya melulu berada di dalam struktur kekuasaan? Apakah kebijakan Dahlan yang urakan itu?sebagai the politics of public stage?akan mendapat dukungan dari aktoraktor di luar kekuasaan resmi, dan dapat berubah menjadi wahana aliansi kekuatan di luar partai politik? Buku ini menjawabnya."
Inflasi yang meninggi telah mendorong tight money policy (kebijakan uang ketat), yaitu dengan menaikkan suku bunga ... tak ada sesenpun unsur modal swasta dalam aliran modal internasional, maka sampai dengan 2005 mencapai US$491 miliar.
Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana, lugas, dan mudah dipahami, sehingga akan membantu para mahasiswa dalam mempelajarinya secara lebih cepat, mudah, dan praktis.
Buku ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
