Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.
Moderasi Beragama, sebagai program resmi pemerintah yang giat dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir ini, adalah bentuk kehadiran negara untuk menanggapi realitas keagamaan mutakhir Indonesia. Isu-isu itu mencakup intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama, hingga politisasi dan ancaman kekerasan dari kelompok agama. Bagian Pertama buku ini menggali ide moderasi beragama secara kritis. Yaitu dengan menempatkannya dalam konteks wacana global tentang moderasi, sejarah tata kelola keagamaan Indonesia, maupun efektifitasnya untuk memecahkan masalah-masalah mutakhir kita. Bagian Kedua mengeksplorasi lebih dalam, dengan mengusung perspektif kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagai norma yang telah ada dalam Konstitusi Indonesia sejak tahun 1945 dan diperkuat setelah tahun 1998. Apakah moderasi sejalan atau bersimpang jalan dengan komitmen pada kebebasan? Cukupkah menjadi ‰ÛÏmoderat‰Û�? Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa program dan wacana ini membantu memenuhi cita-cita konstitusi kita?
Moderasi Beragama, sebagai program resmi pemerintah yang giat dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir ini, adalah bentuk kehadiran negara untuk menanggapi realitas keagamaan mutakhir Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan membahas berbagai aspek dalam kehidupan, yaitu pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
... citizenship and the roles citizens (Praktek demokrasi kewarganegaraan dan peran warganegara). f. History of ... Citizenship (Intelectual Civic Skilss) a. Indentifying and describing information about political and civic life ...
"Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi di Era Disrupsi" adalah sebuah buku yang kami susun dengan tujuan memberikan kontribusi penting dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan berdinamika. Era disrupsi, yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang pesat, mendorong kita untuk terus beradaptasi dan berkembang. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena melibatkan pembentukan karakter dan pemahaman mahasiswa tentang peran mereka dalam masyarakat yang terus berubah. Buku ini berisi berbagai konsep, teori, dan praktik terkini dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, serta bagaimana pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan realitas zaman sekarang. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para dosen dan mahasiswa perguruan tinggi dalam upaya mereka untuk memahami, mengajar, dan mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan yang esensial dalam menjalani kehidupan di era yang semakin kompleks ini.
... citizen , citizenship dan citizenship education . Pertanyaannya adalah , apa hubungan antara ketiga point tersebut ? Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut citizen merujuk pada individu yang memiliki status hukum sebagai warga ...
Peran pendidikan kewarganegaraan saat ini menjadi lebih strategis jika dihubungkan dengan fenomena kehidupan bangsa dalam dasa warsa terakhir ini, yang mengindikasaikan terjadinya degradasi etik, moral, dan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Karena kondisi tersebut, pembangunan karakter merupakan salah satu yang sangat urgen dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi. Sehubungan dengan hal di atas, maka pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu wahana pembangunan karakter bangsa (national character building) dan gerakan revolusi mental yang dilaksanakan melalui pendidikan formal. Oleh karenanya, misi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah dalam rangka membentuk warga negara yang baik, berbudi pekerti dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya.
... Civic culture inilah dipandang menjadi misi penting pendidikan “civic” maupun “citizenship” untuk mengatasi “political illertacy” dan “political apatism”. Semua negara yang formal menyatakan dirinya sebagai demokrasi (117 negara) ...
Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang pendidikan kewarganegaraan. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan dan di berbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pengantar pendidikan kewarganegaraan dan menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi, kewajiban dan hak negara dan warga negara, demokrasi, wawasan nusantara, ketahanan nasional. Selain itu, materi mengenai bela negara dan masyarakat madani juga dibahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang pendidikan kewarganegaraan.
Melalui buku "Pancasila dan Kewarganegaraan," pembaca diantar pada perjalanan memahami nilai-nilai dasar Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Melalui penelusuran mendalam, pembaca diajak menjelajahi esensi dari lima sila yang menjadi landasan negara. Dari nilai Ketuhanan yang Maha Esa hingga prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, buku ini menguraikan dengan jelas bagaimana Pancasila tidak hanya mengatur sistem pemerintahan tetapi juga menyentuh kehidupan kewarganegaraan setiap individu. Pancasila bukan semata sekadar seperangkat prinsip untuk ditinjau dari aspek filsafat semata. Buku ini turut menyoroti implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praksis kewarganegaraan sehari-hari. Dari kehidupan sosial hingga keberagaman agama dan budaya, pembaca dibimbing untuk melihat bagaimana Pancasila dapat menjadi katalisator pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berdasarkan persatuan. Melalui buku ini, esensi dari kewarganegaraan yang kokoh dan memiliki kedalaman moral dieksplorasi. Pembaca diajak untuk mempertajam pemahaman mereka tentang tanggung jawab individu dan kolektif sebagai bagian dari bangsa yang ber-Pancasila. Menjelang babak akhir, pembaca diberikan wawasan yang mencerahkan untuk bersama-sama berkontribusi dalam memperkuat fondasi kaum warga negara yang sejahtera dan berbudi pekerti luhur di bumi Indonesia.
... Citizenship in flux : The figure of the activist citizen . Subjectivity , 29 ( 1 ) , 367-388 . Ignatieff , M. ( 2001 ) . Human rights as politics not idolatry . Humanities Department , Harvard University , Center for Human Rights ...
Buku kategori Ilmu Ekonomi berjudul Buku Ajar Perekonomian Indonesia karya Sattar. Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Banyak pendapat mengenai apa sebenarnya yang diartikan dengan sistem ekonomi. Menurut Dumairy (1996:30), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subyek; barang-barang ekonomi sebagai obyek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun non formal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.
... Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty. Rofiq, Aunur. 2013. Kemajuan Ekonomi Indonesia (Isu Strategis, Tantangan dan Kebijakan). Bogor: IPB Press. Santoso, Awan. 2013. Perekonomian Indonesia (Masalah, Potensi dan Alternatif ...
Peraturan hukum tentang monopoli baru dikenal di Indonesia, dengan demikian tidak mudah untuk mendapatkan literatur atau bahan bacaan yang menyangkut hal ini, demikian pula untuk mengadakan penelitian di Indonesia mengenai hal ini. Untuk itu saya sangat bersyukur karena sewaktu berada di Amerika Serikat saya mendapat kesempatan mempelajari dan menghimpun bahan-bahan bacaan mengenai Undang-Undang Anti Monopoli yang di negara itu dikenal dengan nama Antitrust. Di samping itu, beberapa orang teman memberi saya bahan-bahan bacaan dari European Commission dan literatur lainnya yang berkaitan dengan anti monopoli dan persaingan usaha. Dengan demikian saya akan melakukan pembahasan terhadap Undang-Undang Anti Monopoli dengan menggunakan landasan teori yang didapat dari Undang-Undang Antitrust Amerika Serikat dan dengan peraturan tentang persaingan usaha dan anti monopoli dari negara-negara Eropa. Buku persembahan penerbit CitraAdityaBakti #CitraAdityaBakti
Peraturan hukum tentang monopoli baru dikenal di Indonesia, dengan demikian tidak mudah untuk mendapatkan literatur atau bahan bacaan yang menyangkut hal ini, demikian pula untuk mengadakan penelitian di Indonesia mengenai hal ini.
Kebutuhan ahli hukum internasional untuk memberi perhatian pada keragaman budaya dan tradisi hukum lebih banyak dibahas daripada dipenuhi. Kajian Dr. Baderin menjawab kebutuhan itu melalui analisis rinci dan khusus tentang hubungan antara hukum hak asasi manusia internasional dan hukum Islam.
... Civil Liberties , Human Rights , and International Law ( 1990 ) . Karya - karya lain An - Na'im tentang hal ini meliputi : ' The Position of Islamic States Regarding the Universal Declaration of Human Rights ' dalam Baehr , P. , et al ...
