Sebanyak 1971 item atau buku ditemukan

Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen

Buku ini membahasa tentang Teori dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penegakan Hak Konsumen guna Meningkatkan Kepuasan Indeks Konsumen, Perlindungan Transaksi Konsumen pada Perdagangan, dll.

Buku ini membahasa tentang Teori dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penegakan Hak Konsumen guna Meningkatkan Kepuasan Indeks Konsumen, Perlindungan Transaksi Konsumen pada Perdagangan, dll.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Buku ini menganalisis dan menemukan filosofi tentang perlindungan hukum konsumen rumah tapak dalam kontrak jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli, khususnya mengenai kedudukan konsumen rumah tapak, karena tanpa kedudukan yang jelas maka perlindungan hukum kepada konsumen tidak bisa maksimal. Bagi akademisi, buku ini dapat menambah wawasan yang mendalam tentang pengembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum konsumen rumah tapak dalam kontrak jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan untuk praktisi dapat menambah wawasan dalam melaksanakan transaksi jual beli khususnya rumah tapak. Buku ini membahas tentang sejarah lahirnya perjanjian jual beli dalam transaksi rumah tapak, perjanjian pengikatan jual beli dalam transaksi rumah tapak sebagai perikatan bersyarat, teori modern dalam transaksi rumah tapak, analisis teori keadilan pada tahap prakontraktual dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah tapak, analisis teori keadilan pada tahap kontraktual dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah tapak, perjanjian jual beli rumah tapak antara developer dan konsumen, pelaksanaan kewajiban kontraktual dalam transaksi rumah tapak, kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual dalam transaksi rumah tapak, kedudukan konsumen dalam transaksi rumah tapak berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan masih banyak lagi topik yang sangat penting diketahui untuk menambah wawasan.

Bagi akademisi, buku ini dapat menambah wawasan yang mendalam tentang pengembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan hukum konsumen rumah tapak dalam kontrak jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan untuk praktisi dapat ...

TEORI FIKIH EKONOMI

Ekonomi merupakan salah satu sektor penting dalam kontribusi peradaban manusia. Keberadaan ilmu ekonomi masih muda dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dahulu jika orang yang tertarik belajar ekonomi, maka ia terlebih dahulu harus belajar hukum. Artinya, jika ia mau mengajar ekonomi, maka ia harus masuk fakultas hukum. Sebab, ilmu ekonomi di bawah naungan mata kuliah di fakultas hukum. Namun, setelah munculnya gagasan Alfred Marshall dengan konsep kurva penawaran dan permintaan, ilmu ekonomi menjadi sebuah ilmu independen. Dari aspek keilmuan yang menjadi fokus program studi atau konsentrasi, di fakultas dengan nomenklatur Fakultas Syariah adanya kecenderungan pengembangan dua keilmuan, yaitu Hukum Ekonomi Syariah atau Bisnis Islam (Syariah) dan ilmu Ekonomi Syariah (Islam). Yang pertama menitikberatkan pada aspek hukum (Islam) dari entitas ekonomi, sementara yang kedua lebih memfokuskan pada aspek teori, doktrin dan konsep Islam mengenai ekonomi. Pada umumnya pendidikan ekonomi Islam berada di bawah Program Studi atau Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam/Syariah) dan Program Studi atau Jurusan Muamalat (Hukum Ekonomi Islam atau Bisnis Islam/Syariah).

Ekonomi merupakan salah satu sektor penting dalam kontribusi peradaban manusia.

Pengantar Perbandingan Sistem Hukum

Buku ini terutama dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai buku teks kuliah pengantar tentang hukum luar negeri dan hukum komparatif. Buku ini dapat juga dipergunakan oleh para praktisi hukum dan orang-orang yang ingin memperoleh pengetahuan dasar perihal sistem-sistem hukum terpenting di dunia dan persoalan-persoalan metodologi yang muncul sehubungan dengan studi tentang atau pekerjaan yang berkenaan dengan hukum luar negeri pada umumnya.

Namun, pada mulanya pembatasan-pembatasan ini hanya diduga "sementara" untuk memberi kesempatan kepada sosialisme guna membuktikan keunggulannya. Gagasannya ialah bahwa ketika ekonomi sosialis berhasil menyediakan standar hidup yang ...

Perbandingan Sistem Hukum

Civil Law, Comon Law dan Sosialist Law

Agar dapat menilai perkembangan dan penggunaan hukum komparatif (comparative law) di dunia modern, kita perlu mengkaji hakikat, ruang lingkup dan asal usul istilah tersebut. Sebagai sebuah istilah teknis, ‘hukum komparatif’ harus ditempatkan sebagai salah satu bidang yang paling unik dalam skenario riset dan studi hukum. Jika diinterpretasikan sebagai sebuah kumpulan hukum ruang lingkupnya sangat luas dan menyeluruh, dalam artian ia meliputi segala macam hukum dari semua sistem hukum, juga sebagai deskripsi sebuah metode studi dan riset (lihat Gutteridge [1949], hal. 1.).

Agar dapat menilai perkembangan dan penggunaan hukum komparatif (comparative law) di dunia modern, kita perlu mengkaji hakikat, ruang lingkup dan asal usul istilah tersebut.

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA DAN PRANCIS

Negara merupakan suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat pada suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Beberapa aspek negara yang dimaksud adalah negara merupakan organisasi dari sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Negara sebagai asosiasi yang bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat pemerintah. Fungsi negara sebagai pemelihara ketertiban masyarakat umum, negara diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban masyarakat. Negara dalam menjalankan tatanan pemerintahannya membutuhkan adanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sebagai sistem hubungan antarlembaga negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kepentingan negara. Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan pada suatu negara akan berjalan efektif apabila sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter dan kondisi sosial dan politik negara. Apabila sistem pemerintahan yang digunakan tidak sesuai maka bisa dipastikan akan timbul kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahan dengan coraknya sangat dipengaruhi oleh sejarah negara masing-masing. Buku ini menguraikan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Prancis.

B. Sistem Pemerintahan Negara Prancis Revolusi Prancis mendasari peristiwa-peristiwa yang mendasari pergerseran sosial dan budaya ... dintaranya adalah konflik politik yang semakin memburuk, keadaan ekonomi dan kesewenangwenangan Raja, ...

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN dalam Tinjauan Polkumeksosbud

Kajian Pengembangan Kebijakan Pendidikan, sudah banyak dilakukan, namun khusus mengkaji dalam tinjauan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipertajam lagi. Buku ditangan pembaca ini merupakan hasil gagasan dari mahasiswa kandidat Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2020/2021. Buku ini memuat kajian tentang (1) pengembangan kebijakan pendidikan, metode dan strategi pengembangan kebijakan pendidikan, (2) Dimensi ekonomi, meliputi konsep, isu-isu ekonomi, dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif ekonomi, (3) Dimensi hukum meliputi konsep, isu-isu hukum dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif hukum dan regulasi, (4) Dimensi politik dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep politik pendidikan, isu-isu dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam prespektif politik, dan (5) Dimensi sosial budaya dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep perubahan sosial budaya, isu-isu sosial budaya dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif sosial budaya. Buku ini layak dimiliki, dibaca, menjadi pegangan dan referensi utamanya bagi mahasiswa, guru, pengamat, peneliti, dosen, ilmuwan, pengambil kebijakan pendidikan, dan pihak yang konsen dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Selamat membaca..

Kajian Pengembangan Kebijakan Pendidikan, sudah banyak dilakukan, namun khusus mengkaji dalam tinjauan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipertajam lagi.

Wolter tentang Wolter

berita acara pemeriksaan (BAP) di depan polisi

Account of Robert Wolter Monginsidi, Indonesian revolutionary.

Account of Robert Wolter Monginsidi, Indonesian revolutionary.

KEDUDUKAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL

Socialist Law, Sistem hukum yang dipraktekkan di Negara-negara sosialis. 38 e. Sub-Sahara Africa, sistem hukum yang dipraktekkan di ... Hukum Dalam Ekonomi Global, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.17 39 J. Scact, An Introduction to ...

Sistem nasional

Uni Sovyet yang semula solid sebagai pimpinan kubu dunia sosialis - komunis , kemudian mengalami pengeroposan di dalam ... Masalah hak asasi manusia , konsep ekonomi berwawasan lingkungan digaungkan keseluruhan dunia sebagai slogan ...