Sebanyak 1976 item atau buku ditemukan

Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah

Edisi Kedua

Pengkajian dari sisi Maqashid Syariah tidak terlepas dari filsafat hukum Islam. Sehingga penulis mencoba mengkolaborasi keduanya, agar pembaca bisa memperoleh pengetahuan yang mendalam. Apalagi, dalam buku ini ditampil contoh-contoh yang memperjelas keduanya. Harapannya, buku ini dapat menjadi pelengkap dari buku-buku yang sudah ada. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMediaGroup

... Sharia, syariat, istilah ini berarti way atau path to the water source. yang diartikan sebagai jalan yang lempang, jalan yang dilalui air ter- jun,313 jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum ... ISLAM & MAQASHID SYARIAH.

Hukum Sistem Ekonomi Islam

Dalam kegiatan ekonomi, aspek hukum tidak bisa diabaikan. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan, karena apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi oleh norma hukum, maka ini akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itulah, aspek hukum sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Buku ini menerangkan tentang hukum sistem ekonomi Islam. Hukum sistem ekonomi Islam adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, serta lembaga yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur dan mengarahkan aktivitas atau tata perekonomian berdasarkan konsep hukum Islam. Sejumlah pembahasan buku ini meliputi mulai dari pengertian, fungsi dan ruang lingkup hukum sistem ekonomi Islam, larangan-larangan dalam ekonomi Islam, subjek hukum dalam Islam, hak, kepemilikan, harta dan uang dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kontrak syariah (akad) dan jual beli, akad profit (akad tijari/tijarah) dan akad non-profit (akad tabarrru’), fatwa ekonomi dan keuangan syariah, hingga kaidah-kaidah hukum Islam dan penerapannya pada ekonomi dan keuangan syariah. Kehadiran buku ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia sangatlah penting, apalagi mengingat dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat dan signifikan di Indonesia. Adapun buku ini tidak cuma dapat dibaca oleh para mahasiswa, khususnya yang berasal dari Fakultas Syariah atau yang menekuni bidang ekonomi Islam, para pemerhati atau praktisi ekonomi syariah termasuk pula masyarakat luas yang ingin mengetahui hukum sistem ekonomi Islam juga dapat menggunakan buku ini.

Oleh karena itulah, aspek hukum sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Buku ini menerangkan tentang hukum sistem ekonomi Islam.

UU Perindustrian dan monopoli dalam sorotan

laporan Diskusi Panel Usaha Memasyarakatkan dan Mensukseskan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

PENGANTAR ILMU HUKUM

Pengantar Ilmu Hukum memegang peran fundamental sebagai dasar bagi mata kuliah yang lebih lanjut di berbagai bidang hukum. Dalam konteks kurikulum fakultas hukum atau jurusan hukum, Pengantar Ilmu Hukum berfungsi sebagai mata pelajaran peminatan dan ilmu. Selain itu, pengenalan terhadap ilmu hukum juga memiliki tujuan pedagogis, yakni membentuk sikap adil dan merangsang minat belajar tentang hukum dengan serius. Selain itu, ilmu hukum juga berfungsi sebagai panduan untuk seluruh perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Mengangkat tema yang sama terkait “Pengantar Ilmu Hukum” buku ini menghadirkan materi yang lebih konfrehensif dan berbeda. Dimulai dengan materi terkait pengantar Ilmu hukum, Sumber-sumber Hukum, Sistem Hukum, Subyek Hukum, Objek Hukum, Struktur Sistem Hukum, Proses Hukum, Hak dan Kewajiban, Hukum dan Etika, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, serta Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Ilmu Hukum. Ditulis oleh dosen dan praktisi dibidangnya, menjadikan buku ini sebagai pilihan tepat untuk dibaca.

... Law School : Learning to " Think Like a Lawyer " . Oxford University Press . Miller , R. L. , & Jentz , G. A. 2018. Business Law Today : The Essentials ( 11th ed . ) . Cengage Learning . Nowak , M. 2009. Introduction to the ...

Pengantar Ilmu Hukum

Ibarat peta yang dapat memberikan arah tujuan, sehingga kita tidak tersesat di tengah jalan. Pengantar ilmu hukum adalah penuntun menuju ilmu hukum yang luas dan kompleks. Kodifikasi-kodifikasi hukum yang begitu ragam dan menganggap bahwa setiap manusia sudah dianggap paham akan hukum. Maka buku ini memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap seluk beluk hukum.

... Ilmu Hukum). Penerjemah: Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita. Dirdjosisworo, Soedjono. 1999. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Friedmaan, Lawrence M., 2001. American Law In Introduction (Hukum Amerika Sebuah ...

Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar ilmu hukum (PIH) kerap dinamakan “encyclopaedia hukum” oleh dunia studi hukum, yaitu matakuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Tujuan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya, memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai ilmu pengetahuan hukum, dan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar asas dan penggolongan cabang-cabang hukum. Buku ini menyuguhkan materi pembelajaran dan bahan diskusi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai konsep-konsep, teori dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum, asas dan sumber-sumber hukum, fungsi hukum, kedudukan doktrin sebagai sumber hukum, juga menjelaskan masalah pokok yang diatur dalam jenis-jenis lapangan hukum, mahzab ilmu hukum, menjelaskan teori-teori hukum, politik hukum nasional, dan penemuan hukum. Buku ajar ini tepat dijadikan buku pegangan utama bagi para mahasiswa fakultas hukum pada jenjang sarjana (S1) maupun pascasarjana (S2 & S3). Juga layak dibaca sebagai buku referensi bagi para peneliti dan akademisi, serta para praktisi yang berkecimpung di bidang hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

... Law atau Introduction Indonesian Positive Law , adalah matakuliah yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara ... ILMU HUKUM A. PENGERTIAN PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH). 8 PENGANTAR ILMU HUKUM.

Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara)

Buku yang berjudul Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara) merupakan karya dari Dr. Teuku Saiful Bahri Johan, S.H., M.Si. Buku ini didesain sebagai Ilmu Pengetahuan bagi Mahasiswa dan Masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pemegang otoritas Kekuasaan Nergara dalam pembentukan Hukum di Indondsia, selain itu juga akan sangat bermanfaat bagi para Penggiat Perancangan atau legal drafter peraturan perundang-undangan terutama terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia. Substansi buku ini lebih menekan pada sisi legal drafting yang dilihat dari dua sisi baik dari sisi Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) dan sisi Ilmu Hukum Admnistrasi Negara (HAN). Buku yang menekankan pada Ilmu Perancangan atau legal drafting ini lebih sebagai kegiatan praktek hukum yang menghasilkan suatu produk hukum yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan oleh eksekutif (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) meupun oleh legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Jadi buku ini lebih menitik beratkan pada ilmu bagaimana cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan berupa “pengkon-sepan” atau “perancangan” berupa Naskah Akademik serta Draf Awal Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan (pedoman) serta asas-asas berdasarkan teori perancangan peraturan perundang-undangan. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: · Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum · Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundangan-undangan · Teori Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundangan-undangan · Jenis dan Hierarki Peraturan Perundangan-undangan · Perumusan Norma Hukum dalam Peraturan Perundangan-undangan · Asas dan Perilaku Hukum dalam Peraturan Perundangan-undangan · Sinkronisasis dan Hormanisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan · Legal Drafting Perancangan Produk Peraturan Perundangan-undangan · Teknik Perancangan dan Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan · Penggunaan Bahasa Hukum dalam Perumusan Peraturan Perundangan-undangan · Model dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan · Pentingnya Naskah Akademik Pada Perancangan Peraturan Perundangan-undangan · Sistematika Materi Muatan dan Lampiran Naskah Akademik Peraturan Perundangan-undangan. Spesifikasi Buku : Kategori : Hukum Penulis : Dr. Teuku Saiful Bahri Johan, S.H.,M.Si. E-ISBN : 978-623-124-508-3 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : x, 412 hlm Tahun Terbit : 2022 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). E-book ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : deepublishstore.com

Buku yang berjudul Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara) merupakan karya dari Dr. Teuku Saiful Bahri Johan, S.H., M.Si. Buku ini didesain sebagai Ilmu ...

Hukum Tata Negara

Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Sebutan “hukum tata negara” berasal dari perkataan “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara sebagai objek kajiannya dan konstitusi sebagai unsur utama yang harus dipelajari. Dengan demikian, hukum tata negara merupakan ilmu hukum yang sangat penting untuk mengetahui struktur ketatanegaraan suatu bangsa. Buku ini tidak hanya membahas kulit dari hukum tata negara, tetapi juga pembahasan secara terperinci yang memuat beberapa materi: 1. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2. Konstitusi, 3. Pembagian Kekuasaan, 4. Sistem Perwakilan, 5. Partai Politik dan Pemilu, 6. Hak Asasi Manusia dan Kewarga- negaraan, 7. Asas Perundang-undangan, 8. Sistem Pemerintahan Daerah.

Buku ini tidak hanya membahas kulit dari hukum tata negara, tetapi juga pembahasan secara terperinci yang memuat beberapa materi: 1. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2. Konstitusi, 3. Pembagian Kekuasaan, 4. Sistem Perwakilan, 5.

Perbandingan Hukum Tata Negara

Filsafat, Teori, dan Praktik

Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law), merupakan pendekatan kajian hukum yang sangat penting bagi pemerhati dan calon Sarjana Hukum karena mampu mencandra aspek ius constituendum (hukum yang seharusnya) yang tentunya sangat berguna dalam ikhtiar reformasi hukum di Indonesia. Namun, sayangnya literatur hukum tata negara dalam bahasa Indonesia kurang mengelaborasi isu perbandingan hukum. Buku ini menjawab kekurangan referensi dalam ranah perbandingan hukum secara umum dan perbandingan hukum tata negara pada khususnya. Buku ini setidaknya memiliki 2 (dua) keistimewaan. Pertama, buku ini memberi perspektif filosofis yang sangat kuat karena sejatinya, salah satu ‘jalan metodologis’ filsafat hukum adalah lewat perbandingan hukum dan vice versa, sebagaimana telah dilakukan oleh filsuf Yunani Aristoteles, ahli hukum Prancis Baron Montesquieu, dan Alexis de Tocqueville. Kedua, buku ini berperspektif inter-disipliner atau socio-legal yang menginsyafi bahwa kajian-kajian teks hukum yang bersifat normatif-doktrinal juga memerlukan tambahan perspektif dari ilmu-ilmu di luar ilmu hukum, semisal politik ketatanegaraan yang kental dalam buku ini. Dengan kata lain, buku ini berargumen bahwa kajian hukum (legal research) dan kajian-kajian nonhukum dapat saling melengkapi (complementary).

... Law Review ( 2003 ) , 2744–2778 , hlm . 2765 . 930 Lihat juga , Kelsen dalam Christopher Wolfe , The Rise of Modern Judicial Review : From Constitutional Interpretation to Judge - Made Law , ( New York : Basic Books , 1986 ) , hlm . 3 ...

Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang sangat penting dalam memahami struktur dan fungsi pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Dalam konteks perkembangan politik dan hukum yang terus berubah, pemahaman yang mendalam tentang hukum tata negara menjadi sangat krusial. Buku ini terdiri dari 12 bab yang mengupas tuntas berbagai topik penting dalam hukum tata negara, mulai dari Pengantar tentang hukum tata negara, ruang lingkup dan pentingnya hukum tata negara, konstitusi, sistim pemerintahan dalam konstitusi, pembagian kekuasaan, organ negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif, prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, good governance, perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara oleh irma mangar, perubahan konstitusi, hukum tata negara dalam konteks global, isu-isu kebebasan berpendapat dan ekspresi. Buku ini hadir sebagai referensi komprehensif yang diharapkan dapat membantu mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum dalam memahami berbagai aspek hukum tata negara.

Hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang sangat penting dalam memahami struktur dan fungsi pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara.