Sebanyak 1971 item atau buku ditemukan

Penerapan asas dan prinsip penaatan dalam penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup

Environmental law enforcement in Indonesia.

... pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu
dan kajian etika ; 4 ) Meningkatkan peran aktif jurnalistik dalam
mensosialisasikan berbagai kebijakan , program , teknologi , maupun peraturan
yang menyangkut ...

Delik pers dalam hukum pidana

Freedom of the press according to the Indonesian Criminal Code.

Sedangkan prinsip kerja jurnalistik adalah bahwa wartawan , baik itu bekerja
untuk media cetak maupun siaran , dijamin ... Masuknya ketentuan etika , yang
bersifat normatif , menyebabkan UU Pers yang bersemangat menjamin
kebebasan ...

Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi

Perdagangan lintas negara yang sudah dikenal sejak awal peradaban manusia ini rawan konflik. Benturan - benturan kepentingan sering terjadi. Hukum maupun kebiasaan masing - masing negara yang berbeda menjadi alasan dibutuhkannya aturan main yang bersifat universal, diakui, dan ditaati bersama untuk menjalin hubungan dagang yang harmonis. Dengan pemahaman yang sama terhadap aturan main dan standar yang sama, konflik dan sengketa dalam proses perdagangan yang sudah cukup rumit dapat dikurangi. Sejak Zaman Romawi sudah terlihat adanya kebutuhan pengaturan perdagangan lintas batas wilayah dan warganegara. Namun, perdagangan yang mendunia dan dikendalikan dalam suatu sistem dibawah suatu organisasi internasional sebenarnya diawali dengan pertemuan di Bretton Woods, Humpshire, Amerika Serikat yang menghasilkan IMF, Bank Dunia, dan International Trade Organization (ITO). Namun, karena ITO gagal dibentuk maka lahirlah General Agreement Tariffs and Trade (GATT 1948) yang dibentuk dibawah naungan PBB. Baru Pada Tahun 1994 dalam Uruguay Round dengan ditandatanganinya The Final Act DEmbodying the results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, para wakil negara anggota mengeluarkan Deklarasi Marrakesh yang isinya mendukung GATT yang baru dan sekaligus memberi lampu hijau bagi kehadiran World Trade Organization menggantikan GATT sebagai lembaga semi permanen yang dibentuk pada tahun 1948. WTO saat ini beranggotakan lebih dari 150 negara. Apakah perdagangan internasional sama dengan ekspor impor atau transaksi bisnis, internasional? Mengapa hukum perdaganan internasional perlu diketahui tidak hanya oleh para pihak yang terkait, tetapi juga lawyer, masyarakat umum terutama mahasiswa hukum? langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional dalam era Globalisasi adalah alternatif jawabannya.

Mengapa hukum perdaganan internasional perlu diketahui tidak hanya oleh para pihak yang terkait, tetapi juga lawyer, masyarakat umum terutama mahasiswa hukum? langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional dalam era Globalisasi ...

Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization

Buku ini berisi tentang penjelasan Perdagangan Internasional yang diatur dalam Perjanjian WTO yang terdiri dari Perjanjian Pembentukan WTO (Perjanjian Marrakesh), Perjanjian Perdagangan Multilateral (A), Prosedur Penyelesaian Sengketa (A: Annex 2), Trade Policy Review (A: Annex 3) dan Perjanjian Perdagangan Plurilateral (B). Buku ini menjelaskan hukum perdagangan internasional dalam lima bagian, yaitu bagian satu menjelaskan tentang sejarah WTO dan Perjanjian Pembentukan WTO (Perjanjian Marrakesh). Bagian dua menjelaskan mengenai perjanjian perdagangan multilateral yang terdiri dari GATT 1994 beserta ketentuan pengecualian, Perjanjian Pertanian, Perjanjian Sanitary and Phytosanitary, Perjanjian Technical Barrier to Trade, Perjanjian Safeguard, Perjanjian Anti-Dumping, Perjanjian Subsidy and Countervailing Measure, Perjanjian Non-Tariff Measure, Perjanjian Perdagangan Jasa (GATS), Perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPS), dan Perjanjian berkaitan dengan investasi (TRIMs). Bagian tiga menjelaskan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding. Bagian empat menjelaskan mengenai Trade Policy Review (TPRM), dan bagian lima penutup.

Buku ini berisi tentang penjelasan Perdagangan Internasional yang diatur dalam Perjanjian WTO yang terdiri dari Perjanjian Pembentukan WTO (Perjanjian Marrakesh), Perjanjian Perdagangan Multilateral (A), Prosedur Penyelesaian Sengketa (A: ...

Kontroversi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Ibarat Pedang Bermata Dua

KABAR itu mengejutkan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal.Beberapa saat setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dua pekan lalu, selarik pesan pendek masuk ke telepon selulernya.Ada sejumlah pasal di dalam undang-undang baru itu yang bisa “mengirim” wartawan ke penjara.

KABAR itu mengejutkan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal.Beberapa saat setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dua pekan lalu, selarik pesan pendek masuk ke telepon selulernya.Ada ...

Undang-undang Pornografi

Mengupas tuntas Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dilengkapi pula penjelasan tentang KUHP Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan KUHP Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan.

Selain itu masalah Pornografi juga di atur dalam UndangUndang Penyiaran, Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Pers, ... terhadap pornografi yang telah dituangkan dalam suatu peraturan tentang pornografi yaitu Undang-Undang No.

Korporatisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Penerbitan buku ini adalah upaya untuk mengangkat kembali persoalan sekitar UUD 1945, yang terus muncul dan tak pernah berakhir, semenjak ia diamendemen pada awal abad ke-21 ini. Persoalan itu berkisar pada romantisme yang menghendaki kita, Republik Indonesia, untuk kembali ke UUD 1945 asli. Romantisme itu didorong pada semacam ketidakpuasan sebagian pihak yang melihat praktik-praktik ekonomi di masa sekarang yang lebih bernuansa liberal atau propasar. Tambah lagi, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang propasar itu tidak terbukti memberikan kesejahteraan pada rakyat kebanyakan. Itu mungkin terjadi, menurut kalangan yang tidak puas itu, karena spirit konstitusi kemerdekaan republik ini, UUD 1945, telah dimanipulasi, dan bahkan relatif disingkirkan, oleh agenda-agenda neokolonialisme dan neoliberalisme. Yang menarik di atas fenomena tersebut, mengapa sedemikian menariknya UUD 1945 ini, sehingga masih terus digadang- gadang sebagai jawaban atas kekacauan di atas? Mengapa semangat baru di masa kini tetap tidak diterima, terlepas adanya kecacatan sistematis di dalam UUD 1945? Lalu mengapa jika semangat baru diadakan, tetap saja romantisme akan hal yang baik dari UUD 1945 tetap dipelihara? Di sinilah alasan tambahan lainnya yang menjadi latar mengapa naskah ini dipublikasikan di masa sekarang. Saya menduga, ini disebabkan oleh sifat harmonis yang ditawarkan oleh UUD 1945, yang menurut tuduhan sebagian pihak, telah musnah dalam amendemen 1945. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

ga kepada kebebasan pers maupun akademik,31 bahkan juga menjangkau
organisasi kaum intelektual yang bergerak dalam bidang keagamaan, seperti
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).32 Adanya praktik politik yang
korporatif ...

Iyanae surĕ powada-adaengi Undang-undangna sinina to-Wajoe

3 pers . ) . Het Boeginesche werkwoord soe , of met het voorvoegsel má : másoe ,
uitgaan , naar builen gaan , vergelijkt Dulaurier met het Mal . māsoq , ingaan ,
binnengaan . Zeker geen klein verschil ! Maar stellig nog vreemder klinkt zijne ...