States and the Making of American Constitutional Law
"When we think of constitutional law, we invariably think of the United States Supreme Court and the federal court system. Yet much of our constitutional law is not made at the federal level. In 51 Imperfect Solutions, U.S. Court of Appeals Judge Jeffrey S. Sutton argues that American Constitutional Law should account for the role of the state courts and state constitutions, together with the federal courts and the federal constitution, in protecting individual liberties. The book tells four stories that arise in four different areas of constitutional law: equal protection; criminal procedure; privacy; and free speech and free exercise of religion. Traditional accounts of these bedrock debates about the relationship of the individual to the state focus on decisions of the United States Supreme Court. But these explanations tell just part of the story. The book corrects this omission by looking at each issue-and some others as well-through the lens of many constitutions, not one constitution; of many courts, not one court; and of all American judges, not federal or state judges. Taken together, the stories reveal a remarkably complex, nuanced, ever-changing federalist system, one that ought to make lawyers and litigants pause before reflexively assuming that the United States Supreme Court alone has all of the answers to the most vexing constitutional questions. If there is a central conviction of the book, it's that an underappreciation of state constitutional law has hurt state and federal law and has undermined the appropriate balance between state and federal courts in protecting individual liberty. In trying to correct this imbalance, the book also offers several ideas for reform." -- Publisher's website.
Discover the ins and outs of Constitutional law Are you a student looking for trusted, plain-English guidance on the ins and outs of Constitutional law? Look no further! Constitutional Law For Dummies provides a detailed study guide tracking to this commonly required law course. It breaks down complicated material and gives you a through outline of the parameters and applications of the U.S. Constitution in modern, easy-to-understand language. Critical information on the Constitution's foundations, powers, and limitations A modern analysis of the Constitution's amendments Detailed information on the Supreme Court and federalism Explaining outdated governmental jargon in current, up-to-date terms, Constitutional Law For Dummies is just what you need for quick learning and complete understanding. Students studying government will also find this to be a useful supplement to a variety of courses.
Constitutional Law 101 — get a handle on the historical perspective of the Constitution and gain an appreciation of the overall context of the document Checks and balances and Federal/state relations — discover the basic formulas modern ...
Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan atau Pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan atau Legislatif Drafting selalu mempergunakan pendekatan teori positivisme hukum dan realisme hukum yang dalam implementasinya lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat, seperti keberadaan penguasa pembentuk hukum (baca: undang-undang) dan kelompok mayoritas yang sering disebut mewakili kata “sosial”. Positivisme hukum yang memunculkan aliran normatif yuridis dipergunakan untuk penyusunan dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan dan atau dasar yuridis yang jelas dan pasti. Sementara itu, sosiologis empiris dipergunakan untuk merekonstruksi gejala sosial masyarakat menjadi gejala hukum yang kemudian dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan dengan harapan peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Berpijak dari pemahaman di atas buku ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini tidak sekadar menggunakan pendekatan rule of law melalui pendekataan positivistik yang mengedepankan kepentingan penguasa dan kepentingan mayoritas dalam perspektif multimakna, tetapi juga menggunakan pendekatan rule of ethics.
Penyusunan atau Pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan atau Legislatif Drafting selalu mempergunakan pendekatan teori positivisme hukum dan realisme hukum yang dalam implementasinya lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan dominan ...
Buku Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Teknik Perancangan Kontrak (Pengetahuan Praktis Bagi Pegawai Unit Kerja Hukum Pemerintah Daerah) materinya adalah tentang teknik dan tata cara pembentukan peraturan daerah serta teknik perancangan kontrak. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi pegawai unit kerja hukum pemerintah daerah khususnya dan bagi mahasiswa Ilmu Hukum umumnya. Pengetahuan praktis teknik pembentukan Peraturan Daerah dan teknik perancangan kontrak sangat duperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi daerah dan konsultasi hukum pada Unit Kerja Hukum Pemerintah Daerah.
Buku Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Teknik Perancangan Kontrak (Pengetahuan Praktis Bagi Pegawai Unit Kerja Hukum Pemerintah Daerah) materinya adalah tentang teknik dan tata cara pembentukan peraturan daerah serta teknik ...
Di dalam Buku Ajar Teknik Perancangan Perundang-undangan ini dibahas mengenai Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jenis Peraturan Perundang-undangan, Fungsi Peraturan Perundang-Undangan, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahap-tahap Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Dengan adanya buku ajar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para akademisi, khususnya Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam dalam mempelajari teknis dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
... Hukum Perjanjian “peserta tidak dapat menggunakan ketentuan hukum internalnya sebagai pembenaran atas kegagalannya dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut Stefano Murgia dan Giovanni Rizzoni dan Unit Legal Drafting Parlemen Italia, ...
Sharia Law in the Twenty-First Century consists of concise, detailed analytical studies on current critical discussions of Sharia in the Western and Muslim legal traditions. Contributors to this volume are well-known academics in their fields and have been at the forefront of critical studies on various aspects of Islamic law. Breaking new ground for understanding the dynamics of law and society, most contributors in this volume have influenced current academic discourse on Sharia.The chapters contained within this volume find that globalism and Sharia have been posing challenges to one another. These respective challenges are studied from the perspectives of theory, history and the diverse contexts in which Sharia developed during the twenty-first century. The approach in this book is overall contextual with reference to time and place. For accessibility, unlike other books on Islamic law, Sharia Law in the Twenty-First Century has minimal footnotes and reduced diacritical marks, but offers an essential glossary in an appendix.
The market should not be allowed to be the arbiter of its own behavior. The root causes of terrorism are fairly well known but generally ignored. The hotbeds of conflict in Palestine, Iraq, Afghanistan, Syria, Libya, Yemen, ...
Pesatnya perkembangan dalam berbagai segi kehidupan manusia terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan selalu akan membutuhkan aturan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya. Dalam dunia perdagangan, peraturan tentang perdagangan memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, undang-undang tentang hukum dagang di buat dan ditetapkan. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, ilmu hukum ternyata juga mengajarkan betapa dokrin (ilmu pengetahuan) yang tersebar dalam beberapa kitab hukum atau buku-buku hukum memegang peranan yang penting untuk mengkaji dan mengungkap kedalaman subtansi hukum (baik secara normatif maupun sosiologis). Untuk itu kehadiran sebuah karya ilmian atau buku hukum haruslah disambut positif untuk menambah perbendaharaan literatur hukum di Indonesia. Menulis buku merupakan kerja yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, komitmen, dan ketelitian. Sri Lestari Poernomo telah membuktikannya dan melakukan dengan sangat baik di sela-sela kesibukan beliau. Buku yang terbit ini merupakan bukti kapasitas beliau sebagai seorang akademisi yang handal, berintegritas, dan berwawasan luas. Akhirnya, kepada pembaca saya ucapkan selamat membaca, menjelajahi dan menikmati Buku Ajar yang ditawarkan oleh penulis. Kepada penulis saya ucapkan selamat atas terbinya buku yang saya yakin sangat bermanfaat dan memperkaya wacana tentang hukum dagang di Indoensia.
Hukum Dagang merupakan hukum yang mempelajari tentang perdagangan secara keseluruhan dimana mengacu pada KUHDagang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 KUHDagang, mengatur bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab ini.” Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa KUHDagang dan KUHPerdata sangat erat kaitannya terutama dalam perkembangan transaksi jual beli. Selanjutnya perjanjian atau kontrak pada era saat ini juga sangat digandrungi oleh para pelaku usaha, pedagang, atau pelaku bisnis, dimana perjanjian atau kontrak juga diatur dalam KUHPerdata. Buku ini dapat memberikan penjelasan yang runut tentang hukum dagang, dulu, kini dan akan datang.
