Sebanyak 3579 item atau buku ditemukan

Manajemen Biaya (Konsep dan Implementasi)

Buku ini menyajikan pengetahuan mengenai manajemen biaya dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi semua pembaca. Ide penulisan buku ini berasal dari para praktisi dan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Hasil pemikiran penulis, dituangkan dalam bentuk book chapter yang diberi judul Manajemen Biaya (Konsep dan Implementasi). Sistematika penyusunan buku ini terdiri dari tiga belas bab yang menyajikan pembahasan mengenai seluk-beluk manajemen biaya.

Lima tahap pada pengambilan keputusan strategis untuk kecepatan dan efisiensi pada industri mode, yaitu: 1. Menentukan isu-isu strategis yang mengitari masalah yang ada. 2. Mengidentifikasi tindakan-tindakan alternatif. 3.

OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta

Sepanjang pengetahuan kami, bahwa buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah hasil riset/penelitian akademik; satu-satunya buku ombudsman yang dikaitkan dengan akuntabilitas publik yang berasal dari hasil penelitian seorang doktor; Muhammad Idris Patarai dengan nomor induk 05802028. Ia adalah doktor ke 51, dan doktor ke-38 untuk kosentrasi Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM). Pada sidang promosi yang dipandu langsung oleh Rektor UNM, Prof. Dr. H. Arismuandar, M.Pd., di Aula Gedung A, PPs UNM, tanggal 3 Agustus 2010, Idris Patarai berhasil mempertahankan disertasinya dengan sangat baik, apalagi dihadiri Walikota Makassar, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Semua penguji terpukau dengan jawaban-jawaban cerdas dilontarkan seorang Muhammad Idris Patarai, sehingga dewan penguji memberikan nilai (A) setelah melalui rapat dewan penguji di ruang sidang khusus yang berlangsung selama 15 menit. Para penguji tersebut, yaitu: Prof. Dr. H. Amiruddin Tawe, M.S (Co-promotor), Prof. Amir Imbaruddin, M.DA., Ph.D.(co-Promotor), Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, S.U.(promotor), Prof. Dr. H. Andi Makkulau (Ketua Program Studi Administrasi Publik), Prof. Dr. Jasruddin, M.Si (Direktur Program Pascasarjan UNM), dan Prof. Dr. H. Aswanto, SH.MH. (penguji ekternal) yang juga adalah Ketua Lembaga Ombudsman Kota Makassar. Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu? Apakah masyarakat Indonesia sudah mengenal Ombudsman? Masih relevankah Ombudsman dipertahankan di tengah hadirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang tidak lagi mengakomodasi keberadaan Ombudsman Daerah. Sdangkan di pihak lain, Ombudsman Daerah memiliki pijakan konstitusi dan peraturan perundanganundangan, yakni Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta TAP MPR N0. VIII/2001, yang dimaksudkan untuk memberikan arah baru dalam pencapaian pemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua sektor pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu?

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Selama tahun 2015-2018, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara rutin kepada DPR RI. LKPP terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan sumber informasi penting dalam mengukur kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Untuk menambah refrensi bagi Anggota DPR RI dalam memahami permasalahan pada LKPP, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun Anggaran 2015-2018. Kajian ini mencakup permasalahan yang menjadi temuan BPK RI terkait penyusunan laporan keuangan, akun aset, akun belanja, dan akun pembiayaan pada LKPP. Permasalahan - permasalahan tersebut sebagian besar merupakan permasalahan berulang yang patut menjadi perhatian anggota DPR RI dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah.

Selama tahun 2015-2018, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara rutin kepada DPR RI. LKPP terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan ...

AKUNTABILITAS Konsep dan Implementasi

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja. Tanggung jawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat. Untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika akses dan saluran ini diberikan oleh pemerintah, maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses dan saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah agar semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut.

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance).

Masa depan ilmu ekonomi

sebuah tinjauan Islam

... Economics an Islamic Perspective ) . Kami juga telah menerbitkan tiga karyanya , yaitu Sistem Moneter Islam ( Toward a Just Monetary System ) ... Islam — vii - konvensional dan menggantikannya dengan ekonomi syariah yang tepat - guna.

Islam untuk disiplin ilmu ekonomi

buku daras pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi umum

Islam untuk disiplin ilmu ekonomi

Buku daras pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum fakultas/jurusan/program studi ekonomi