Sebanyak 79 item atau buku ditemukan

Review Jurnal Organisasi, Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Teknologi Kejuruan

Judul-Judul Review Jurnal 1. Analysis of VET in Ukraine since the Soviet era. (Celia Tri Pristya Devitha) 2. On the Determinants of Employment Related Organized Education and Informal Learning. (Andi Gagah Purnama) 3. The Cooperation Form of SMK Karya Teknologi Jatilawang of Technology and Industry Group with Astro Parts in the Framework of Forming an Entrepreneurial Spirit. (Edwar Luden) 4. Vocational education and training in India: a labour market perspective.(Sahrul Ramadhan) 5. MOOCs of Inclusive Technology in Teacher Education for Vocational Education.(Irwansyah) 6. Innovation and Vocational Education and Training (VET) student work placement.( Rachmaniar) 7. Appropriation of foreign approaches for sustainable development and transformational changes in Vietnamese vocational education.( Btari Rezki Lisyiani) 8. Towards Distributed Leadership In Vocational Education And Training Schools: The Interplay Between Formal Leaders And Team Members (Andi Rahmania Hair) 9. Application of thinking skills in career: A Survey on Technical and Vocational Education Training (TVET) qualification semi- professional job duties.( Ummu Khadanah) 10. Facing Academic Dismissal: An Adaptive Organizational Approach Preparing All Students for Success (Sulfikar)

Dengan kata lain, pendidikan inklusif tidak mempermasalahkan apakah ABK dapat mengikuti program pendidikan, namun bagaimana guru dan sekolah dapat mengadaptasi program pendidikan agar sesuai dan layak bagi ABK (Isabella, dkk 2014).

Manipulasi kebijakan pendidikan

Evaluation of national education policy in Indonesia; collection of articles.

Evaluation of national education policy in Indonesia; collection of articles.

Kebijakan Pendidikan Dasar & Islam Dalam Berbagai Perspektif

Pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Di Indonesia pendidikan sangat diutamakan, karena pendidikan memiliki peranan yang sangat penting terhadap terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga tujuan pendidikan telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni Nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartarbat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab1 .” Terdapat banyak undang-undang atau peraturanperaturan menteri pendidikan yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Misalnya tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Undang-undang atau peraturan menteri tersebut perlu dikaji lebih lanjut lagi, dengan alasan agar kita mengerti apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut mengenai pendidikan telah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di realita. Buku ini menyajikan pandangan-pandangan terkait kebijakankebijakan pendidikan dasar dan Islam yang ditinjau dari berbagai perspektif. Dengan harapan, akan menambah wawasan terkait pelaksanaan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut.

Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia

Dinamika kehidupan Masyarakat Indonesia dewasa ini terlihat mendapatkan perubahan, baik secara psikologis, maupun nonpsikologis. Masyarakat Indonesia yang dulu terkenal akan kesantunannya, lambat laun telah terjadi pergeseran dinamika perilaku kehidupan masyarakatnya menjadi lebih agresif dan sulit terkendali. Penyebabnya menurut penulis adalah berbagai faktor kebutuhan yang menuntut masyarakat untuk segera terpenuhi, tapi masih jauh dari kemungkinan untuk dipenuhi. Misalkan seperti pemenuhan fasilitas dan sarana pendidikan yang masih jauh dari harapan. Dari berbagai wacana dan pendapat yang muncul kemudian dapat kita rasakan dan lihat bahwa masyarakat Indonesia telah jenuh terhadap perlakuan yang diberikan oleh para penyelenggara negara, yang penulis perhatikan lebih mengedepankan aspek politik terhadap penyelesaian kebutuhan seluruh Masyarakat Indonesia. Pemandangan tersebut merupakan sebuah dinamika nyata, yang mempertemukan antara kebutuhan sosial masyarakat dengan kepentingan politik para penyelenggara negara. Erat kaitannya dengan hal tersebut, maka disini penulis dalam buku ini memaparkan cara pandang masyarakat dan para tokoh akademis dalam melihat dan menilai tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Dinamika kehidupan Masyarakat Indonesia dewasa ini terlihat mendapatkan perubahan, baik secara psikologis, maupun nonpsikologis.

POTRET KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH

Eksistensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah

Dalam catatan sejarah pendidikan, sistem penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) di Indonesia selama ini belum pernah mendapatkan pengakuan yang konkrit dari pemerintah. Hal ini terjadi, karena selama ini pula eksistensi pendidikan Madin secara yuridis-formil memang tidak diberi ruang apresiasi yang memadai dalam undang-undang sistem pendidikan nasional di tanah air. Fakta ini telah terbukti dalam sejarah panjang pemberlakuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) di Indonesia, mulai UU No. 4/1950, juncto UU No. 12/1954, sampai dengan UU No. 2/1989 yang kesemuanya tidak pernah memuat bab, pasal, maupun ayat-ayat yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah. Padahal secara defacto dan historis Madin selama ini juga ikut memiliki andil dan kontribusi yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bidang pendidikan di masyarakat.

Dalam catatan sejarah pendidikan, sistem penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) di Indonesia selama ini belum pernah mendapatkan pengakuan yang konkrit dari pemerintah.