Sebanyak 2292 item atau buku ditemukan
Christianity according to Pancasila, the state philosophy of Indonesia.
Karena hukum formil mengatur soal acara penerapan dan pemertahanan hukum
materiel, maka hukum ini dikatakan juga hukum acara. Hukum acara atau hukum
... Hukum Acara Perdata untuk mempertahankan penerapan Hukum Perdata
Materiel. - Hukum Acara ... Demikianlah gambaran dasar pembidangan hukum
secara umum yang berlaku di mana-mana, termasuk di Indonesia tentunya. Par.
11.
memuat antara lain malapraktet, pengertian kesehatan, pengertian hygiene ...
Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) . Par . 55. Kitab Undang
- undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) . .. 214 226 228 LAMPIRAN : . 234 250
255 1. Malapraktek ( Malpratice ) 2. Tanggung Jawab Perdata dari Dokter 3.
Selanjutnya sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai
beberapa subsistem yang terdiri atas: a. Hukum Pengelolaan Lingkungan b.
Hukum Acara Lingkungan c. Hukum Perdata Lingkungan d. Hukum Pidana
Lingkungan ...
Historical and political aspects of Indonesian civil law and its progress.
... tidak berarti “ menggeser " eksistensi aturan - aturan hukum tidak tertulis ,
seperti hukum Islam dan hukum adat . ... diri kita sendiri , sebab semakin tinggi
peradaban ummat manusia , maka budayanya ( termasuk hukum ) akan
meningkat ...
On Indonesian legal language.
... itu bersyarat maka pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan serta
pengamatan dengan sungguh - sungguh menurut undangundang ....
KEPUSTAKAAN Abdulkadir Muhammad 1978 Hukum Acara Perdata Indonesia ,
Alumni 186.
“Pengantar Hukum Indonesia" merupakan materi pengantar untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Buku ini dapat menjadi pedoman dalam proses perkuliahan sehingga dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa Fakultas Hukum selama mengikuti proses perkuliahan, serta dapat dengan mudah dimengerti bagi siapa saja yang sedang mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia
“Pengantar Hukum Indonesia" merupakan materi pengantar untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia.
Politics and law, Indonesia.
209 Dari pasal 131 yang dikutip di atas dapat diketahui bahwa pada pokoknya
UUDS 1950 menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
harus berpedoman pada 4 sendi yaitu , otonomi , permusyawaratan , perwakilan
...
Indonesian dictionary of law terms.
... 2005 Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi ketujuh ,
Liberty Yogyakarta , 2006 Teeuw , A . , Kamus Indonesia - Belanda , Gramedia
Pustaka Utama , Jakarta , 2002 Tresna , R . , Komentar HIR , cetakan kedelapan
...