Politik hukum di Indonesia

Politics and law, Indonesia.

209 Dari pasal 131 yang dikutip di atas dapat diketahui bahwa pada pokoknya
UUDS 1950 menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
harus berpedoman pada 4 sendi yaitu , otonomi , permusyawaratan , perwakilan
 ...