Sebanyak 85 item atau buku ditemukan

Manajemen Pelayanan Publik

Buku ini secara lengkap membahas 6 (enam) bab terkait manajemen pelayanan publik. Bab pertama, Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Publik meliputi konsep dan teori manajemen institusi publik; lingkup, corak, dimensi dan kualitas pelayanan publik; serta pelayanan sektor publik dan privat. Bab kedua, Kajian Normatif Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia meliputi maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup; pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan; hak, kewajiban, dan larangan penyelenggara; penyelenggaraan; dan peran serta masyarakat, penyelesaian pengaduan, serta ketentuan sanksi dalam pelayanan publik. Bab ketiga, Isu dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik meliputi isu dan potret buram; tantangan manajemen; arti penting inovasi; beberapa pengalaman praktik baik inovasi; dan roadmap pedoman inovasi pelayanan publik. Bab keempat, Kunci Sukses Manajemen Pelayanan Publik meliputi pengelolaan SDM; pengawasan; etika dan profesionalisme; serta teknologi dan informasi pelayanan publik. Bab kelima, Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi arti penting pelayanan, kewenangan penyelenggara, instansi pelaksana dan sistem informasi administrasi kependudukan; hak dan kewajiban serta pelayanan pendaftaran penduduk; pencatatan sipil, data dan dokumen. Bab keenam, Pelayanan Prima dan Standar Pelayanan Minimal Daerah meliputi prinsip pelayanan prima serta penetapan dan jenis SPM daerah; SPM daerah bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial; serta pelaporan, pembinaan dan pengawasan SPM daerah.

swasta, organisasi pemerintah bekerja dengan tidak dipengaruhi langsung oleh dimensi pola hubungan the costumer and the ... Tujuannya adalah bahwa manajer dan pegawai organisasi publik berbagi beberapa dilema mereka dengan masyarakat, ...

Manajemen Risiko Agroindustri

Teori dan Aplikasinya

Buku ajar ini terdiri dari 15 bab: 1: Konsep dasar risiko dan manajemen risiko sebagai fungsi perusahaan 2: Standar manajemen risiko 3: Identifikasi dan klasifikasi risiko 4: Penilaian risiko 5. Tahapan penilaian risiko dan matriks risiko 6: Penilaian risiko 7: Failure modes and effects analysis (FMEA) dan House of Risk (HOR) 8: Penanggulangan risiko 9: Teknik pengendalian risiko 10: Transfer risiko dan asuransi risiko 11: Manajemen risiko operasional 12: Manajemen risiko sumber daya manusia 13: Manajemen risiko pemasaran 14: Manajemen risiko rantai pasok 15: Manajemen risiko agroindustri berkelanjutan dan penyusunan dokumen perencanaan manajemen risiko

“The Orange Book” Sebuah ketidakpastian pada hasil yang from Her Majesty's timbul dari kombinasi dampak dan Treasury of the UK kemungkinan peristiwa yang potensial Government (Her Majesty's Treasury of the UK Government, 2004).

Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 yang merupakan “milestone” perkembangan hukum pidana Indonesia dengan “margin of appreciation and legitimation” yang di dasarkan atas penyesuaian terhadap kedudukan RI sebagai negara merdeka atau seluruhnya atau sebagian tidak dapat dilaksanakan atau tidak mempunyai arti lagi, maka dalam pembaharuan hukum pidana melalui RUU KUHP yang memiliki misi utama “Rekodifikasi Terbuka” pembenaran pembaharuan didasarkan atas Ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dalam hal ini aspirasi suprastruktural, infrastruktural, kepakaran dan aspirasi global sangat dipertimbangkan. Dalam proses tersebut penulis selalu mempertimbangkan pentingya semangat hukum (legal spirits) yang mendasari eksistensi suatu produk perundang-undangan pidana, yang harus dirumuskan dengan baik dan akurat. Tanpa pemahaman terhadap semangat hukum ini (yang tersurat dan tersirat dalam Rancangan Akademis, Konsiderans Undang-undang dan Penjelasan Umum Undang-undang) dan semata-mata hanya mendasarkan pada norma-norma batang tubuh dan substansi serta penjelasan pasal demi pasal suatu undang-undang, penegakan hukum tidak akan memadai hasilnya, karena semangat hukum selalu tidak “value free”, khususnya terkait dengan rezim politik yang berkuasa saat Undang-undang dibuat.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1946 jo.

Between Yafeth and Shem

On the Relationship Between Jewish and General Philosophy

The book elucidates the complex relationship between Jewish philosophy and general philosophy. At the same time it examines Jewish philosophy as an independent discipline of thought. The issue of particular and characteristic problems of Jewish thought is taken up in the third part of the book. Other philosophical topics - from the general as well as the Jewish angle - are the quiddity of philosophy, its aims and tasks, its value and purpose, and the relations between philosophy, religion and theology, as reflected in general and Jewish thought. The concluding sections of the book highlight several basic problems of Jewish philosophy: its sources of inspiration and its influence, the motifs for philosophizing, the relation between reason and revelation, and lastly, the principal transformations in Jewish philosophy with the passage from medievalism to modernity.

The book elucidates the complex relationship between Jewish philosophy and general philosophy.

Coinage and History of the Islamic World

27 In private hands , Germany 28 N. Pere , Osmanlilarda Mâdeni Paralar ( Coins of the Ottoman Empire ) , Istanbul , 1968 ... he proclaimed his da'wah in Jumādā II 1097 , and at al - Mawāhib , seat of the Imāmate for a number of years .

Logic Of The Law The

A set of general rules is " justified ” by reasoning from basic principles , but they do not cover all of law and ethics . In part the limitation is self - imposed and is motivated by a desire not to bore either myself or the reader .