Ilmu adminsitrasi publik itu bisa dibicarakan dari perspektif teoretis keilmuan sampai pada perspektif dinamika praktika dalam kegiatan. Perspektif keilmuan membahas konsep teori yang digunakan untuk menjelaskan kaitan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Perspektif teori dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat penjelasan dan pandangan perspektif berikutnya.ÊKali ini saya kumpulkan tulisan-tulisan opini saya di media cetak koran, media seminar dan cuplikan dari kuliah-kuliah yang pernah saya sampaikan beberapa tahun terakhir ini. Sebagian besar tulisan itu membahas ungkapan masalah praktik ilmu administrasi negara atau publik yang terjadi saat itu. Praktik ilmu ini semenjak di era Reformasi era dikala pemerintahan demokrasi dijalankan, maka keterbukaan dan perbedaan pendapat dijaga dan dihargai. Maka keterbukaan menjadi warna dan wajah dari sistem pemerintahan dan administrasi publik kita. Di era Reformasi ini koridor demokrasi dibuka dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers. Saya pun memanfaatkan dengan menulis di media cetak koran untuk menyarankan beberapa praktik suatu sistem pemerintahan yang baik menurut konsep teori yang dikembangkan di dunia pendidikan tinggi. Koridor keterbukaan demokrasi itu lebih tajam lagi transparansinya ketika pada tahun yang sama ditetapkannya undang-undang politik, yang terdiri dari tiga undang-undang yakni undang- undang berdirinya partai politik (Undang-Undang No. 2 Tahun 1999), undang-undang penyelenggaraan pemilu (Undang- Undang No. 3 Tahun 1999), dan undang-undang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang No. 4 Tahun 1999). Mulai saat itu hubungan partai politik dan birokrasi pemerintah tersirat warna wajah birokrasi pemerintah yang lebih didominasi politik daripada warna asli birokrasi yang profesional, kompetensi dan ahli sesuai dengan bidang masing-masing. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
informasi potensi konflik dan potensi integrasi bangsa (nation and character
building). pertanyaan ; apa sebenarnya yang menjadi sumber penyebab konflik
ini hingga meletus demikian hebatnya ? Mengapa konflik demikian meletus ?
Buku Dinamika Politik Indonesia Kontemporer: Politik Identitas Di Era Disrupsi Informasi merupakan hasil dari kompetisi penulisan artikel ilmiah populer yang diselenggarakan FISIP UB dalam rangka DIES NATALIS Ke-16. Buku ini menjadi salah satu upaya dari FISIP UB dalam mendokumentasikan fenomena politik Indonesia kontemporer melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa di lingkup Malang Raya. Sebagai sebuah buku bunga rampai tentang politik Indonesia kontemporer buku ini berisi tentang isu-isu kekinian terkait politik identitas, politik di era disrupsi informasi, serta politik multikulturalime. Diharapkan kehadiran buku ini bisa menambah referensi bagi para pemerhati politik Indonesia.
Pendapat Benjamin Valentino mengenai konflik sosial yang terjadi di Indonesia
pada era desentralisasi cukup memadai sebagai instrumen analisis, yaitu
kuatnya kepentingan elit politik dalam suatu konflik (Wilson, Chris: 2008: 16).
kelas pemodal-negara versus masyarakat : hasil penelitian yang membahas konflik antara pemodal-negara dengan masyarakat di lokasi perkebunan di Lampung, industrialisasi di Batam, dan Tapanuli Utara, Sumut
Study of conflict between government and rural community dealing with local investment and land tenure in Indonesia.
