On judicial system and civil procedure law in Indonesia.
Collection of Indonesian laws on civil procedure.
Collection of Indonesian laws on civil procedure.
On Indonesian regulations regarding civil procedure.
On judicial decision making according to Indonesian civil procedural code.
On judicial decision making according to Indonesian civil procedural code.
On seizures in Indonesian criminal procedure.
On seizures in Indonesian criminal procedure.
Konsistensi pelaksanaan Hukum Acara merupakan sebuah keharusan. Kesalahan atau kelalaian pelaksanaannya akan menjadi nestapa bagi yang beperkara seperti batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama. Sayangnya, hukum acara peradilan agama dan umum yang sama-sama mengacu kepada HIR untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBg. untuk wilayah di luar kedua wilayah tersebut masih terserak di mana-mana dan belum tersusun secara sistematis. Berangkat dari kondisi tersebutlah buku ini mencoba menyusun secara runut seluruh pasal acara perdata dalam peraturan perundang-undangan dan pengklarifikasian sebagai tahapan permasalahan perdata. Dengan demikian, para pengguna buku ini dengan mudah akan dapat menemukan apa yang dibutuhkannya dengan cepat dan tepat sehingga proses persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bisa diujudkan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Konsistensi pelaksanaan Hukum Acara merupakan sebuah keharusan.
SISTEM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Sudah dikemukakan di atas ,
bahwa hukum acara itu disebut juga hukum formal . Jadi hukum acara perdata
disebut juga hukum perdata formal ; yang dimuat dalam Herziene Inlands ...
Buku ini merupakan sebuah buku Pengantar Hukum Indonesia yang memperkenalkan secara umum dasar2 hukum yang berlaku sekarang ini di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum Indonesia. Adapun Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar ( basis leervak) dan prasyarat untuk mempelajari cabang2 ilmu hukum yang lebih khusus dan l;ebih luas. Buku ini juga membahas Dasar Hukum di Indonesia.,Sejarah Hukum di Indonesia,Politik hukum Nasional, yang meliputi hukum perdata,Hukum acara Perdata,Hukum acara Pidana,Hukum Tata Negara,Hukum Dagang,Hukum agraria,Hukum Pajak,Hukum Ketenagakerjaan,Hukum Islam di Indonesia,Hukum Internasional,Hukum adat.
... Administrasi Negara (verwaltungsrecht).268 Pada masa lalu, Prof. Dr. Djokosoetono lebih menyukai penggunaan verfassungslehre daripada verfassungsrecht.269 Istilah yang tepat untuk Hukum Tata Negara sebagai ilmu (constitutional law) ...
