On legal assistance for Indonesian police and their family.
... Keluarga POLRI Istilah Keluarga dalam Pasal 145 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau dengan sebutan Reglemen Indonesia yang dibaharui, perihal Hukum Acara Pengadilan, untuk istilah keluarga ada keluarga sedarah dan ...
Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi dengan tema ““Pengembangan, Penerapan, dan Pendidikan 'Sains dan Teknologi' Pasca Pandemi” menghadirkan empat pembicara utama yakni Dr. Rosa Delima, S.Kom., M.Kom. (topik: MODEL OTOMATIS UNTUK ANALISIS, SPESIFIKASI, DAN VALIDASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK), Dr. L. N. Harnaningrum, S.Si., M.T. (topik: MODEL PENYIMPANAN DATA KREDENSIAL DI SMARTPHONE UNTUK MENDUKUNG TRANSAKSI MOBILE YANG AMAN), Dr. Iwan Binanto, S.Si., MCs. (topik: MODEL PENGENALAN SENYAWA KIMIA PADA LUARAN LIQUID CHROMATOGRAPY MASS SPECTROMETRY (LCMS) TANAMAN KELADI TIKUS), dan Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T. (topik: PENINGKATAN KUALITAS HIGH-UTILITY ITEMSET MENGGUNAKAN PENDEKATAN SWARM INTELLIGENCE PADA KASUS ANALISIS KERANJANG BELANJA).
Keywords: honesty, environment care, distance learning Pendahuluan Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan ...
Buku yang saat ini berada di hadapan pembaca sekalian merupakan kompilasi atas berbagai informasi yang penulis dapatkan secara langsung melalui pengamatan lapangan, studi literatur, maupun wawancara berbagai pihak yang bersentuhan dan berkecimpung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pelaksanaan pemilu, khususnya Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa faktanya memang terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap mekanisme dan regulasi-regulasi penyelenggaraan Pemilu oleh para calon, tim sukses, partai politik, maupun simpatisan-simpatisan yang bergerak di akar rumput. Sejauh pengamatan penulis pula, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya mendapatkan sanksi yang dirasa “tidak menyentuh rasa keadilan rakyat”. Dengan tidak bermaksud menyudutkan salah satu pihak, sudah selayaknya jika pelanggaran semacam ini seharusnya tidak lagi kita jumpai seiring semakin terbukanya keran informasi, semakin terbukanya wawasan masyarakat, dan semakin “majunya iklim demokrasi” di negeri ini, seperti yang diungkapkan sebagian pihak. Namun, fakta lapangan membuktikan jika partai politik yang seharusnya menjadi corong dan wadah pendidikan politik bagi masyarakat, tidak mampu memberikan dasar-dasar hidup berdemokrasi yang layak, malah justru ikut berkubang dalam “dosa-dosa” politik tersebut.
Buku yang saat ini berada di hadapan pembaca sekalian merupakan kompilasi atas berbagai informasi yang penulis dapatkan secara langsung melalui pengamatan lapangan, studi literatur, maupun wawancara berbagai pihak yang bersentuhan dan ...
Buku ini mengulas tentang bagaimana memberikan pendidikan karakter kepada peserta didik dalam bidang pendidikan jasmani mulai dari strategi sampai dengan implementasinya. Penulisan buku ini menggunakan metode studi kasus penelitian secara langsung di sekolah. Pendidikan karakter menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan nasionl. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter merupakan tanggungjawab satuan pendidikan. Penguatan pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan secara efektif tanpa adanya strategi implementasi yang baik. Implementasi penguatan pendidikan karakter dipengaruhi oleh manajemen strategi baik itu perencanaan strategi pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi. Sekolah merupakan tempat strategis dalam pengembangan penguatan pendidikan karakter. Implementasi penguatan pendidikan karakter budaya sekolah dan basis kelas diharapkan dapat menjadikan pelajar memiliki nilai-nilai karakter yang baik.
Astutik, Pipit Pudji. 2017. “Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Dan Higer Order Thinking Skills (HOTS) Dalam Pembelajaran Tematik SD.” Bahri, Samsul. 2019. “Urgensi Strategi Pembelajaran Karakter Pada Anak Usia Dini.
Negara merupakan suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat pada suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Beberapa aspek negara yang dimaksud adalah negara merupakan organisasi dari sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Negara sebagai asosiasi yang bertindak berdasarkan undang-undang yang dibuat pemerintah. Fungsi negara sebagai pemelihara ketertiban masyarakat umum, negara diberi kekuasaan yang bersifat memaksa oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban masyarakat. Negara dalam menjalankan tatanan pemerintahannya membutuhkan adanya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sebagai sistem hubungan antarlembaga negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kepentingan negara. Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan pada suatu negara akan berjalan efektif apabila sistem yang dipilih dan digunakan sesuai dengan karakter dan kondisi sosial dan politik negara. Apabila sistem pemerintahan yang digunakan tidak sesuai maka bisa dipastikan akan timbul kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahan dengan coraknya sangat dipengaruhi oleh sejarah negara masing-masing. Buku ini menguraikan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Prancis.
B. Sistem Pemerintahan Negara Prancis Revolusi Prancis mendasari peristiwa-peristiwa yang mendasari pergerseran sosial dan budaya ... dintaranya adalah konflik politik yang semakin memburuk, keadaan ekonomi dan kesewenangwenangan Raja, ...
Tidak hanya ditujukan sebagai wujud perayaan 25 tahun (1991-2016) berdirinya Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa (PSPSR), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, inisiatif atas pembuatan buku ini dimaksudkan untuk menstimulasi serta mengembangkan wacana daya seni pada lingkup pembaca yang lebih luas. Buku ini, secara eksplisit dapat menyingkap ketertautan dan keberlindanan seni dengan aspek lain yang telah lebur, dan secara implisit dapat memberikan logika yang taktis dalam membaca, menyikapi, atau menerapkan atas konstelasi seni yang terus berkembang kini. Dengan logika tersebut, pandangan yang kerap kali memosisikan seni hanya sebagai aspek pendukung dari aspek lain, seperti: politik, ekonomi, sosial, hukum, teknik, dan sebagainya, dapat berubah dengan melibatkan kesadaran dan pemahaman atasnya. Buku bunga rampai ini ditulis dari beberapa dosen yang mengajar di prodi PSPSR serta beberapa dosen yang turut membimbing dan menguji tugas akhir, di antaranya adalah: Prof. Dr. R.M. Soedarsono, Prof. Dr. Timbul Haryono, M.Sc., Prof. Drs. SP. Gustami, S.U., Prof. M. Dwi Marianto, MFA, Ph.D., Prof. Dr. Victor Ganap, M.Ed., Prof. Dr. Soetarno, DEA., Dr. Rr. Paramtiha Dyah F., M.Hum., Dr. Phil. Vissia Ita Yulianto, Dr. Wiwik Sushartami, M.A., Dr. G.R. Lono Lastoro Simatupang, M.A., dan Dr. Kris Budiman. Selain itu, buku daya seni ini turut mengakomodasi beberapa pembicara di seminar The Power of Art yang dihelat setahun silam, yakni: Prof. Dr. Bambang Sugiharto, Prof. Dr. Friedrich von Borries, dan Dr. Paul Rae. Alhasil bertolak dari empatbelas penulis tersebut, pewacanaan akan daya seni dapat mulai tercipta.
Perbedaan vokalisasi yang berasal dari tradisi baca-tulis musik dan tradisi lisan juga menandai perbedaan vokalisasi dalam melantunkan ornamentasi melisma.
Eksistensi suatu disiplin ilmu pengembangan, ditunjukan dengan adanya teori- teori sebagai bentuk pengembangan, begitu juga dengan ilmu hukum. Lahirnya teori – teori tersebut, tidak terlepas dari kejelian para ahlinya. Dari masa ke masa masing – masing teori hukum telah menunjukan perannya yang sangat luar biasa, baik dalam menyelesaikan persoalan – persoalan yang terakait antar individu maupun publik, sealain itu teori hukum menjadia acuan dalam penelitian ilmiah daalm dunia akademis, apalagi pada Abad ke – 21, teori hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang tak terbendung, sehingga antara teori hukum dan perkembangan masyarakat harus berjalan beriringan. Setiap munculnya teori yang baru, maka tidak terlepas dari teori yang lama, oleh karena itu, mengkaji, kemudian membedah teori – teori hukum kontemporer menjadi suatu keniscayaan guna mengetahui sejarah lahirnya teori – teori hukum dan kegunaannya. Buku ini akan membedah teori – teori hukum kontemporer secara rinci, beserta penyajian kekurangan dan kelebihan dan tiap – tiap teori hukum yang ada. Dengan gaya bahasa yang ilmiah dan susunan teori – teori yang sesuai dengan sejarah lahirnya, buku ini akan membuka wawasan dan memperkaya informasi, sehingga hukum akan dipandang secara holistik.
Afdol, 2003, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan
Permasalahan Implementasi Hukum ... Kita, Konstruksi Sosial tentang
Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika
Aditama, Bandung.
Role of government business enterprises in economic development of Indonesia.
Mendorong Bank - Bank BUMN mempercepat penyaluran kredit , khususnya
untuk investasi dan pembangunan infrastruktur . 8 . Menggunakan likuiditas
nasional untuk membangkitkan sektor riil , yang dapat ditempuh dengan utilisasi
aset ...
