Role and position of Regional Representatives Council in Indonesian politics and government.
Role and position of Regional Representatives Council in Indonesian politics and government.
Bertitik pangkal pada niat dari hati yang paling dalam dan ihktiar yang sungguh kelahiran buku yang berjudul,”Teori dan Hukum Perancangan Perda (The Turning Point of Legal Paradigm on Sustainable Regulation)” telah diselesaikan dengan baik meskipun penulis sendiri berpandangan masih banyak celah kelemahan. Namun demikian celah sebagaimana dimaksud tiada lain adalah bentuk ikhtiar kami dalam mengembangkan gagasan pemikiran yang diharapkan mampu menjadi pencerahan dan lokomotif pembangunan di tengah arus pasang surut politik legislasi di daerah. Dalam naskah ini tim penulis mengangkat berbagai topik menarik tentang paradigma baru analisis dan pembacaan terhadap produk hukum daerah, perencanaan Perda APBD, Perda Pelayanan Publik, Perda Keterbukaan Informasi Publik, dan Perda RTRW yang tidak hanya melihat sisi teknis legislative drafting sebagaimana amanat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi secara lebih substansial adalah berolah ilmu untuk menggali gagasan-gagasan paradigmatik sebuah produk hukum yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud diramu dalam perspektif pemikiran akademik dalam konteks teori sehingga dalam pembahasan bab demi bab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi khalayak yang membacanya.
... perundang-undangan. Berdasarkan executive summary diskusi, terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi penurunan ... Drafting. 62 The Habibie Center (THC) dan Hans Seidel Foundation (HSF), dalam Saldi Isra, 2007, Urgensi Naskah Akademik ...
On local government according to Indonesian laws.
On local government according to Indonesian laws.
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar perpajakan dan hukum pajak serta bagaimana cara menghitung pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Buku ini juga dilengkapi dengan video penjelasan. Harapannya dengan adanya video penjelasan, para pembaca buku ini dapat lebih memahami materi yang disampaikan. KONSEP DASAR PERPAJAKAN KONSEP DASAR HUKUM PAJAK KONSEP DASAR PEMUNGUTAN PAJAK SUBJEK, OBJEK, DAN TARIF PAJAK PAJAK PUSAT DAN DAERAH UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) MENGHITUNG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENGHITUNG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar perpajakan dan hukum pajak serta bagaimana cara menghitung pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak ...
Kajian otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan beribu-ribu pulau. Akan tetapi otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah merupakan salah satu sendi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Kajian otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
On financial balance between central and local government as represented in laws and regulations after implementation of local government autonomy in Indonesia.
On financial balance between central and local government as represented in laws and regulations after implementation of local government autonomy in Indonesia.
Criminological and anthropological analysis on witchcraft, occultism and devils in Indonesia.
... Hukum Pidana Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Masalah
Teluh / Santet sebagai Instrumen Tidan Pidana dalam Perspektif Pembaharuan
Pidana Nasional , Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung , 1992 .
Syracuse , N. Y. 00 Islam sendiri , jang menurut rasa keadilan rakjat perkara ini
harus diputuskan menurut hukum agama , maka | Pengadilan Tinggi bersidang
dengan seorang hakim jang beragama Islam sebagai ketua , dua orang lakim
ahli ...
