Penyusunan Panduan Penulisan Skripsi ini merupakan bagian dari ikhtiar dari berbagai pihak dalam meningkatkan standar kualitas komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah berkualitas salah satunya ditentukan oleh kegiatan penelitian sehingga dapat menyejajarkan kualitas lulusan Fakultas Hukum UMI dengan Perguruan Tinggi lainnya. Panduan Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan tuntunan kepada mahasiswa Fakultas Hukum UMI dan bagi dosen dalam memberikan pembimbingan, agar tercipta keseragaman dalam produser penelitian, bentuk, teknis, dan membimbing mahasiswa kepada pola pikir yang runtut dan sistematis dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum UMI. Terbitnya Panduan Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa memahami prosedur administratif dan aspek teknis dalam penulisan skripsi.
Dengan Hasil Proposal Diterima tanpa perbaikan Diterima dengan perbaikan Proposal tambahan tanpa seminar Proposal ulang dan seminar ulang Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Buku dengan Judul "Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan" diperuntukkan bagi para teoritisi hukum dosen dan mahasiswa dan praktisi hukum termasuk legislator yang ingin mendalami hukum konstitusi. Muatan materi buku ini menguraikan tentang pilar-pilar Konvensi Ketatanegaraan yang terbentuk melalui kebiasaan ketatanegaraan (custom) dan kesepakatan ketatanegaraan (agreement) sebagai bentuk yang dapat digunakan dalam rangka penguatan fungsi DPD. Arah penggunaan Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat custom untuk menguatkan fungsi DPD RI seperti dalam hal pengawasan, DPD yang dapat memanggil pihak pemerintah dan langsung memberikan rekomendasi-rekomendasi pada saat tersebut. Konvensi ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan ketatanegaraan (agreement) pada prinsipnya dapat digunakan sebagai penguatan fungsi DPD RI.
Buku dengan Judul "Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan" diperuntukkan bagi para teoritisi hukum dosen dan mahasiswa dan praktisi hukum termasuk legislator yang ingin ...
Kajian otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan beribu-ribu pulau. Akan tetapi otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah merupakan salah satu sendi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Buku ini mengurai tentang ikhtisar pemikiran dari para filsuf yang lahir dari dunia Barat maupun Islam. Filsuf yang hadir dari perspektif Barat dan membumi di sekitar abad XIX sampai sekarang ini, antara lain; filsuf Carl Popper, Thomas Kuhn, David Hume. Untuk Filsuf yang hadir dari perspektif Islam, antara lain; Ibn Miskawah (932-1030), Al Ghazali (1059-1111), Ibn Khaldum (1332-14.06), Shah Wali Ullah (1703-1753) dan Ulama Muhammad Iqbal (1873-1938). Adapun konsepsi dan kajian teori-teori ilmu pengetahuan dari perspektif Barat dan Islam itu sangat berbeda khususnya mengenai keberadaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu, dan keaslian semua pemikiran termasuk Sumber ilmu pengetahuan (resource knowledge) tidak ada Sumber lain kecuali Allah. Sejak Sumber ilmu pengetahuan datang dari yang ghaib, maksud dan tujuan daripada ilmu pengetahuan adalah tidak lain kecuali dihubungkan dengan yang ghaib dan kenyataan.
