Sebanyak 17601 item atau buku ditemukan

Indian Broadcasting

This book is an effort towards a readable story of broadcasting by catching some of the flavours of the various stages of its growth.

This book is an effort towards a readable story of broadcasting by catching some of the flavours of the various stages of its growth.

Broadcasting Politics in Japan

NHK and Television News

The aftermath of Japan's 1945 military defeat left its public institutions in a state of deep crisis; virtually every major source of state legitimacy was seriously damaged or wholly remade by the postwar occupation. Between 1960 and 1990, however, these institutions renewed their strength, taking on legitimacy that erased virtually all traces of their postwar instability.How did this transformation come about? This is the question Ellis S. Krauss ponders in Broadcasting Politics in Japan; his answer focuses on the role played by the Japanese mass media and in particular by Japan's national broadcaster, NHK. Since the 1960s, television has been a fixture of the Japanese household, and NHK's TV news has until very recently been the dominant, and most trusted, source of political information for the Japanese citizen. NHK's news style is distinctive among the broadcasting systems of industrialized countries; it emphasizes facts over interpretation and gives unusual priority to coverage of the national bureaucracy. Krauss argues that this approach is not simply a reflection of Japanese culture, but a result of the organization and processes of NHK and their relationship with the state. These factors had profound consequences for the state's postwar re-legitimization, while the commercial networks' recent challenge to NHK has helped engender the wave of cynicism currently faced by the state. Krauss guides the reader through the complex interactions among politics, media organizations, and Japanese journalism to demonstrate how NHK television news became a shaper of Japan's political world, rather than simply a lens through which to view it.

This is the question Ellis S. Krauss ponders in Broadcasting Politics in Japan; his answer focuses on the role played by the Japanese mass media and in particular by Japan's national broadcaster, NHK.

Kuliah Jurusan Apa? Jurusan Broadcasting

Belakangan dunia broadcasting, khususnya broadcasting televisi, punya banyak kesempatan buat berkarier dan berkreasi. Apalagi kamu sudah ngebet banget pengen kerja yang ada hubungannya dengan dunia televisi. Kalau alasannya begitu, langkah pertama mewujudkan cita-cita kamu ya masuk kuliah di jurusan broadcasting. Tertarik kuliah di jurusan broadcasting? Nah, kalau memang tertarik, mendingan kamu cari info sebanyak-banyaknya dulu, deh, tentang jurusan ini. Buku ini salah satu gudang info yang bisa kamu gali tentang jurusan broadcasting. Ada banyak info yang bisa kamu baca di buku ini. Bukan cuma info tentang persiapan masuk jurusan broadcasting, tetapi juga strategi supaya kamu sukses menghadapi perkuliahan. Tak cuma itu. Buku ini juga memuat tentang standar umum gaji Produser, News Anchor, Cameraman, dan lain-lain, jika kelak kamu lulus kuliah dan diterima di stasiun televisi. Buku ini juga semakin komplet dengan adanya istilah-istilah yang biasa digunakan di dunia televisi.

Belakangan dunia broadcasting, khususnya broadcasting televisi, punya banyak kesempatan buat berkarier dan berkreasi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA SITAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan.

Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran.

KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan pelaksana

Hukum acara pidana kontemporer

On Indonesian criminal law, courts, and procedures.

On Indonesian criminal law, courts, and procedures.

Handbook 4 Kitab Undang-Undang: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) Beserta Penjelasannya

Sebagai negara yang diatur berdasarkan hukum (Rechtsstaat) dan menjadikannya landasan normatif untuk segala urusan kehidupan, Indonesia menjamin keamanan dan kenyamanan warganya dari ancaman kesewenang-wenangan penguasa (Maachsstaat). Sehingga konsekuensinya adalah ketentuan hukum mengikat seluruh warga negara, termasuk penguasa, tanpa pandang bulu. Hal ini dimaksudkan untuk memanifestasikan fungsi hukum sebagai kontrol sekaligus perubahan kehidupan sosial.

Sebagai negara yang diatur berdasarkan hukum (Rechtsstaat) dan menjadikannya landasan normatif untuk segala urusan kehidupan, Indonesia menjamin keamanan dan kenyamanan warganya dari ancaman kesewenang-wenangan penguasa (Maachsstaat).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

KUHAP merupakan sumber hukum tertulis yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara. KUHAP berisi serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatanperbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan adanya ancaman sanksi tertentu. Sanksi dijatuhkan jika perbuatan-perbuatan yang dilarang justru lakukan. Konsep dasar dari terciptanya aturan ini adalah setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, tentu saja anak di bawah umur dan orang tidak waras dikecualikan. Di Indonesia, sumber hukum pidana mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan umum (lex generalis) dan juga peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHAP sebagai aturan khusus (lex specialist). Berdasarkan sistematikanya maka KUHAP terdiri dari tiga buku, yaitu buku pertama mengatur tentang aturan umum, buku kedua mengatur tentang kejahatan, dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Buku persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup

Di Indonesia, sumber hukum pidana mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan umum (lex generalis) dan juga peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHAP sebagai aturan khusus (lex specialist).

Pedoman Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil. Secara garis besar, buku ini berisikan materi mengenai hukum acara pidana seperti definisi hukum acara pidana, ruang lingkup, dan sumber hukum pidana, pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana, serta proses dalam beracara pidana secara garis besar. Dengan adanya buku ini, harapannya dapat memberikan sumbangan dan masukan-masukan dalam pengembangan ilmu hukum dan dalam praktik simulasi persidangan.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil.