Seringkali banyak diantara kita memiliki kemampuan berfikir yang luas dan konstruktif, namun minim kemampuan untuk menuangkan ide, gagasannya dalam bentuk tulisan, sehingga argumennya belum mampu menjangkau publik. Di era disrupsi perkembangan informasi, public control sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan. Public control penting dalam sebuah negara demokrasi untuk mengawasi arah kebijakan Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat. Tujuannya satu yakni terwujudnya makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buku ini terdiri dari 58 (lima puluh delapan) artikel opini yang dibagi menjadi 5 (lima) kategori yakni : Kategori Hukum, Politik dan Ideologi; Kategori Ekonomi dan Bisnis; Kategori Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Kategori Sosial-Budaya; dan Kategori Seni dan Sastra. Opini yang diulas penulis tentu berdasarkan atas realitas, data dan informasi, yang kemudian penulis analisis dari sudut pandang penulis.
Seringkali banyak diantara kita memiliki kemampuan berfikir yang luas dan konstruktif, namun minim kemampuan untuk menuangkan ide, gagasannya dalam bentuk tulisan, sehingga argumennya belum mampu menjangkau publik.
Disusunnya buku Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap kurangnya sumber-sumber atau referensi ilmiah yang dapat diperoleh oleh para orangtua, pemerhati pendidikan anak usia dini, praktisi pendidikan anak, para pendidik dan tenaga kependidikan lembaga pendidikan anak, psikolog bahkan dokter anak tentang kiat mengoptimalkan perkembangan bahasa, deteksi dini keterlambatan berbicara serta mencegah terjadinya kelainan-kelainan berbahasa pada anak. Kondisi anak yang mengalami keterlambatan berbicara, minimalnya kemampuan bahasa, atau kesulitan memperoleh pengayaan bahasa merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjelaskan tentang strategi pengembangan bahasa serta berbagai solusi permasalahan bahasa yang dialami anak. Segala hal yang menjadi masalah dan kendala dalam mengembangkan keterampilan berbahasa pada anak menjadi bahasan utama dalam buku ini. Para orangtua bersama-sama pendidik diharapkan akan lebih kreatif lagi dalam menstimulasi bahasa, supaya perkembangan bahasa pada anak dapat dioptimalkan. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
... Development Vol . 28 ( 1 ) , 93-102 . Maccoby , E.E & Mcloby . 2008. The Two Sexes : Growing up a Part , Coming Together . Cambridge : Harvard University Press . Madyawati ... Children of Preschool Age was Planned ,. 219 Daftar Pustaka.
Metode penelitian Hukum Islam menjadi kajian yang penting dalam disiplin Ilmu Hukum Islam. Perkembangan dan dinamika Hukum Islam yang terus maju pesat tidak akan terlepas dari kontribusi Metode Penelitian. Muncul dan berkembangnya berbagai jenis Metode Penelitian akan memberikan pengayaan terhadap kajian Hukum. Setidaknya, buku Metodologi Penelitien Hukum Islam yang berada di tangan pembaca ini memaparkan berbagai pola, teknik, dan Metode Penelitian dalam Hukum Islam. Materi dalam buku ini menguraikan mulai dari materi yang bersifat teori hingga praktik dan contoh proposal penelitian. Dengan kata lain, buku ini tidak hanya menghadirkan konsep dan teori, tetapi contoh praktis yang dapat dijadikan panduan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, peneliti hukum Islam, dan seluruh masyarakat.Ê --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group
Setidaknya, buku Metodologi Penelitien Hukum Islam yang berada di tangan pembaca ini memaparkan berbagai pola, teknik, dan Metode Penelitian dalam Hukum Islam.
Hukum bukan sekadar jalinan tulisan tanpa makna, tetapi ia menjadi hidup ketika digerakkan oleh manusia yang memiliki moral. Buku ini mencoba melihat gagasan moral sebagai jiwa hukum yang diperoleh dari kandungan kitab suci Al-Quran sebagai samudra ilmu pengetahuan. Moral religius yang ada dalam Al-Quran sudah mulai dijauhkan dari hukum, sehingga hukum hanya tampak bagai tubuh tanpa jiwa. Pendekatan hukum Islam acap kali juga sangat dogmatik dengan menyederhanakan persoalan hukum dengan semata berbicara halal dan haram tanpa melihat sisi lainnya, yaitu moral. Secara ontologi hukum, hendak dilihat esensi yang terdapat dalam Al-Quran mengenai hakikat hukum dan keadilan. Secara epistemologi dikaji berbagai metode peletakan moral hukum bagi manusia sejak dalam pembentukan keluarga hingga dalam hubungan berbangsa. Secara aksiologi pada ujung dari pemikiran ini akan dicapai tujuan dari pelaksanaan moral hukum.Ê ------- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja. mendekonstruksi konsep-konsep bermuamalah. Maka, peran keluarga untuk menata kembali, menyusun beragam pola kerangka pikir serta sistem filsafat yang terambil dari Al-Qur'an. Keluarga yang menanamkan nilai ...
Cakupan utama buku ini meliputi: manusia dan pengetahuan; filsafat, hukum, dan filsafat hukum; sejarah perkembangan filsafat; aliran dalam filsafat hukum; hukum dan moral; kerangka ilmiah etika profesi; hukum dan keadilan; serta hukum dan kebenaran. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Cakupan utama buku ini meliputi: manusia dan pengetahuan; filsafat, hukum, dan filsafat hukum; sejarah perkembangan filsafat; aliran dalam filsafat hukum; hukum dan moral; kerangka ilmiah etika profesi; hukum dan keadilan; serta hukum dan ...
Pemilu berlangsung secara berkala, yakni lima tahun sekali. Adapun pilkada sebagai salah satu bagian dari proses pemilihan langsung pemimpin di daerah, berlangsung di berbagai daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, jadwal Pilkada tidak begitu baik di setiap daerah, sehingga sepanjang tahun di seluruh wilayah negara Republik Indonesia terus menerus berlangsung Pilkada. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, hal tersebut diminimalisasi dengan menetapkan jadwal serentak untuk sejumlah daerah guna menunggu terjadinya pilkada serentak di seluruh Indonesia. Masa transisi ini membuat pilkada berlangsung beberapa kali. Untuk saat ini, sejak tahun 2015 terjadi pilkada, kemudian pada 2017 dan 2018. Setelah itu tahapan Pemilu 2019 juga sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan pemilu tidak pernah berhenti setiap tahunnya. Penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mulai memperjelas jadwal pemilihan pemimpin politik di Indonesia. Kodifikasi hukum Pemilu dalam undang-undang ini memudahkan proses demokrasi berlaka yang dilakukan di Indonesia. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia.
Buku ini dimaksudkan sebagai textbook dan sekaligus sebagai handbook. Dimaksudkan sebagai textbook (buku pelajaran) bagi para mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang belajar atau mendalami hukum kepailitan. Dengan demikian, buku ini merupakan buku referensi dalam rangka penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Dimaksudkan sebagai handbook (buku pegangan) bagi para praktisi hukum kepailitan, antara lain bagi para pengacara, Kurator, dan para hakim, baik hakim pada Pengadilan Niaga, Pengadilan Tinggi maupun para Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Daftar isi buku ini disusun sedemikian perincinya sehingga dari daftar isi tersebut pembaca dapat dengan mudah mencari substansi yang ingin dibaca. Selain itu, daftar indeks dari buku ini juga dapat membantu pembaca dalam mencari substansi tertentu yang ingin dipahami. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Indonesia telah menandatangani perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang. Perjanjian itu telah diratifikasi oleh DPR-RI ... 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal di Indonesia semakin marak.
Buku ini merupakan hasil penelitian tentang buku ajar PAI. Buku ini menyajikan tiga topik pokok terkait masalah munculnya muatan radikal dan intoleran dalam buku ajar PAI. Pertama, buku ini menyajikan hasil studi lapangan terhadap daerah-daerah (Jombang, Bandung, Jakarta, dan Depok) yang sebagian masyarakatnya mempersoalkan materi-materi tersebut. Kedua, studi ini melakukan analisis konten (content analysis) terhadap materi-materi dalam buku ajar PAI mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) untuk melihat sejauh mana buku ajar tersebut memuat materi-materi yang mengandung ajaran radikal dan intoleran. Ketiga, buku ini juga mendiskusikan kebijakan politik produksi buku ajar PAI untuk melihat mengapa materi-materi radikal dan intoleran bisa muncul dalam buku terbitan pemerintah. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
