Sebanyak 1839 item atau buku ditemukan

Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan

Hingga saat ini persoalan relasi antara Islam dan politik/kekuasaan terus mengalami perkembangan dan menimbulkan pemikiran dan aliran yang berbeda. Di Indonesia, belum ditemukannya formulasi relasi yang "menguntungkan" bagi umat Islam dalam konfigurasi politik nasional, diyakini banyak pihak sebagai salah satu --jika bukan satu-satunya-- penyebab merebaknya gerakan radikalisme Islam yang masih memimpikan terwujudnya apa yang mereka sebut sebagai Negara Islam. Buku ini mengurai sejarah persinggungan Islam dan kekuasaan, serta konfigurasi politik Islam di Indonesia terutama sejak bergulirnya masa reformasi.

Hingga saat ini persoalan relasi antara Islam dan politik/kekuasaan terus mengalami perkembangan dan menimbulkan pemikiran dan aliran yang berbeda.

Politik Kenegaraan dan Hukum Kemanusiaan

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia. Arbi Sanit menulis, selama masa Orba, rezim dibangun dalam bentuk negara patrimonial-birokratik-otoriterisme dengan pemusatan kekuasaan berlapis (dari rakyar ke negara, dari kekuatan-kekuatan masyarakat ke militer, birokrasi sipil dan teknokrat, dari yudikatif dan legislatif ke eksekutif dan berujung pada presiden), elit penguasa tersaring secara ketat, terpimpin secara pribadi oleh presiden, melakukan berbagai mobilisasi politik dan kooptasi kekuasan masyarakat sebagai pembentuk legitimasi rakyat terhadap penguasa politik.1 Singkat kata, demokrasi terkesampingkan. Partisipasi publik semu. Hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Semua diabdikan agar mencapai stabilitas politik yang dibutuhkan bagi prakondisi pembangunan, pemerintahan bekerja efektif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akhirnya, meski pertumbuhan ekonomi tercapai namun bangunannya rapuh karena ditebus oleh minimnya partisipasi, represi serta kesenjangan ekonomi yang menguat.2 Kondisi kelam ini, yang kemudian didek

Rezim Orde Baru (Orba) merupakan pemerintahan yang meninggalkan traumatik dalam sejarah bernegara Indonesia.

EKONOMI POLITIK PANDEMI Membaca Program Pemerintah di Era Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian berbagai negara di belahan dunia dan juga kita semua. Sebab, telah menyebabkan kematian secara massal. Untuk itu, demi alasan kesehatan dunia, sebagian besar negara kemudian melakukan berbagai langkah-langka pencegahan seperti pembatasan kunjungan wisatawan antara negara, hubungan kerja sama, dan aktivitas lainnya yang dianggap dapat memicu penyebaran Covid-19. Sebagaimana dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia selama pandemi Covid-19 dalam hal ini pembatasan sosial berskala besar: pusat perbelanjaan, pendidikan, rumah ibadah, dan penutupan situs wisata. Sehingga, ekonomi negara secara nasional mengalami pelemahan bahkan kelumpuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Covid-19 tidak hanya memberikan dampak kesehatan, namun juga secara ekonomi. Terlepas dari persoalan kesehatan, Covid-19 mem-berikan dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Tercatat ekonomi Indonesia sangat terpuruk, berada pada minus 5,32 persen. Begitu juga dengan angka kemiskinan, selama pandemi Covid-19, mengalami peningkatan. Sebab, banyak masyarakat mengalami penurunan pendapat bahkan mengalami kehilangan pekerjaan. Tulisan Dafrin Mukhsin dkk mendiskusikan upaya memulihkan ekonomi masyarakat demi kestabilan ekonomi nasional, pemerintah dengan melihat daya atau dampak kepada masyarakat dari program kebijakan BLT-Dana Desa yang bersumber dari dana desa. Apakah ekosistem ekonomi pedesaan memiliki kemampuan lebih survive di tengah pancaroba resesi global akibat wabah ini. Dengan adanya kebijakan BLT-Dana Desa diharapkan dapat membantu memulihkan masyarakat, sehingga per-tumbuhan ekonomi secara nasional dapat stabil kembali. Kendati demikian, dalam pelaksanaan kebijakan BLT-Dana Desa tidak berjalan mulus seperti dibayangkan. Tentu saja, kebijakan tersebut akan mengalami banyak hambatan bahkan melahirkan permasalahan baru. Karenanya, peneli-tian akan melakukan kajian proses “Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa (Dampak Covid-19) Pada Gelombang Pertama Tahun 2020” dengan alur dari pemerintahan pusat sampa ke perintahkan desa dan dampaknya bagi masyarakat selam pandemi covid-19. Sebuah kebijakan tanpa implementasi yang efektif, maka sebuah kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Imple-mentasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan demi melaksanakan sebuah kebijakan yang lebih efektif. Dalam hal ini adalah pelaksanaan berbagai macam program dalam kebijakan. Pelaksanaan program kebijakan dilakukan setelah melewati tahapan tertentu. Dimulai dari perumusan kebijakan, penetapan, dan pengesahan kebijakan kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh badan (instansi) terkait. Dalam proses kebijakan, implementasi kebijakan adalah penentu terlaksananya suatu kebijakan. Di sisi yang lain implementasi kebijakan dapat berdampak baik atau jauh dari yang diharapkan. Konsekuensi-konsekuensi tersebut itulah yang akan dihadapi oleh masyarakat. Tulisan kedua oleh Sanny Novrima dan Ikhwan mendiskusikan dan mengevaluasi kartu Pra kerja yang berhimpitan dengan pandemi dan juga diskursus UU Cipta Kerja atau yang popular dengan omnibuslaw. Berdasarkan sensus penduduk 2020, Indonesia menempati posisi ke 4 sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, yakni sebesar 274 juta jiwa. Besarnya populasi di Indonesia tentu memiliki berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah pengangguran dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan menjadi menjadi 26,42 juta jiwa hingga pada Maret 2020, yang mana sebelumnya angka tersebut disumbang sebesar 1,63 juta jiwa di bulan September 2019 dan 1,28 juta jiwa di bulan Maret 2019. Tingginya jumlah tingkat pengangguran di Indonesia tentu dapat dipengaruhi oleh kurangnya tersedia lapangan kerja yang dapat menampung para angkatan kerja bahkan sebelum pandemi, sehingga wabah ini memberikan daya tekan ganda (double exposure) yang merebak masuk ke Indonesia dan merusak tatanan kegiatan ekonomi yang belum kuat. Hal ini membuat banyak pelaku usaha harus gulung tikar dan para pekerja yang harus terdepak dari kegiatan perusahan-perusahan yang bangkrut. Selanjutnya juga kriteria tinggi yang diharapkan oleh perusahaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya juga menjadi masalah tersendiri terhadap kondisi angkatan kerja Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, dengan meng-gandeng sektor swasta pemerintah dengan semangat gotong royong meluncurkan program kartu prakerja yang mana itu merupakan program untuk pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang guna mencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini juga menjangkau kepada para pekerja dan pelaku usaha UMKM yang terdampak langsung akibat Covid-19. Ini menjadi sebuah harapan agar dapat menanggulangi permasalahan pengangguran yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya dan para menjadikan Sumber Daya Manusia Indonesia menjadi SDM yang unggul dan memiliki daya lenting yang hebat.

Tulisan Dafrin Mukhsin dkk mendiskusikan upaya memulihkan ekonomi masyarakat demi kestabilan ekonomi nasional, pemerintah dengan melihat daya atau dampak kepada masyarakat dari program kebijakan BLT-Dana Desa yang bersumber dari dana desa.

Penanganan COVID-19 Dalam Perspektif Politik

Pandemi Covid-19 merupakan momen penting dalam sejarah umat manusia di abad ini. Berawal dari Wuhan-Tiongkok di penghujung tahun 2019, virus ini telah menyebar ke seluruh benua. Dunia seolah tergagap, namun dampak pandemi yang sedemikian luas di segala aspek kehidupan ini harus segera disikapi. Pandemi Covid-19 tak lagi semata masalah kesehatan, tapi ia membuka mata akan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang begitu luas dari sebuah isu kesehatan publik. Buku ini hadir sebagai refleksi dan wujud kontribusi pikiran dari peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI akan momentum pandemi yang menjadi catatan penting dalam sejarah peradaban manusia. Artikel-artikel pendek yang terkumpul dalam buku ini menunjukkan adanya eskalasi pengaruh dari pandemi Covid-19 yang demikian kompleks, khususnya pada kehidupan sosial-politik. Beragam persoalan politik, baik dalam konteks politik lokal, nasional, maupun internasional tersaji dalam buku ini. Buku ‘Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Politik’ menawarkan berbagai solusi implementatif dan konkret yang ditujukan bagi perbaikan kebijakan pemerintah, termasuk pula dorongan kerja sama bilateral dan regional. Bagaimanapun juga, tidak ada satu negara pun yang mampu mengatasi persoalan pandemi ini tanpa kerja sama dengan negara lain.

Pandemi Covid-19 merupakan momen penting dalam sejarah umat manusia di abad ini.

Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Social Science

Proceedings of the 5th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science (ICIBSoS 2016), 5-6 November 2016, Jogjakarta, Indonesia

Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Social Science contains papers presented at the 5th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science 2016 (ICIBSoS 2016), held 5-6 November 2016 in Jogjakarta, Indonesia. The 24 papers cover every discipline in all fields of social science, discussing many current trends and issues 21st century society is facing, especially in Southeast Asia. The topics include literature, family culture studies, behavior studies, psychology and human development, religion and values, social issues such as urban poverty and juvenile crisis, driving behavior, well-being of women, career women, career performance, happiness, social adjustment, quality of life among patients, job stress and religious coping etc. The issues are discussed using scientific quantitative or qualitative methods from different academic viewpoints.

saing organisasi: perspektif manajemen kinerja (performance management) di bank syariah. Binus Business Review, 6(1), 78–90. Azwar, S. (2012). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar. Batubara, A.H. (2006).

Economic Integration in South Asia

Issues and Pathways

Economic Integration in South Asia: Issues and Pathways is one of the volumes of the series titled, Imagine a New South Asia, presented by ActionAid International Asia.