Sebanyak 93 item atau buku ditemukan

KONSEP SISTEM PERTAHANAN NONMILITER

Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta

Sudah lebih dari satu dekade,system pertahanan untuk menghadapi ancaman nonmiliter diundang-undangkan tetapi sampai sekarang belum ada yang memikirkan konsep system implementasinya. Akibatnya, NKRI tidak memiliki pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, khususnya yang berada di luar jangkauan militer. Padahal, ancaman nonmiliter di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (poleksosbudag) sangat berbahaya bagi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan Bangsa dan NKRI. Untuk itulah, buku ini hadir dengan menyampaikan konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter (Sishanonmil), suatu system pertahanan yang bukan sekadar menjadi system pendukung pertahanan militer sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 UURI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, melainkan suatu sistem tersendiri dalam Sishanrata sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7ayat 3 UURI No. 3 Tahun 2002 itu. Buku ini sebaiknya dibaca dan diimplementasikan oleh segenap komponen bangsa, di kalangan sipil, militer, pemerintah, swasta, ormas/orpol, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dsb. Dengan demikian, setiap komponen bangsa memahami kedudukan, fungsi, dan peranannya dalam keseluruhan Sishanrata. “… Izinkanlah saya memuji mitra-mitra Bhayangkari saya, LulusanAkademi Militer Nasional tahun 1964 yang didorong oleh kecintaan kepada Bangsa dan Negaranya telah menyumbangkan sebuah pemikiran berjudul “Sistem Pertahanan Non-Militer” yang hari ini disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Demi tuntasnya tugas, kedepan masih dituntut sebuah kegiatan Sosialisasi Nasional yang sistematis dan terencana yang dari sekarang ingin saya peringatkan bahwa ganjalan terbesar yang akan dihadapi adalah persepsi keliru,mind-set yang salah tetapi mengaku benar, menuduh orang mengunggulkan security approach dari prosperity approach bahkan menuduh orang akan menghidupkan Militerisme. Menghadapi ganjalan seperti itu saya sarankan untuk mengingatkan bahwa Amerika Serikat yang multirasial, multicultural tapi menyepakati hanya dua Partai Politik saja namun yang sering disebut Liberal itu tidak pernah kurang perhatiannya terhadap Kewaspadaan Nasionalnya, selalu menyelaraskan antara pendekatan Prosperity danSecurity-nya dan tidak pernah membuat dikotomi antara keduanya.” (Jakarta, 22 Oktober 2015, Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono)

luas berkolaborasi dengan Jerman, Gereja Belanda tegas menentang gerakan Nasionalis Sosialis, dimana orang ... Baik sistem ekonomi maupun sistem politik bisa beroperasi karena keikutsertaan banyak individu, organisasi atau subkelompok.

Ekonomi Nurani VS Ekonomi Naluri

Judul buku Ekonomi Nurani VS Ekonomi Naluri menyiratkan dilema yang selalu kita hadapi, yaitu tarik-menarik antara apa yang seharusnya (das sollen), dan sesungguhnya apa yang terjadi (das sein), antara desiderata dan realita. Pada dataran normatif kita berbicara tentang hal-hal yang ideal, tak bercacat, dan bermain dalam imajinasi solusi yang abstrak. Kenyataan sering menunjukkan wajah yang sebaliknya, wajah yang sesungguhnya ingin kita hindari. Terdapat jarak lebar antara semangat "membela yang benar" dengan fakta "membela yang bayar"; antara "jalan pantas" dan "jalan pintas", atau antara "transformasional" dan "transaksional". Judul ini ingin mengingatkan kita semua terhadap hal-hal yang esensial dan fundamental dalam kehidupan bersama, khususnya dalam bidang ekonomi, meski sepintas terkesan romantis dan nostalgis. "Bab yang digarapnya secara paling mengesankan menurut saya, adalah Bab I, yang menganalisis berbagai paradigma ekonomi yang tengah berkembang. Tulisan-tulisan pada bab ini berasal dari ulasan Mas Hend tentang berbagai pemenang Nobel Ekonomi, serta diskusi ekonomi pada level ideologis dan paradigma." (Tony Prasetiantono, Ph.D adalah dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM; Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM; Komisaris Independen Bank Permata. "Maka buku ini dan tulisan-tulisan berikutnya patut kita baca dan cermati, karena akan menguak mana yang logis dan mana yang bermanfaat. Akan terungkap mana yang lebih logis tentang berapa kali seekor katak (kodok) melompat-lompat menyeberangi kali menurut seorang guru besar dan menurut anak jalanan. (Kwik Kian Gie, Ekonom, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappena Kabinet Gotong-Royong (9 Agustus 2001-20 Oktober 2004).

kapitalis, 372 kapitalisme, 112, 187 di Asia Tenggara, 185 karaoke, 375 rambut hitam, 371 kartel, 289 kemiskinan, 28 kerja sama, 19, 21 dan komitmen, 19-20 keuangan, 90 sistem, 90 kewirausahaan sosial (social entrepreneurship), ...

Media dan Politik

Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia

On relations between press and coalition government established after the 2009 election in Indonesia.

Teori Perencanaan - Mazhab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah

Ilmu perencanaan sudah semakin luas dikenal dan semakin dirasakan kebutuhannya seiring dengan proses pembangunan—baik dalam skala wilayah, perkotaan, dan perdesaan—yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam membangun Indonesia yang begitu beragam, diperlukan pemahaman yang lebih baik terkait dengan beragam pendekatan dan model perencanaan yang relevan. Namun sayangnya, praktik dan eksperimentasi dari perencanaan ini acapkali tampak terlepas dari landasan filosofis dan konseptual yang membentuknya. Adanya pemahaman terkait dengan pandangan filsafat, mazhab, maupun diskusi teoritik di dalamnya tentu akan memberikan refleksi kritis terhadap beragam pendekatan dan model yang kemudian dipilih dan digunakan. Buku ini hadir tidak hanya untuk memberikan landasan dasar dari perencanaan, tetapi juga berupaya untuk menjembatani antara dimensi konseptual dan praktis di tanah air. Oleh karena itu, selain diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses pengajaran di perguruan tinggi, buku ini juga dimaksudkan untuk memberikan pegangan bagi para praktisi perencanaan untuk dapat memperkaya ruang dialog dan inovasi dalam praktik perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.

Berbagai mazhab perencanaan lainnya yang muncul sebagai kritik menawarkan beragam pendekatan perencanaan dengan ... Salah satu pandangan mengenai sistem perencanaan kontemporer menjawab tantangan-tantangan zaman adalah pendekatam ...

Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta

Sejarah Depok 1950—1990-an

Depok merupakan sebuah kota yang mengalami fenomena menarik dalam perkembangannya. Nama Depok bukan hanya menyiratkan keberadaan sebuah kota yang terletak di antara dua pusat administratif penting dalam sejarah colonial, yaitu Batavia dan Buitenzorg, melainkan punya makna yang lebih luas yang mencakup suatu perubahan struktur sosial masyarakatnya, pola tata ruangnya, dan sistem nilai budayanya. Perubahan yang dialami oleh kota ini menciptakan suatu bentuk dan dinamika kehidupan baru yang sama sekali berbeda dengan tujuan awal kota ini dirancang dan dikembangkan. Dalam proses perkembangannya, Depok terkait erat dengan kota metropolitan Jakarta yang menentukan eksistensinya. Keterlibatan Depok dalam percaturan permasalahan yang disangga Jakarta, lebih disebabkan jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Kehadiran UI sebagai satelit pendidikan yang otonom di Depok pada 1987 di satu pihak berdampak pada terjadinya transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung secara cepat. Dari segi ekonomi telah terjadi perubahan dari tata ruang ke tata uang. Sementara itu, dari segi politis, pemerintah pun tidak berupaya untuk memindahkan kedudukan UI ke Depok. Namun, di pihak lain, UI belum sepenuhnya memenuhi harapan pemerintah Kota Depok untuk menjadi identitas baru Depok. Depok adalah UI dan UI adalah Depok. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 1999 Depok muncul sebagai sebuah simpul baru, dan merupakan bagian dari realitas Jabodetabek. Kota-kota tersebut merupakan sebuah entitas yang saling berhubungan dalam berbagai dimensi. Apa yang terjadi di Jakarta, akan terjadi juga di Depok. Namun, dalam perjalanannya, terjadi diskoneksi antara Depok realitas dan Depok ideal. Depok masih bergantung pada orbitnya, Jakarta. Dari realitas tersebut, akankah Depok terus berkembang dalam bayang-bayang Jakarta, dan pada akhirnya akan menjadi bagian dari DKI Jakarta seperti halnya Meester Cornelis?

Depok masih bergantung pada orbitnya, Jakarta. Dari realitas tersebut, akankah Depok terus berkembang dalam bayang-bayang Jakarta, dan pada akhirnya akan menjadi bagian dari DKI Jakarta seperti halnya Meester Cornelis?

Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

... 101, 102, 119,144, 209 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Peter Kasenda, 129 Piagam Jakarta, 31 presidensialisme, 6, ... 209, 238, 241, 264, 297, 302, 330, 359 dan pembangunan ekonomi, 239 gaya kepemimpinan, 231 struktur politik era, ...

Reformasi Kelembagaan Dalam Sistem Keuangan Tiongkok

Buku yang merupakan terjemahan ini, dengan judul yang menantang Reformasi Kelembagaan dalam Sistem Keuangan Tiongkok, yang merupakan hasil penelitian berskala besar dengan pemanfaatan alat-alat analisis yang berlandaskan teori-teori ekonomi makro yang dikembangkan di Dunia Barat, merupakan sebuah studi yang mengagumkan—sebuah “tour de force”—tentang sejarah pembangunan kelembagaan ekonomi di RRC. Sebuah negara penganut ideologi Marxisme–Lenimisme, di bawah kepemimpinan Partai Komunis China, sejak 1949 hingga kini. Tampak, bagaimana lewat masa transisi yang kompleksitasnya disertai pergolakan-pergolakan politik dan sosial yang dahsyat, dimulai dengan manuver-manuver gemilang dari Deng Ziaoping selepas sirnanya kepemimpinan Maozedong dan dilanjutkan serta dikonsolidasikan oleh Xi Jinping—yang masih berlangsung hingga kini—RRC berhasil mengkombinasikan manuver-manuver banting-setir dengan upaya-upaya pembangunan kelembagaan yang mendasar. Yang juga sangat imajinatif, karena terkait dengan sistem sosialisme yang tidak diubah. Studi dari ZHAO Yangsheng ini menggambarkan, bagaimana “Sistem Keuangan Tiongkok” secara sistematis dan berkelanjutan praktis mengalami proses-proses perombakan struktural sebagai –boleh dikatakan— “inti” dari reformasi kebijakan dan kelembagaan di RRC, demi kemampuan yang semakin meningkat pesat dari upaya pembangunan RRC yang bertaraf global pada era abad ke-20 dan seterusnya. Sebagai sebuah “studi banding” bagi upaya-upaya era Reformasi/ Demokratisasi/Desentralisasi yang sedang berlangsung di Indonesia, sejak keterbukaan demokrasi pada Pemilu 2004 hingga kini, studi ZHOU Yungsheng ini perlu disimak dengan baik. Terutama di dalam hal, bagaimana strategi pembangunan nasional perlu didukung upaya-upaya pembangunan kelembagaan yang berlandaskan “political will” yang kuat, dalam jangka yang lama. Utamanya di sektor keuangan dalam arti luas. Selamat menyimak buku yang “timely” ini.

Buku yang merupakan terjemahan ini, dengan judul yang menantang Reformasi Kelembagaan dalam Sistem Keuangan Tiongkok, yang merupakan hasil penelitian berskala besar dengan pemanfaatan alat-alat analisis yang berlandaskan teori-teori ekonomi ...

Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik

Pembelajaran Politik Pemilu 2009

Buku karya Firmanzah, Ph.D ini secara jernih mencoba memahami keterkaiatan antara persaingan, legitimasi kekuasaan, dan praktik marketing politik selama Pemilu 2009. Data dan informasi dikemas dalam bahasa akademis menjadikan buku ini menjadi salah satu referensi penting bagi politisi, partai politik, mahasiswa, dan semua pihak yang tertarik dan terlibat dalam dunia politik. Pembelajaran berharga selama Pemilu 2009 dikupas secara komprehensif untuk menemukan begaimana legitimasi kekuasaan dibangun dalam konteks persaingan dengan menggunakan teori, konsep, dan pendekatan marketing politik. Pembaca akan dibawa kepada setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi sebelum dan selama proses kampanye Pemilu 2009. Sejumlah catatan dan persoalan direkam dan dibahas agar menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Buku ini juga mengingatkan kembali akan janji-janji politik yang telah disampaikan selama Pemilu 2009. Agar partai politik dan politisi selalu ingat bahwa kontrak-politik telah mereka lakukan dengan konstituennya. Pekerjaan pasca Pemilu ialah merealisasikan janji-janji politik yang telah ditebar ke ranah publik

Saat itu empat RUU baru siap akan diperjuangkan, diantaranya RUU Jaminan Halal, RUU Ekonomi dan Perbankan Syariah, serta RUU Perlindungan Adat Istiadat dan Kebiasaan Tradisional. Target PPP untuk memenuhi target suara 15% dipasang ...

Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum

Buku tentang metode penelitian sudah banyak ditulis dan diterbitkan. tetapi mengapa buku metodologi penelitian yang ini masih juga diterbitkan? Seorang teman dosen yang mengajar mata kuliah metodologi penelitian, dan menggunakan bahan ini (sewaktu masih berbentuk diklat) mengatakan, "enak untuk mengajar, lebih praktis". Dalam buku ini dibahas tentang apa saja yang harus dilakukan dalam penelitian dari awal hingga akhir: merumuskan masalah, mendalami masalah penelitian untuk lebih mempertajam fokus, merumuskan kerangka teori atau hipotesis, menentukan metode penelitian yang sesuai, mengumpulkan data dan mengolah data, analisis dan interpretasi data, dan akhirnya menulis hasil laporan penelitian, yang kesemuanya itu sesuai dengan tahapan perkuliahan metodologi penelitian. Penjelasannya sendiri dipaparkan secara praktis, sehingga para pembaca dapat mengikuti dengan mudah. Meskipun diperuntukkan bagi para mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, teristimewa bagi mereka yang akan menulis skripsi/tesis/disertasi, namun sesungguhnya buku ini juga bermanfaat bagi mereka yang ingin melakukan penelitian, karena buku ini memberikan penjelasan praktis langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Sebab, seperti kita tahu, penelitian sangatlah bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada gilirannya memberikan sumbangsih yang bermuara pada kesejahteraan umat manusia dan kemajuan bangsa.

Buku tentang metode penelitian sudah banyak ditulis dan diterbitkan. tetapi mengapa buku metodologi penelitian yang ini masih juga diterbitkan?

Pengembangan Industri Tekstil Nasional

Kebijakan Inovasi & Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing

Hadirnya buku Pengembangan Industri Tekstil Nasional: Kebijakan Inovasi dan Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing dinilai relevan dan kontekstual terkait dengan percepatan pemerataan pembangunan melalui perluasan kesempatan berusaha. Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berperan signifikan dalam pencapaian pertumbuhan berkualitas dengan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.Buku ini membahas lima aspek penting pengembangan TPT yang mencakup kontribusinya terhadap perekonomian nasional, sistem inovasi, pengelolaan pengembangan, akses pembiayaan dan revitalisasi industri, serta kendala pengembangan menuju peningkatan daya saing industri tekstil nasional. Kelima aspek tersebut memiliki sekuensi dan konektivitas yang baik untuk menjawab tema utama buku ini, yaitu perumusan kebijakan pengembangan industri TPT menuju peningkatan daya saing dalam perspektif globalisasi ekonomi.Peran inovasi (teknis, sosial ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan) dan pilihan pengelolaan (swasembada kapas dan/atau industri berbasis impor) menjadi sangat urgen bila dikaitkan dengan percepatan pembangunan yang berkeadilan dalam konteks keterbukaan ekonomi dunia. Bagi pengembangan industri tekstil yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah, maka akses pembiayaan, keberhasilan program revitalisasi, dan solusi kendala pengembangan lainnya menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan daya saing industri di pasar domestik dan ekspor.

Hadirnya buku Pengembangan Industri Tekstil Nasional: Kebijakan Inovasi dan Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing dinilai relevan dan kontekstual terkait dengan percepatan pemerataan pembangunan melalui perluasan kesempatan berusaha.