Sebanyak 1097 item atau buku ditemukan

Information Communication Technology (ICT) Integration to Educational Curricula

A New Direction for Africa

Information Communication Technology (ICT) Integration to Educational Curricula serves as a standard textbook in graduate and senior level undergraduate classes in colleges and universities to contribute to the existing mass communication and ICT literature. The textbook offers a multi-discipline perspective to students of mass communication and information technology and avails them an opportunity to have a valid research tool with great details to pursue their research and class assignments. It provides an essential platform for appropriate literature in mass communication, political communication, and ICT details with relevance to its integration in Africa educational curricula. The book can also serve as a supplemental text for courses in mass media effects, politics, and political communications. It includes contributions by scholars and professionals of African extraction with varied research interests on diverse issues relevant to ICT and its significant impact to curricula development and application to Africa as the new African educational system. The chapters cover a wide array of mass communication, diffusion of innovation, and ICT issues of diverse importance that will guide students, government agencies, and professionals in following the imminent and evolving changes resulting from the integration of technology to educational curricula.

The book can also serve as a supplemental text for courses in mass media effects, politics, and political communications.

4D Leadership

Competitive Advantage Through Vertical Leadership Development

Today's leaders need to change radically to meet the challenge of complex organizations in business landscapes that are in flux. This requires not merely new skills and competencies, but a step-change in development in three fundamental dimensions: how you do things, who you are, and how you relate to other people. 4D Leadership is what happens when this step-change in doing, being and relating takes place. When you move up to the next level of ability and sophistication in these three dimensions, you will have unlocked the fourth dimension (verticality) and you will receive a significant competitive advantage. Neuroscientist and leadership coach Dr Alan Watkins draws on groundbreaking research into adult development to present a framework that will transform your ability to excel as a leader. 4D Leadership isn't just a software patch for leadership skills: this is an upgrade to the next level of the human operating system, the next level of leadership development. 4D Leadership is the book for: anyone who feels overwhelmed by the competing priorities of their jobs; anyone who feels stressed by trying to maintain competitive advantage through innovation; anyone looking to develop a more responsive and rewarding strategy, drive change and take people with them, and become a truly rounded and 4-dimensional leader.

Improve your capacity to think strategically, solve complex problems, lead change and engage with your stakeholders by become a four dimensional leader.

Undang–Undang Kesehatan Jilid III

Makanan merupakan salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Demikian juga masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari makanan yang tidak memenuhi syarat serta kerugian akibat dari perdagangan yang tidak jujur. Dengan kata lain, bahwa makanan harus aman, layak dikonsumsi, bermutu, bergizi, serta beragam dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam hal pengadaan dan peredaran makanan dalam bentuk penetapan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang makanan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan makanan.

Undang–Undang Kesehatan Jilid III ... pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Undang–Undang Kesehatan Jilid II

Menurut PerMenKes RI Nomor 949/Menkes/VI/2000, yang menjadi pertimbangan adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, mutu dan kemanfaatannya. buku Undang–Undang Kesehatan Jilid II ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

... dan iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

Yang dimaksud dengan lembaga nonstruktural, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pejabat ...

OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta

Sepanjang pengetahuan kami, bahwa buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah hasil riset/penelitian akademik; satu-satunya buku ombudsman yang dikaitkan dengan akuntabilitas publik yang berasal dari hasil penelitian seorang doktor; Muhammad Idris Patarai dengan nomor induk 05802028. Ia adalah doktor ke 51, dan doktor ke-38 untuk kosentrasi Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM). Pada sidang promosi yang dipandu langsung oleh Rektor UNM, Prof. Dr. H. Arismuandar, M.Pd., di Aula Gedung A, PPs UNM, tanggal 3 Agustus 2010, Idris Patarai berhasil mempertahankan disertasinya dengan sangat baik, apalagi dihadiri Walikota Makassar, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Semua penguji terpukau dengan jawaban-jawaban cerdas dilontarkan seorang Muhammad Idris Patarai, sehingga dewan penguji memberikan nilai (A) setelah melalui rapat dewan penguji di ruang sidang khusus yang berlangsung selama 15 menit. Para penguji tersebut, yaitu: Prof. Dr. H. Amiruddin Tawe, M.S (Co-promotor), Prof. Amir Imbaruddin, M.DA., Ph.D.(co-Promotor), Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, S.U.(promotor), Prof. Dr. H. Andi Makkulau (Ketua Program Studi Administrasi Publik), Prof. Dr. Jasruddin, M.Si (Direktur Program Pascasarjan UNM), dan Prof. Dr. H. Aswanto, SH.MH. (penguji ekternal) yang juga adalah Ketua Lembaga Ombudsman Kota Makassar. Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu? Apakah masyarakat Indonesia sudah mengenal Ombudsman? Masih relevankah Ombudsman dipertahankan di tengah hadirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang tidak lagi mengakomodasi keberadaan Ombudsman Daerah. Sdangkan di pihak lain, Ombudsman Daerah memiliki pijakan konstitusi dan peraturan perundanganundangan, yakni Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta TAP MPR N0. VIII/2001, yang dimaksudkan untuk memberikan arah baru dalam pencapaian pemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua sektor pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Para anggota dewan penguji tampaknya merasa sangat puas dan pas dengan jawaban-jawaban yang dilontarkan Muhammad Idris Patarai, yaitu tentang kinerja ombudsman dan akuntabilitas publik. Pertanyaannya, apakah Ombudsman itu?