Sebanyak 22324 item atau buku ditemukan

Pendidikan Kewarganegaraan

Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini para ‘mahasiswa’, agar sungguh menjadi Indonesia. Maka keseluruhan materi kuliah ini dirancang untuk mengantar para mahasiswa pada suatu ‘penemuan-diri dan penegasan-diri’ sebagai orang Indonesia: AKU INDONESIA – AKU PANCASILA. Seluruh materi dalam perkuliahan ini terdiri dari 11 bab yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan berisi suatu pengantar umum ke dalam materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini mahasiswa agar mereka sungguh menjadi “Orang Indonesia”. Terkandung maksud “pembentukan karakter keindonesiaan” para mahasiswa sebagai generasi muda pemimpin masa depan bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai sarana yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan pada generasi muda. Penanaman nilai-nilai ini melibatkan seluruh aspek kepribadian, dalam arti: harus diketahui dan dipahami ‘akal-budi’ (koqnitif), diresapkan dalam hati, dihayati dan dicintai (afeksi), dan diwujudkan dalam perbuatan nyata (psikomotorik). Hasilnya ialah kita memperoleh sosok-sosok warga negara yang berkualitas unggul: unggul akal budinya, unggul nuraninya dan unggul keterampilan kewarganegaraannya. Bab 2 hingga Bab 7 menyajikan materi-materi terkait Indonesia sebagai bangsa yang menegara. Di dalamnya dikemukakan segala hal ihwal kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, mulai dari : (1) negara dan konstitusi, (2) hak dan kewajiban warga negara dan negara, (3) identitas nasional dan integrasi nasional, (4) ciri Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang bersifat demokratis, dan (5) otonomi daerah sebagai suatu kebijakan politik ketatanegaraan orde reformasi, yang menerapkan asas desentralisasi dalam politik administrasi pemerintahan. Tujuan bab-bab kebangsaan dan kenegaraan ini dimaksudkan untuk membekali para mahasiswa dengan materi-materi seputar Negara Indonesia, agar Character Building yang diupayakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini mempunyai dasar ke-ilmu-an yang kokoh secara ontologis, epistemologis dan axiologis. Berbekalkan materi-materi kebangsaan dan kenegaraan dalam Bab 2 hingga Bab 7, buku ini membawa mahasiswa memasuki 3 bab puncak, yaitu: Bab 8 tentang Geopolitik Indonesia, yang lazim disebut Wawasan Nusantara; Bab 9 tentang Geostrategi Indonesia, yang lazim disebut Ketahanan Nasional, dan Bab 10 tentang Bela Negara. Ketiga bab ini disebut “puncak-puncak” mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, karena sebagai suatu proses Indonesianisasi, Pendidikan Kewarganegaran pada akhirnya harus menyadarkan mahasiswa bahwa watak kepribadian Indonesia yang telah terbentuk dalam diri mereka masing-masing harus berpuncak pada suatu “komitmen dan bakti” pada Nusa dan Bangsa Indonesia yang sedang membangun, dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional sesuai profesi masing masing berdasarkan ‘wawasan Nusantara’ sebagai geopolitik nasional Indonesia. Komitmen dan bakti terhadap Nusa dan Bangsa ini, selain mencerminkan semangat nasionalisme dan patriotisme, juga sekaligus berfungsi membangun suatu postur ‘ketahanan nasional’ yang tangguh, tahan uji, dan tahan banting di tengah rongrongan aneka ragam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak/belum nyata, bersifat militeristik maupun nir-militeristik. Itulah semangat BELA NEGARA. Dari antara aneka ragam masalah nyata yang merongrong tubuh bangsa dan negara ini, salah satu yang sangat potensial menghancurkan Indonesia dari dalam adalah KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME. Maka seluruh materi ditutup dengan Bab 11 tentang MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI. Budaya antikorupsi harus dikembangkan di kalangan generasi muda, agar pada saatnya mereka memimpin bangsa dan negara ini, mereka setidak-tidaknya telah memiliki suatu ‘kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif. Demikian SINOPSIS materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Unika Atma Jaya Jakarta. Semoga berkat Tuhan Yang Mahakuasa menyertai pelaksanaan perkuliahan ini demi Indonesia Maju.

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini para ‘mahasiswa’, agar sungguh menjadi Indonesia.

ISS 15 Family Law and Australian Muslim Women

This book is a collection of essays that aims to identify the multitude of ways in which Australian Muslim women negotiate both Australian Family Law and Islamic Family Law in the key areas of marriage, divorce, child custody, property settlement and inheritance. The book also seeks to provide a timely and significant insight into the various legal, cultural and social processes that Australian Muslim women use when disputes in these key areas arise.

This book is a collection of essays that aims to identify the multitude of ways in which Australian Muslim women negotiate both Australian Family Law and Islamic Family Law in the key areas of marriage, divorce, child custody, property ...

Islamic Family Law in Australia to Recognise Or Not to Recognise

In recent years, all over the western world, a conversation has begun about the role of Islamic law or Shariah in secular liberal democratic states. Often this has focused on the area of family law, including matters of marriage and divorce. Islamic Family Law in Australia considers this often-controversial issue through the lens of multiculturalism and legal pluralism. Primarily, its main objective is to clarify the arguments that have been made recently. In both Australia and overseas, debates have occurred which have been both controversial and divisive, but have rarely been informed by any detailed analysis of how Muslim communities in these countries are actually dealing with family law issues. Islamic Family Law in Australia responds to this need for accurate information by presenting the findings of the first empirical study exploring how Australian Muslims resolve their family law matters. Through the words of religious and community leaders as well as ordinary Australian Muslims, the book questions the assumption that accommodating the needs of Australian Muslims requires the establishment of a separate and parallel legal system.

Through the words of religious and community leaders as well as ordinary Australian Muslims, the book questions the assumption that accommodating the needs of Australian Muslims requires the establishment of a separate and parallel legal ...

Women and Muslim Family Laws in Arab States

A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy

A number of Arab states have recently either codified Muslim family law for the first time, or have issued amendments or new laws which significantly impact the statutory rights of women as wives, mothers and daughters. In Women and Muslim Family Laws in Arab States Lynn Welchman examines women's rights in Muslim family laws in Arab states across the Middle East while also surveying the public debates surrounding the issues. The author considers these new laws alongside older statutes to comment on the patterns and dynamics of change both in the texts of the laws, and in the processes through by which they are drafted and issued. She draws on original legal texts and explanatory statements as well as on extensive secondary literature particular to certain states for an insight into practice, and on; interventions by women's rights organizations and other parties to the debate in the press and in advocacy materials. The discussions are set in the contemporary global context that 'internationalises' the domestic and regional debates.The book considers laws in states from the Gulf to North Africa in regard to their approaches to issues of codification processes and issues of and of registration, capacity and guardianship in marriage, polygyny, the marital relationship, divorce and child custody. -- Publisher description.

... Islamic law and the challenges of modernity , ( Walnut Creek , 2004 ) pp.183-211 . - ' Modernizing Muslim family law : the case of Egypt ' , 37 Vanderbilt Journal of Transnational Law ( 2004 ) , 1043 . ' Modern family law , 1800 ...

FAMILY LAW NON-MUSLIM IN MALAYSIA: SECOND EDITION (IIUM PRESS)

The second edition of Family Law (Non-Muslims) in Malaysia is generally an improved version from the. first edition which was published ten years ago and heavily referred to by law students as a textbook. It discusses the substantive family laws related to the non-Muslims in Malaysia which are based on the Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976- an􀀉 several other supplementary statutes. Besides updating the previous chapters on family law matters, the book updates the global concern on the appropriate law when dealing with family related disputes in the 21st century. The new topics on reconciliation and mediation are incorporated to emphasise the need for therapeutic intervention when dealing with personal relationships and encourage kindness even in the most difficult of circumstances which can have significant longer-term consequences and lead to higher levels of considerate behaviour. The philosophy of family, love and kindness must be well embraced by family law lawyers, judges and administrators of family law in the adjudication process. The book is jointly authored by family law lecturers at the Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia. It will benefit not only students, academics and practitioners, but also those in the legal fraternity and those who have interest in non-Muslims' family law in Malaysia. Finally, this book could not have been published without a great deal of help and encouragement from many sources.

... Islamic University Malaysia ( IIUM ) . At present , she is a Professor at the Islamic Law Department , Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws , IIUM . She was the Coordinator of the IIUM Legal Clinic . She lectures on Islamic jurisprudence and ...

Changing God's Law

The dynamics of Middle Eastern family law

This volume identifies and elaborates on the significance and functions of the various actors involved in the development of family law in the Middle East. Besides the importance of family law regulations for each individual, family law has become the battleground of political and social contestation. Divided into four parts, the collection presents a general overview and analysis of the development of family law in the region and provides insights into the broader context of family law reform, before offering examples of legal development realised by codification drawn from a selection of Gulf states, Iran, and Egypt. It then goes on to present a thorough analysis of the role of the judiciary in the process of lawmaking, before discussing ways the parties themselves may have shaped and do shape the law. Including contributions from leading authors of Middle Eastern law, this timely volume brings together many isolated aspects of legal development and offers a comprehensive picture on this topical subject. It will be of interest to scholars and academics of family law and religion.

This volume identifies and elaborates on the significance and functions of the various actors involved in the development of family law in the Middle East.