Sebanyak 7667 item atau buku ditemukan

Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

beserta penjelasannya

Indonesian new law for the year 2002 concerning with broadcasting.

Indonesian new law for the year 2002 concerning with broadcasting.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 Tentang Penyiaran

dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1989 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1992 Tentang Perfilman

New law on broadcasting, includes two earlier laws on telecommunications and the film industry, Indonesia.

New law on broadcasting, includes two earlier laws on telecommunications and the film industry, Indonesia.

Undang-Undang Penangan Konflik Sosial (UU no. 7 tahun 2012)

dilengkapi Undang-Undang Penyiaran

Indonesian laws and government regulations on social conflict settlement and broadcasting.

Indonesian laws and government regulations on social conflict settlement and broadcasting.

Undang-undang RI nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran

berisikan Undang-Undang tentang Perfilman, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Peraturan tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman, Peraturan tentang Lembaga Sensor Film, Peraturan tentang Badan Pertimbangan Perfilmam Nasional, Keputusan Presiden tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

Komentar Undang-Undang Hak Cipta

Dewasa ini, perekonomian dunia tengah bergerak memasuki era industri ekonomi kreatif (creative economic industry). Hampir seluruh negara di dunia memiliki potensi terkait ekonomi kreatif, termasuk Indonesia. Sektor ini telah berkembang di beberapa negara Asia yang dikenal sebagai industri yang sedang tumbuh (emerging industry). Karakteristik umum ekonomi kreatif merupakan pertemuan dari seni budaya, bisnis dan teknologi, serta bagian dari pengembangan potensi kreativitas yang dimiliki oleh individu dan komunitas masyarakat, baik berupa kreativitas artistik dan budaya, kewirausahaan, serta inovasi teknologi untuk menciptakan nilai ekonomi dan peningkatan kesejah-teraan. Pembangunan ekonomi kreatif perlu berpegang pada empat aspek yakni masyarakat, produk, tempat dan partisipasi. Masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi yang dapat menunjang proses penciptaan dan inovasi.

Dewasa ini, perekonomian dunia tengah bergerak memasuki era industri ekonomi kreatif (creative economic industry).

Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014

Pedoman Untuk Berkreasi di Indonesia

Undang-undang ini dikemas dalam format epub, sehingga memudahkan untuk bernavigasi ke pasal yang anda inginkan. Disertai lembar penjelasannya dicantumkan di setiap pasal, sehingga anda tidak perlu membolak balik halaman.

Undang-undang ini dikemas dalam format epub, sehingga memudahkan untuk bernavigasi ke pasal yang anda inginkan. Disertai lembar penjelasannya dicantumkan di setiap pasal, sehingga anda tidak perlu membolak balik halaman.

Menegakkan kemerdekaan pers

"1001" alasan Undang-Undang Pers lex specialis : menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers

Issues on freedom of the press related to implementation of press law as a special law in Indonesia.

Issues on freedom of the press related to implementation of press law as a special law in Indonesia.

Undang-undang pers

Undang-undang No.11 Th. 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Polok Pers (Lembaran Negara No.40 Th.1966), disusun oleh J.C.T.Simorangkir