Sebanyak 37 item atau buku ditemukan

Buku Pintar Pajak E-Commerce - Dari Mendaftar Sampai Membayar

Aspek Perpajakan pada Transaksi E-commerce di Indonesia

Merupakan Chapter Pertama, yaitu Internet dan E-commerce, dari buku "Buku Pintar Pajak E-Commerce; Dari Mendaftar Sampai Membayar." Berkembangnya internet memunculkan industri baru yang disebut electronic commerce (e-commerce). Di lain sisi, e-commerce menimbulkan masalah dari aspek perpajakan. Apa saja yang dapat dikatagorikan e-commercer? Apakah e-commerce ini dikenakan pajak? Siapa sajakah yang terkena pajak e-commerce? Pajak apa saja yang dikenakan terhadap transaksi e-commerce? Bagaimana perhitungan pajak e-commerce? Apakah cara melapor dan membayar pajak e-commerce sama dengan pajak bukan e-commerce? Indonesia menerapkan sistem self-assessment, yakni Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini juga berlaku terhadap e-commerce. Namun dari sisi yuridis, pajak mengandung pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, akan ada sanksi yang dikenakan. Bahkan ada saksi yang dikenakan sampai enak tahun pidana penjara, sehingga penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi - sanksi perpajakan untuk mengetahui konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya. Buku ini membahas tuntas aspek perpajakan pada e-commerce. Mulai pengaruh perpajakan dari transaksi e-commerce, perundang - undangan atas perpajakan e-commerce, sampai sanksi jika tidak memenuhi kewajiban pajak. Menjadi lebih lengkap karena disertai dengan contoh kasus dan pembahasannya, di antaranya mengenai online marketplace, classified ads, daily deals, dan online retail. Buku ini dapat menjadi referensi bagai para praktisi, akademisi, dan pelaku usaha e-commerce, terutama dalam hubungannya dengan perpajakan. Pahami kewajiban dan hindari sanksi pajak e-commerce Anda!" -VisimediaPustaka-"

Merupakan Chapter Pertama, yaitu Internet dan E-commerce, dari buku "Buku Pintar Pajak E-Commerce; Dari Mendaftar Sampai Membayar.

Tanya jawab UU Kewarganegaraan Indonesia

berdasarkan UU no. 12 tahun 2006 : status keturunan Tionghoa, anak kawin campur & WNI yang menikah dengan WNA, permohonan menjadi WNI, alasan kehilangan kewarganegaraan

Questions and answers on citizenship based on Indonesian law.

Questions and answers on citizenship based on Indonesian law.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pada era keterbukaan seperti sekarang ini, mudah bagi penduduk suatu negara berpergian ke luar negeri dan dapat melahirkan anak-anak di luar negeri. Dengan alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang pun sengaja melahirkan anak di luar negeri karena lebih terjamin kesehatannya dalam proses persalinan. Negara asal sesorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Namun, jika kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda menyebabkan seseorang menyandang status kewarganegaraan ganda atau bahkan menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Penerbit Visimedia berharap dengan adanya buku ini dapat menyadarkan masyarakat terhadap status warga negara serta tata cara memperoleh status warga negara di Indonesia. Jakarta, Mei 2008 Redaksi --------------------------------------- TENTANG UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Dilengkapi: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.01-HL.03.01 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 41 DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA P PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN -VisiMedia-

Jakarta, Mei 2008 Redaksi --------------------------------------- TENTANG UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Dilengkapi: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN ...

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata

KUHP, KUHAP & KUHPdt

On Indonesian criminal law, procedure, and civil code law.

... pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan . ( 2 ) Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam Ayat ( 1 ) , seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau seolah - olah isinya ...

Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum

Pada prinsipnya, upaya hukum pada bidang hukum pidana dan perdata tidaklah
berbeda. Oleh karena itu, di dalam ... tersebut tidak akan di terima. Upaya hukum
yang dikenal di dalam sistem hukum acara di Indonesia adalah berikut. 1.

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara. Perbedaan hukum perdata dan pidana di Indonesia terletak pada perlindungan yang diberikan negara terhadap warganya. Pada hukum perdata, negara memberi perlindungan terhadap hak-hak privat warga negara. Adapun pada hukum pidana, negara memberi perlindungan pada warga negara dari kejahatan yang dilakukan warga negara lainnya. Di Indonesia, rujukan utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kedua kitab ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam hukum di Indonesia. Namun, peraturan perundang- undangan yang merupakan terjemahan bahasa Belanda ini memang sulit untuk dipahami. Buku ini berbeda dengan buku KUH Perdata dan KUHA Perdata lainnya. Buku ini disusun untuk memudahkan Anda mengerti hukum perdata di Indonesia karena disertai penjelasan proses penanganan kasus perdata di Indonesia. Bagaimana mengajukan sebuah perkara perdata ke pengadilan? Langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kasus perdata? Hal-hal tersebut disajikan ringkas dalam buku ini. Buku ini juga dilengkapi sejarah hukum perdata di Indonesia yang akan menambah wawasan pembaca. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum perdata di Indonesia. -VisiMedia-

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara.

Mengenal Jenis & Efek Buruk Narkoba

... kriminal dalam bidang narkoba masih saja menghiasi setiap terbitan media
massa seperti koran , radio , dan televisi . Dan , orang sudah menganggapnya
sebagai suatu hal yang biasa - biasa saja , karena memang berita - berita seperti
itu ...