Sebanyak 532 item atau buku ditemukan

MANAJEMEN PENDIDIKAN SEKOLAH Ditinjau dari Konsep Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Manajemen pendidikan sekolah merupakan keniscayaan dalam menjalankan proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Tentu banyak komponen yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Buku ini menyajikan konsep-konsep sederhana yang mudah untuk diaplikasikan agar kegiatan dan program lembaga pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Manajemen pendidikan sekolah merupakan keniscayaan dalam menjalankan proses pembelajaran di lembaga pendidikan.

Strategi Pengembangan Model Pembelajaran SIRSAINSDU

Buku ini menyajikan strategi pengembangan model pembelajaran Tafsir Sains Terpadu (SIRSAINSDU) dengan pendekatan penelitian pengembangan (Research & Development). Isi dari buku ini adalah mendiskripsikan latar belakang pengembangan model pembelajaran SIRSAINSDU, landasan teori, metode dan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan. Buku ini juga memuat diskripsi strategi pengembangan model pembelajaran SIRSAINSDU sebagai berikut (1) hasil studi pendahuluan tentang kondisi nyata pembelajaran tafsir pada prodi Tadris IPA, (2) tingkat kebutuhan pembelajaran tafsir sains terpadu di Prodi Tadris IPA, (3) tahapan pembelajaran SIRSAINSDU: (a) tahap perencanaan, (b) tahap pelaksanaan: penyajian konsep isyarat ilmiah SIRSAINSDU, explore materi sirsainsdu, diskusi dan komunikasi materi sirsainsu serta, dampak instruksional, tahap: evaluasi dan (c) tahap: kemampuan SIRSAINSDU.

Buku ini juga memuat diskripsi strategi pengembangan model pembelajaran SIRSAINSDU sebagai berikut (1) hasil studi pendahuluan tentang kondisi nyata pembelajaran tafsir pada prodi Tadris IPA, (2) tingkat kebutuhan pembelajaran tafsir sains ...

POLITIK HUKUM DALAM NEGARA KESATUAN UPAYA MENCIPTAKAN HARMONISASI PEMBANGUNAN HUKUM

Buku ini diberi judul: “Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum”. Keputusan mengambil judul tersebut berawal dari kegelisahan penulis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang masih banyak ditemukan adanya tumpang tindih dan/atau konflik norma baik secara horizontal maupun secara vertikal, di samping belum banyak tema yang sama di tulis oleh penulis yang lain. Banyak penyebab mengapa masih terdapat tumpang tindih dan/atau konflik norma peraturan perundang-undangan, padahal format pembentukan peraturan perundang itu sendiri sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada sisi yang lain masih banyak juga kalangan yang menilai bahwa otonomi daerah memberi kesan bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan yang luas dan bahkan sebebas-bebasnya dalam membentuk produk hukum daerah. Padahal UUD 1945 sudah secara jelas dan tegas melalui ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan yang intinya adalah bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini berarti bahwa bentuk negara kesatuan menjadi parameter dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan hukum. Buku ini membahas dengan bahasa yang sederhana tetapi jelas dan lugas, berbagai problem solving penulis tawarkan dalam mengatasi persoalan dalam pembangunan legal policy.

Buku ini diberi judul: “Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum”.

BUKU AJAR HUKUM PAJAK

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar perpajakan dan hukum pajak serta bagaimana cara menghitung pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Buku ini juga dilengkapi dengan video penjelasan. Harapannya dengan adanya video penjelasan, para pembaca buku ini dapat lebih memahami materi yang disampaikan. KONSEP DASAR PERPAJAKAN KONSEP DASAR HUKUM PAJAK KONSEP DASAR PEMUNGUTAN PAJAK SUBJEK, OBJEK, DAN TARIF PAJAK PAJAK PUSAT DAN DAERAH UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) MENGHITUNG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENGHITUNG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar perpajakan dan hukum pajak serta bagaimana cara menghitung pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak ...

Perpajakan Internas Sbg Materi Studi PT

Cikal Sakti Training Centre - CSTC melayani training dalam bidang akuntansi , keuangan , perpajakan , manajemen potensi diri , company budgeting , akuntansi dan perbankan syariah , syariah banking officer development , pengambilan ...

مقاصد الشريعة في المذاهب الإسلامية

مجموعة بحوث

Islamic law; interpretation and construction.

Islamic law; interpretation and construction.

Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS

Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguranjika
adalembaga ekonomi tertentu yang ... Greg Fealy dan Sally White, Ustadz Seleb,
Bisnis Moral dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer, (
terj.) ...