HUKUM KONTRAK DALAM PERJANJIAN BISNIS (Akad Sebagai Legalitas Halal) PENULIS: Dr. Nurhadi, S.Pd.I, S.E.Sy, SH, M.Sy, MH, M.Pd. Ustadz Hadi Aksi Indosiar 2015 Tebal : 106 halaman ISBN : 978-623-7474-90-6 www.guepedia.com Sinopsis: Persaingan bisnis di era globalisasi sekarang menjadi ketat. Fenomena disebabkan semakin banyak lembaga keuangan. Menurut teori ekonomi makro, lembaga keuangan merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara, perannya sangat penting dan dibutuhkan. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bank boleh menjalankan usaha dual system, yakni secara konvensional dan syariah. Oleh karena Bank harus berinovasi terhadap perubahan sosial ekonomi. Produk perbankan yang diminati masyarakat adalah pembiayaan. Pengertian akad tercantum di UUPS No.1 tahun 2008 Pasal 1 ayat 13 yaitu kesepakatan tertulis antara BS dan UUS dengan pihak lain yang memuat adanya hak kewajiban bagi para pihak sesuai prinsip syariah. Defenisi kontrak adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Terminologi perjanjian adalah pristiwa seseorang berjanji pada orang lain atau di suatu tempat dua orang saling berjanji melaksanakan suatu hal atau rencana. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
HUKUM KONTRAK DALAM PERJANJIAN BISNIS (Akad Sebagai Legalitas Halal) PENULIS: Dr. Nurhadi, S.Pd.I, S.E.Sy, SH, M.Sy, MH, M.Pd. Ustadz Hadi Aksi Indosiar 2015 Tebal : 106 halaman ISBN : 978-623-7474-90-6 www.guepedia.com Sinopsis: Persaingan ...
Buku ini menjelaskan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah yang menggunakan transaksi (jual beli) murabahah, dapat berakibat menjadi transaksi yang batal demi hukum karena terbelenggu oleh intermediasi keuangan, beban jaminan, beban pajak, dan pelaksanaan wakalah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah seharusnya tetap dijalankan karena: intermediasi keuangan tidak menolak adanya jual beli, jaminan dapat dipergunakan untuk menjamin pelunasan kewajiban pembayaran nasabah yang belum lunas, beban pajak dan beban lainnya dapat dikenakan tarif 0% atau Rp.0,- khusus untuk kegiatan usaha bank syariah, dan pelaksanaan wakalah seharusnya tetap mencatatkan kedudukan bank syariah sebagai pembeli.
Buku ini menjelaskan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah yang menggunakan transaksi (jual beli) murabahah, dapat berakibat menjadi transaksi yang batal demi hukum karena terbelenggu oleh intermediasi keuangan, beban jaminan, beban ...
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS
Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguranjika
adalembaga ekonomi tertentu yang ... Greg Fealy dan Sally White, Ustadz Seleb,
Bisnis Moral dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer, (
terj.) ...
Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan; maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuri dis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum (hukum positif). Kajian dan pembahasan buku ini antara lain mencakupi empat topik utama: (1) Etika, Profesi dan Kode Etik; (2) Etika Profesi dan Kode Etik Hakim dan Hukum Positif; (3) Kewajiban, Sanksi, dan Sumpah Hakim; dan (4) Hakim dalam Perspektif Agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha). Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMedia-
Berbeda sekali antara fungsi seorang ahli moral dan seorang ahli etika. Para ahli moral menjelma seperti seorang guru atau pendeta. Dia akan didatangi oleh orang-orang yang sedang menghadapi masalah hidup untuk diminta petuah-petuahnya.
History of business and economic development in Indonesia from 1950 to 2000.
Ijin operasi bagi bank - bank asing di Indonesia dimaksudkan untuk menarik dana luar negeri , membantu membuka pintu bagi investasi asing dan memberikan pengalaman serta teknologi perbankan modern bagi Indonesia .
