Sebanyak 3110 item atau buku ditemukan

Manajemen Keuangan Fundamental

Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar dalam perkuliahan Manajemen Keuangan pada jenjang sarjana, yang lebih mengedepankan aspek kemudahan bagi penggunanya terutama mahasiswa maupun staf pengajar, dalam memahami konsep-konsep fundamental manajemen keuangan secara integratif. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman panjang penulis sebagai pengampu matakuliah Manajemen Keuangan pada program sarjana maupun pascasarjana. Motivasi penulis menulis buku ini adalah semata didorong dengan keinginan kuat untuk menghadirkan literatur manajemen keuangan yang benar-benar membantu mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap substansi materi matakuliah Manajemen Keuangan dan membangun efektifitas kemandirian belajar mereka pada perkuliahan Manajemen Keuangan.

Di samping manajemen keuangan perusahaan, berbgai subdisiplin lainnya dari
kajian keuangan mencakup subdisiplin ekonomi keuangan, manajemen
investasi, manajemen keuangan sektor publik, dan manajemen keuangan
pribadi atau ...

Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

Konsep dan Praktek berdasar Peraturan Perundangan Jilid 1

Penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan sesuai harapan bilamana dilengkapi dengan seperangkat sumber daya, antara lain sumber daya keuangan. Sebagaimana diketahui dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihak pemerintah diberikan seperangkat hak dan kewajiban. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk menarik pajak, memungut restribusi dan memperoleh sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan ataupun penyediaan barang dan jasa publik. Pelayanan ataupun penyediaan jasa oleh pemerintah akan tercermin dari alokasi ataupun distribusi belanja pemerintah. Guna melaksanakan kegiatan ataupun program-program yang telah diamanatkan kepadanya pemerintah diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan secara efisien dan effektif. Pengelolaan keuangan meliputi serangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Pemahaman yang benar atas landasan pemikiran baik dalam tataran akademik ataupun peraturan perundangan terhadap pengelolaan keuangan daerah diyakini akan dapat memperluas cakrawala yang pada gilirannya akan dapat digunakan untuk untuk menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengimplemetasikan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Buku ini bermaksud memberikan referensi kepada para pembaca mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya manajemen keuangan. Buku ini ditulis dengan mendasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman penulis saat bertugas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (saat kini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah= DJKD) Kementerian Dalam Negeri; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); ataupun pada saat mengampu mata kuliah Governance; Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sektor Publik pada berbagai perguruan tinggi. Selain itu, bahan-bahan tulisan diambil dari berbagai sumber, terutama dari berbagai tulisan selama penulis bertugas di Kementrian Dalam Negeri, di samping berbagai peraturan perundang-undangan. Buku Jilid 1 ini mencakup 7 bab, yakni Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan, Penganggaran Daerah, Manajaemen Penganggaran Barang dan Jasa, Manajemen Aset (Barang Daerah) dan Manajemen Kas.

Buku ini bermaksud memberikan referensi kepada para pembaca mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya manajemen keuangan.

Pembinaan dan pengembangan profesi guru

Hadis Ahkam (hadis-hadis hukum)

mengandungi 24 hadis pilihan

Hadis Nabi untuk MUI Sampang dan Jatim

Dinamika Syi‘ah di Indonesia

Secara keseluruhan, data penelitian membuktikan bahwa semua tudingan/tuduhan terhadap Syi’ah terjadi akibat kesalahpahaman, perbuatan bohong karena kebencian, ketidakpahaman atau kurang membaca tulisan terkait Syi’ah dari sumber-sumber utama yang diakui di kalangan Syi’ah. Sebagian tuduhan juga muncul karena ketidakmampuan membedakan mana ajaran Syi’ah dan mana perilaku sebagian penganut Syi’ah yang tidak merepresentasikan ajaran Syi’ah secara umum (seperti yang dilakukan sekelompok orang yang disebut Syi’ah Takfiri atau Syi’ah Sempalan). Berbagai bentuk framing dalam aktivisme anti-Syi’ah dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek: religius, sosial, dan politik. Inti framing anti-Syi’ah adalah bahwa: pertama, Syi’isme adalah aliran sesat dan menyesatkan; kedua, karena Indonesia dianggap sebagai bumi Sunni, kehadiran Syi’ah menjadi sumber konflik; ketiga, Syi’ah merupakan ancaman terhadap NKRI. Berbagai bentuk framing tersebut TIDAK terbukti dalam realitas di lapangan. Hasil penelitian tersebut mengungkap beberapa temuan yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian. Temuan lapangan tersebut (sekali lagi) membuktikan tidak benarnya berbagai tuduhan dan membantah berbagai tudingan yang dialamatkan kepada Syi’ah selama ini oleh kalangan anti-Syi’ah. (Resume hasil penelitian Gerakan Syi’ah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)

Secara keseluruhan, data penelitian membuktikan bahwa semua tudingan/tuduhan terhadap Syi’ah terjadi akibat kesalahpahaman, perbuatan bohong karena kebencian, ketidakpahaman atau kurang membaca tulisan terkait Syi’ah dari sumber-sumber ...